Ekonom Sebut Dampak Pembangunan IKN Sudah Terasa untuk 2 Sektor Ini

Sebuah kendi yang berisi tanah dan air dari seluruh provinsi se-Indonesia usai seremoni ritual Kendi Nusantara di titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin 14 Maret 2022. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah Redjalam, mengaku sudah melihat dampak ekonomi dari proses pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Menurut dia, dampak ekonomi itu berasal dari sektor konstruksi.

“Yang sudah pastinya dari sektor konstruksi, itu kan butuh tenaga kerja, material, dan perlu dipahami bahwa di Kalimantan Timur, material itu kan harus diimpor dari daerah lain, bukan dari luar negeri ya,” ujar dia melalui sambungan telepon pada Senin sore, 15 Agustus 2022.

Piter mencontohkan bahan konstruksi batu, pasir, dan semen yang dikirim dari Jawa atau Sulawesi. Aktivitas ekonomi itu, kata dia, akan bergerak di lokasi IKN sehingga ada dampak ekonomi pembangunan ibu kota baru ke daerah lain.

“Baru nanti multiplier effect-nya akan terjadi hubungan keterkaitan. Adanya aktivitas-aktivitas ekonomi di bidang konstruksi akan mendorong yang lainnya,” tutur Piter.

Selain itu, dampak ekonomi mulai terasa dari sektor pariwisata. Sebab, sejak titik nol IKN ditetapkan, lokasi ini menjadi destinasi wisata baru yang marak dikunjungi pelancong lokal. “Dan itu pergerakan dari Samarinda dan Balikpapan, berarti sudah ada aktivitas transportasi yang membawa mereka ke sana,” kata dia.

Piter juga menjelaskan, sejak pertama Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan kunjungan ke IKN, aktivitas ini telah memunculkan aktivitas ekonomi. Ke depan, dia menilai pergerakan masyarakat akan lebih masif lagi sehingga banyak rentetan dampak ekonomi tercipta dari proses pembangunan IKN.

Piter mengimbuhkan, pemerintah memang tidak terlalu menggamblangkan dampak pembangunan IKN terhadap ekonomi daerah secara kuantitatif. Namun dari beberapa informasi yang ia terima, Piter mengklaim ada nilai-nilai tambah dan potensi ekonomi baru di titik pembangunan megaproyek tersebut. 

“Kalau ada orang pembangunan saja di sekitar-sekitarnya pasti ada warung-warung, dan kita tahu juga sekarang ini banyak pihak yang datang ke sana itu berkunjung melihat, jadi lokasi wisata baru sekarang di sana,” tutur Piter.

Sebelumnya, Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Ricky Perdana Gozali menjelaskan dampak pembangunan infrastruktur pendukung di kawasan IKN sudah terasa, terutama dari sisi ekonomi. Meski survei khusus untuk menghitung dampak pembangunan IKN di Kalimantan Timur belum dilakukan, tapi imbas ekonomi itu sudah terlihat.

“Pihak lain juga belum melakukan survei, namun dampak ekonomi secara umum sudah bisa kita rasakan," ujar Ricky. 

Dampak yang sudah bisa dirasakan adalah masuknya investasi pemerintah untuk pembangunan infrastruktur pendukung IKN berupa Bendungan Sepaku-Semoi di Kecamatan Sepaku yang hingga kini masih berlanjut. Proyek ini melibatkan banyak tenaga kerja dan UMKM setempat. 

Baca: Jokowi Beberkan Penyebab RI Tak Impor Beras Konsumsi 3 Tahun Terakhir

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini






SKK Migas Belum Bahas soal Pindahan ke IKN: Sulit untuk Industri Sebesar Ini

4 jam lalu

SKK Migas Belum Bahas soal Pindahan ke IKN: Sulit untuk Industri Sebesar Ini

Pemerintah berencana memindahkan ibu kota ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. IKN Nusantara dibangun bertahap hingga 2045.


Sejarah Hari Ini: 11 Tahun Lalu Jembatan Kutai Kartanegara Ambruk, Telan Puluhan Korban Jiwa

1 hari lalu

Sejarah Hari Ini: 11 Tahun Lalu Jembatan Kutai Kartanegara Ambruk, Telan Puluhan Korban Jiwa

Jembatan Kutai Kartanegara runtuh pada 26 November 2011. Korban tewas 23 orang dan 13 orang dalam tahap pencarian. Begini kilas balik peristiwanya.


Anak Buah Heru Budi Pastikan Penghapusan Wali Kota dan Bupati di Jakarta Tidak Benar, Begini Penjelasannya

1 hari lalu

Anak Buah Heru Budi Pastikan Penghapusan Wali Kota dan Bupati di Jakarta Tidak Benar, Begini Penjelasannya

Anak buah Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono menyatakan penghapusan wali kota dan bupati setelah Jakarta tak lagi jadi ibu kota, tidak benar.


Terpopuler Bisnis: Cara Cek BLT BBM Cair Bulan Depan, Sri Mulyani Heran Data Pajak Tak Seperti Kabar PHK

1 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Cara Cek BLT BBM Cair Bulan Depan, Sri Mulyani Heran Data Pajak Tak Seperti Kabar PHK

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Jumat kemarin 25 November dimulai dari BLT BBM akan cair lagi di bulan depan.


Ini Wujud Taksi Terbang Bikinan Hyundai yang Bakal Mengudara di IKN

1 hari lalu

Ini Wujud Taksi Terbang Bikinan Hyundai yang Bakal Mengudara di IKN

Taksi terbang Hyundai ini dirancang untuk daya jelajah hingga 100 kilometer dan kecepatannya bisa menyentuh angka 290 km per jam.


PUPR dan Pemerintah Finlandia Bahas Proyek Pengelolaan Air Limbah dan Kota Pintar IKN

2 hari lalu

PUPR dan Pemerintah Finlandia Bahas Proyek Pengelolaan Air Limbah dan Kota Pintar IKN

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menemui Wakil Menteri Luar Negeri Bidang Perdagangan Internasional Kementerian Luar Negeri Finlandia, Nina Vaskunlahti


Heru Budi Bentuk Tim Kecil Bahas Tata Ruang Jakarta usai Ibu Kota Negara Pindah

2 hari lalu

Heru Budi Bentuk Tim Kecil Bahas Tata Ruang Jakarta usai Ibu Kota Negara Pindah

Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono membahas nasib Jakarta pasca-pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan dengan Kepala Bappenas


UU IKN Belum Setahun Berlaku, Jokowi Usulkan Revisi

2 hari lalu

UU IKN Belum Setahun Berlaku, Jokowi Usulkan Revisi

Sebanyak 6 fraksi menerima usulan pemerintah untuk memasukkan revisi UU IKN dalam prolegnas prioritas 2023.


Prediksi Penduduk IKN 2045 1,9 Juta Jiwa, Bappenas: Kawasan Perkotaan 100 Jiwa per Hektare

2 hari lalu

Prediksi Penduduk IKN 2045 1,9 Juta Jiwa, Bappenas: Kawasan Perkotaan 100 Jiwa per Hektare

Bappenas mengungkapkan populasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diperkirakan 1,9 juta jiwa pada 2045.


Bappenas Usul Jakarta Tanpa Wali Kota dan Bupati, Eks DIrjen Otda: Jangan Main Hapus

2 hari lalu

Bappenas Usul Jakarta Tanpa Wali Kota dan Bupati, Eks DIrjen Otda: Jangan Main Hapus

Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengusulkan Jakarta tak perlu lagi memiliki bupati atau wali kota setelah Ibu Kota Negara pindah ke Kalimantan