Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kemenkeu: Pajak Karbon Bukan Sekadar Emisi Dipajakin

image-gnews
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memberikan sambutan dalam acara Indonesia Banking Expo 2019 di Jakarta, Rabu, 6 November 2019. ANTARA
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memberikan sambutan dalam acara Indonesia Banking Expo 2019 di Jakarta, Rabu, 6 November 2019. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan masih berancang-ancang menerapkan pajak karbon. Penerapan pajak karbon ini molor dari rencana semula 1 Juli 2022. 

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah tidak terburu-buru mengenakan pajak bagi entitas yang mengeluarkan emisi. Saat ini, pemerintah masih terus menyiapkan infrastruktur yang diperlukan. 

"Pajak karbon itu bukan sekadar ada emisi, terus dipajakin. Jadi dia itu adalah suatu mekanisme untuk memenuhi kita bisa mendapatkan NZE (net zero emission). Jadi kami perlu siapin infrastrukturnya secara komplet, nah itu perlu dipersiapkan," ujar Suahasil di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta Pusat, Selasa, 16 Agustus 2022. 

Suahasil menekankan target pajak karbon adalah mengurangi emisi gas buang hingga nol. Menurut dia, banyak infrastruktur yang perlu dipersiapkan untuk menerapkan pajak karbon, mulai perhitungan karbon, siapa yang mencatat karbon, hingga proses verifikasi.

Adapun nantinya, perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan emisi karbon tidak akan otomatis membayar pajak karbon. Jika perusahaan sudah bisa mengkompensasikan emisi dengan cara membeli karbon kredit secara tuntas, entitas tersebut tak perlu membayar pajak karbon. 

"Kalau kemudian karbon kreditnya belum tuntas mengkompensasi, boleh dengan bayar pajak karbon. Jadi pajak karbon itu paling belakang," ucap Suahasi. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Suahasil memastikan pajak karbon akan diterapkan saat pasar di Indonesia sudah siap. Sebelumnya, pemerintah sudah menunda rencana penerapan kabon selama dua kali. Sedianya, pajak karbon akan terlaksana pada 1 April, lalu diundur 1 Juli. Akhir Juni lalu, Kementerian Keuangan memastikan pajak karbon belum akan berlaku pada Juli. 

Pajak karbon diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Sebelum menerapkan pajak karbon, pemerintah perlu menetapkan aturan teknisnya. 

BISNIS

Baca juga: Kemenkeu Jelaskan Penyebab Penerapan Pajak Karbon Ditunda

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bos Transjakarta Sebut 9 dari 10 Orang Jakarta Bisa Akses Transjakarta dengan Jalan Kaki Maksimal 10 Menit

20 hari lalu

Sejumlah pekerja menyelesaikan revitalisasi Halte Transjakarta Cawang UKI di Jakarta, Jumat, 17 November 2023. PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) merevitalisasi Halte Cawang UKI atau Cawang Sentral yang pengerjaannya telah mencapai 65-70 persen dan ditargetkan pada akhir tahun 2023 sudah bisa beroperasi. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bos Transjakarta Sebut 9 dari 10 Orang Jakarta Bisa Akses Transjakarta dengan Jalan Kaki Maksimal 10 Menit

Bos PT Transjakarta mengklaim 9 dari 10 orang di Jakarta bisa mengakses layanan Transjakarta hanya dengan berjalan kaki 5 hingga 10 menit.


Mahasiswa ITS Gagas Aspal Ramah Lingkungan, Hasil Modifikasi Lumpur Panas dan Serat Kelapa Sawit

24 hari lalu

Ilustrasi pembuatan jalan aspal.[pxfuel.com]
Mahasiswa ITS Gagas Aspal Ramah Lingkungan, Hasil Modifikasi Lumpur Panas dan Serat Kelapa Sawit

Tim mahasiswa dari ITS menggagas pemakaian limbah lumpur Lapindo dan serat kepala sawit untuk membuat aspal ramah lingkungan.


