Jokowi: APBN Surplus Bikin Pemerintah Bisa Subsidi BBM

Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat hadir di Sidang Nota Keuangan MPR pada Selasa pagi, 16 Agustus 2022. TEMPO/M Julnis Firmansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memastikan pemerintah terus menjaga keberlanjutan pemberian subsidi energi sepanjang tahun ini. Terutama karena anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) masih surplus hingga Juli 2022.

Hingga pertengahan 2022 itu, Jokowi mengatakan, APBN mampu surplus Rp 106 triliun. Oleh sebab itu, dia mengatakan, pemerintah masih mampu memberikan subsidi bahan bakar minyak (BBM), LPG, dan listrik sebesar Rp 502 triliun tahun ini.

"Pemerintah mampu memberikan subsidi BBM, LPG, dan Listrik, sebesar Rp 502 triliun di tahun 2022 ini, agar harga BBM di masyarakat tidak melambung tinggi," kata Jokowi saat Pidato Kenegaraan di Gedung DOR/MPR, Jakarta, Selasa 16 Agustus 2022.

Dia menuturkan fundamental ekonomi Indonesia juga tetap sangat baik di tengah perekonomian dunia yang sedang bergolak. Misalnya pertumbuhan ekonomi kuartal II - 2022 yang mencapai 5,44 persen, inflasi di kisaran 4,9 persen, dan neraca perdagangan surplus 27 bulan.

Jokowi mengatakan di tengah meletusnya perang antara Rusia dan Ukraina, 107 negara terdampak krisis, seperti krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan. Dari 107 negara yang terdampak itu kata dia diperkirakan diantaranya akan jatuh bangkrut.

Jokowi mengatakan, inflasi di berbagai negara saat ini tengah tinggi sebetulnya, seperti rata-rata inflasi di negara-negara ASEAN yang berada di sekitar 7 persen, dan inflasi di negara-negara maju bahkans udah tembuh di sekitar 9 persen.

"Di satu sisi, kita memang harus tetap waspada dan harus tetap hati - hati. Namun di sisi lain, agenda-agenda besar bangsa harus kita lanjutkan untuk meraih Indonesia Maju," ucap Jokowi.

Pemerintah hingga kini belum memutuskan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah masih melihat pergerakan harga minyak dunia yang tengah bergejolak. 

"Harga BBM itu kan naik-turun. Kita menghadapi ketidakpastian yang luar biasa. Kita lihat saja," ujar Suahasil kepada Tempo di gedung Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jakarta Pusat, Senin, 15 Agustus 2022. 

Suahasil menuturkan pemerintah telah mengalokasikan anggaran subsidi dan kompensasi BBM senilai Rp 502 triliun sampai akhir tahun. Anggaran tersebut membengkak dari sebelumnya sekitar Rp 170 triliun. 

Rencana penambahan anggaran subsidi itu telah disetujui oleh Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pemerintah, kata Suahasil, akan menjaga agar besaran dana yang dikeluarkan untuk subsidi dan kompensasi BBM sesuai dengan koridor yang ditetapkan. 

Meski demikian, pemerintah akan melakukan analisis lebih lanjut untuk mengambil kebijakan bila kebutuhan subsidi BBM kembali melambung. Apalagi sejumlah ekonom telah memperkirakan subsidi BBM bisa menembus Rp 600 triliun jika penyalurannya tidak dibatasi. 

"APBN punya koridor untuk dialokasikan. Kita nanti lakukan analisis harganya berapa. Kebijakannya menyesuaikan," ucap Suahasil. 

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini






Ganjar Pranowo, Airlangga Hartarto, Prabowo Subianto, hingga Jokowi Bersaing dalam Musra

2 jam lalu

Ganjar Pranowo, Airlangga Hartarto, Prabowo Subianto, hingga Jokowi Bersaing dalam Musra

Ganjar Pranowo dan Airlangga Hartarto bersaing ketat dalam 16 Musra yang telah digelar. Keduanya disebut sama-sama menang di 4 provinsi.


