TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah Redjalam, menanggapi pernyataan Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang menyebut dampak ekonomi pembangunan bu Kota Nusantara (IKN) sudah terasa. Pieter menuturkan dampak itu memang sudah terlihat.
“Ya sudah jelas terlihat nyata itu. Kita juga bisa melihat dari sini dampak ekonominya,” ujar dia melalui sambungan telepon pada Senin sore, 15 Agustus 2022.
Menurut Piter, kunjungan-kunjungan yang dilakukan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke lokasi IKN sejak awal telah memunculkan aktivitas ekonomi. Ke depan, dia menilai rentetan imbas ekonomi akan lebih masif lagi. Sebab, banyak aktivitas ekonomi berlangsung dari proses pembangunan IKN.
“Kalau ada orang, pembangunan saja di sekitar-sekitarnya pasti ada warung-warung. Kita tahu juga sekarang ini banyak pihak yang datang ke sana itu berkunjung melihat, jadi lokasi wisata baru sekarang di sana,” tutur Piter.
Sebelumnya, Kepala BI KPw Provinsi Kalimantan Timur Ricky Perdana Gozali menuturkan dampak pembangunan infrastruktur pendukung di kawasan IKN sudah terasa, terutama dari sisi ekonomi. Walau, survei khusus untuk menghitung dampak pembangunan IKN di Kalimantan memang belum dilakukan.
“Pihak lain juga belum melakukan, tapi dampak ekonomi secara umum sudah bisa kita rasakan," ujar Ricky Perdana Gozali di Samarinda, Minggu, 14 Agustus 2022.
Dampak yang sudah bisa dirasakan itu, antara lain, investasi pemerintah untuk pembangunan infrastruktur pendukung IKN berupa Bendungan Sepaku-Semoi di Kecamatan Sepaku yang hingga kini masih berlanjut. Pembangunan proyek ini melibatkan banyak tenaga kerja sehingga dampak dari proyek tersebut berupa kebutuhan makan, minum, dan kebutuhan utama sehari-sehari pun turut dirasakan oleh warga setempat lantaran produk warga lokal dibeli oleh pekerja.
Kendati begitu, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai pada masa mendatang. Misalnya, ketersediaan bahan pangan dan kebutuhan pokok lainnya. Sebab, pembangunan IKN membutuhkan ribuan pekerja sehingga jika tidak diimbangi dengan kecukupan kebutuhan pokok, ia menyebut kondisi itu bisa menyebabkan inflasi tinggi.
"Saat ini saja, baru dilakukan pembangunan infrastruktur pendukung IKN, Kaltim sudah mengalami inflasi, itu karena kita memang belum siap, makanya kita optimalkan peran TPID (tim pengendali inflasi daerah) agar inflasi dapat dikendalikan," ujarnya.
Baca juga: Terkini Bisnis: KKI Kecam Pengutil Alfamart, Aturan Baru Wajib PCR jika Belum Booster
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