Pertamina Tampilkan Inovasi Energi Hijau di IIMS 2024

40 hari lalu

Booth Pertamina di IIMS 2024. TEMPO/Erwan Hartawan
Pertamina Tampilkan Inovasi Energi Hijau di IIMS 2024

Pertamina, sebagai perusahaan energi nasional, turut berpartisipasi dalam Indonesia International Motor Show 2024 (IIMS 2024)


Trend Asia: Jejak Emisi Jet Pribadi Capres-Cawapres 2024 Setara Penerbangan Raja Ampat

44 hari lalu

Foto kombinasi (dari kiri) Calon presiden Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo menyapa awak media saat tiba di lokasi menghadiri Debat Kelima Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Minggu, 4 Januari 2024. Para capres tiba bersama pasangan dan bahkan mengajak anak mereka. ANTARA/Aprillio Akbar
Trend Asia: Jejak Emisi Jet Pribadi Capres-Cawapres 2024 Setara Penerbangan Raja Ampat

Emisi sektor penerbangan sipil merupakan salah satu masalah serius, khususnya dalam penggunaan jet pribadi.


Menteri Lingkungan Hidup Bertemu Dubes Norwegia Bahas Capaian Pengurangan Emisi

44 hari lalu

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, Siti Nurbaya (tengah) bersama Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Rut Kruger Giverin (kanan) dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (12 Februari 2024). (ANTARA/Prisca Triferna/rst)
Menteri Lingkungan Hidup Bertemu Dubes Norwegia Bahas Capaian Pengurangan Emisi

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya bertemu Duta Besar Norwegia Rut Kruger Giverin membahas capaian emisi.


Target Bauran EBT Diusulkan Turun, IESR: Pengingkaran Terhadap Target Net Zero Emission

49 hari lalu

Salah satu pembangkitan energi baru dan terbarukan (EBT) PT PLN Indonesia Power. ANTARA/HO-PLN IP
Target Bauran EBT Diusulkan Turun, IESR: Pengingkaran Terhadap Target Net Zero Emission

IESR angkat bicara soal rencana penurunan target bauran EBT yang diusulkan oleh DEN.


Kata Gaikindo Soal Luhut Ingin Naikkan Standar Emisi ke Euro 5

49 hari lalu

Ilustrasi SPBU Pertamina. TEMPO/Subekti
Kata Gaikindo Soal Luhut Ingin Naikkan Standar Emisi ke Euro 5

Gaikindo menyambut baik rencana pemerintah ingin menaikkan standar emisi dari Euro 4 ke Euro 5, dapat membuat kualitas udara semakin baik.


Bluebird Klaim Taksi Listrik dan CNG Mampu Mengurangi 27.000 Ton Emisi

25 Januari 2024

Pengemudi mengisi daya mobil taksi listrik Bluebird (e-Taxi) di Kantor Pusat Bluebird Group, Mampang Prapatan, Jakarta, Rabu, 13 Juli 2022. PT Blue Bird Tbk. (BIRD) hingga akhir 2022 menargetkan penambahan hingga 50-60 unit armada mobil listrik dengan fokus wilayah Jakarta dan Bali. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Bluebird Klaim Taksi Listrik dan CNG Mampu Mengurangi 27.000 Ton Emisi

Taksi listrik Bluebird diklaim menyumbang pengurangan emisi sebesar 2.600 ton, kemudian taksi CNG mengurangi hingga 24.800 ton emisi karbon.


6 Hal yang Luput Dibahas dalam Debat Cawapres Kedua

23 Januari 2024

Gestur cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka (kanan) saat akan menyampaikan pandangannya di depan rivalnya, Muhaimin Iskandar saat Debat Keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1/2024). Debat Keempat Pilpres 2024 mengangkat tema terkait pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. ANTARA/M Risyal Hidayat
6 Hal yang Luput Dibahas dalam Debat Cawapres Kedua

Debat cawapres kedua dinilai luput membahas beberapa hal penting. Apa saja?


Gibran dalam Debat Cawapres Pemilu 2024 Sebut Energi Hijau, Ini Batasannya

23 Januari 2024

Di KTT G20 di Bali, Indonesia memperoleh hasil yang penting: pendanaan untuk transisi energi dan proyek berorientasi lingkungan. Dalam edisi khusus Outlook Ekonomi 2023, Tempo menyoroti membanjirnya pembiayaan hijau atau green financing di Indonesia.
Gibran dalam Debat Cawapres Pemilu 2024 Sebut Energi Hijau, Ini Batasannya

Debat Cawapres pada 21 Januari 2024, Gibran menyinggung perihal energi hijau sebagai transisi perusahaan industri di Indonesia.