PSI Apresiasi Postur APBN 2023, Dinilai Dukung Peningkatan Kualitas SDM Indonesia

4 jam lalu

PSI Apresiasi Postur APBN 2023, Dinilai Dukung Peningkatan Kualitas SDM Indonesia

PSI mengapresiasi postur APBN 2023 karena dinilai mendukung peningkatan kualitas SDM Indonesia


Yakin Kereta Cepat Segera Beroperasi, Stafsus Erick Thohir: Sudah Ada Komitmen Jokowi dan Xi Jinping

6 jam lalu

Yakin Kereta Cepat Segera Beroperasi, Stafsus Erick Thohir: Sudah Ada Komitmen Jokowi dan Xi Jinping

Staf Khusus Erick Thohir, Arya Sinulingga, mengatakan masalah pembengkakan biaya atau cost overrun tidak akan mengganggu target operasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).


Jokowi Sebut Penghapusan Gubernur Perlu Kajian, Cak Imin: PKB Segera Bawa Kajian ke Baleg DPR

6 jam lalu

Jokowi Sebut Penghapusan Gubernur Perlu Kajian, Cak Imin: PKB Segera Bawa Kajian ke Baleg DPR

Jokowi merespon usulan Muhaimin Iskandar soal penghapusan jabtan gubernur


Jokowi Tak Undang Rapat Syahrul Yasin Limpo Jadi Sorotan, Berikut Profil Mentan Kader NasDem Ini

8 jam lalu

Jokowi Tak Undang Rapat Syahrul Yasin Limpo Jadi Sorotan, Berikut Profil Mentan Kader NasDem Ini

Sebelum menjabat sebagai Mentan, Syahrul Yasin Limpo yang juga kader NasDem ini beberapa kali menjabat sejumlah posisi strategis, apa saja?


Reshuffle Kabinet Urung di Rabu Pon Lalu, Sejak 2019 Jokowi Sudah Reshuflle 3 Kali Menterinya

9 jam lalu

Reshuffle Kabinet Urung di Rabu Pon Lalu, Sejak 2019 Jokowi Sudah Reshuflle 3 Kali Menterinya

Sejak 2019. sudah 3 kali di periode 2 Jokowi telah reshuffle kabinet, kapan saja? Siapa yang diganti saat itu?


Reshuffle Batal Rabu Pon Pekan Ini, Hasto PDIP: Pak Jokowi Punya Kalkulasi

9 jam lalu

Reshuffle Batal Rabu Pon Pekan Ini, Hasto PDIP: Pak Jokowi Punya Kalkulasi

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, Jokowi punya kalkulasinya sendiri sebelum memutuskan mengocok ulang menteri Kabinet Indonesia Maju.


Koleksi Mobil Wayan Koster, Gubernur Bali yang Dapat Sorotan Jokowi

9 jam lalu

Koleksi Mobil Wayan Koster, Gubernur Bali yang Dapat Sorotan Jokowi

Gubernur Bali I Wayan Koster baru-baru ini mendapatkan sorotan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Lihat koleksi mobil dirinya di sini!


Profil Bendungan Tamblang Rp 820 M yang Diresmikan Jokowi, Ada Cerita Terowongan Kuno

10 jam lalu

Profil Bendungan Tamblang Rp 820 M yang Diresmikan Jokowi, Ada Cerita Terowongan Kuno

Bendungan Tamblang diresmikan Jokowi kemarin menggunakan teknik Inti Aspal dan sempat ditemukan terowongan kuno.


Jokowi di Depan Menlu Asia Tenggara: ASEAN Tak Boleh Jadi Proxy Siapapun

12 jam lalu

Jokowi di Depan Menlu Asia Tenggara: ASEAN Tak Boleh Jadi Proxy Siapapun

Presiden Jokowi menggelar pertemuan besar pertama dengan Menteri Luar Negeri ASEAN dan Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn di Istana Negara, sejak Indonesia resmi menjadi Ketua ASEAN 2023.