BBM Impor, Mendag Minta Subsidi Langsung Agar APBN Tak Bengkak hingga Rp600 Triliun

Warga menunjukan aplikasi MyPertamina saat mengisi bahan bakar pertalite di SPBU Pertamina Abdul Muis, Jakarta, Rabu, 29 Juni 2022. PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya, PT Pertamina Patra Niaga, akan melakukan uji coba pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi, Pertalite dan Solar, secara terbatas menggunakan aplikasi MyPertamina. ANTARA/Muhammad Adimaja

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan beban subsidi bahan bakar minyak atau BBM akan terus membengkak dalam anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN) jika pengendalian penyalurannya tak diubah. Ini karena impor BBM masih sangat besar.

Pria yang akrab disapa Zulhas itu menjelaskan hingga saat ini masih terjadi kesenjangan antara konsumsi dan kemampuan nasional dalam memproduksi BBM. Kebutuhan BBM per hari di Indonesia, kata dia, mencapai 1,6 juta barel sementara produksinya hanya 0,6 juta barel.

"Artinya kita impor minyak mentah BBM per hari lebih kurang 1 juta barel," kata dia dikutip dari keterangannya, Senin, 15 Agustus 2022.

Selain BBM, dalam konteks pemenuhan kebutuhan energi nasional, Zulhas mengatakan, Indonesia juga masih harus mengimpor liquified petroleum gas (LPG) hingga 7 juta metrik ton. Ini akibat kemampuan produksi hanya kisaran 1 juta metrik ton sedangkan kebutuhannya 8 juta metrik ton per tahun.

"Semua impor energi minyak dan LPG tentu menguras devisa yang luar biasa. Kuartal I belanja energi 11 koma sekian miliar dolar, mengurangi surplus kita yang seharusnya 35 miliar dolar," ucapnya.

Karena besaran impor tersebut, ditambah bergejolaknya harga-harga energi, seperti minyak dan gas, akibat konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina, subsidi energi pada 2022 telah membengkak sampai lebih dari Rp 500 triliun. Dia memperkirakan, jika tidak ada pengendalian akan bengkak sampai  Rp 600 triliun tahun depan.

"Kalau tidak ada perubahan diperkirakan tahun 2023 bisa mencapai Rp 600 triliun. Artinya mendekati 30 persen dari pendapatan APBN kita," ucap Zulhas.

Oleh sebab itu, Zulhas berpendapat permasalahan subsidi BBM ini harus diatasi dengan cara tidak lagi salah sasaran terhadap orang mampu, namun tidak menghilangkan subsidinya karena masih ada kewajiban negara untuk menanggungnya. Caranya dengan menerapkan subsidi langsung.

"Solusi subsidi energi beralih dari berbasis komoditas menjadi subsidi langsung sehingga mempercepat transformasi energi bersih," kata dia.

Menurut Zulhas, pengalihan pemberian subsidi energi dari yang selama ini berbasis komoditas menjadi subsidi langsung bisa dilakukan kepada masyarakat miskin yang mencapai 26 juta orang berdasarkan data BPS terakhir. Kebutuhan konsumsi mereka kata Zulhas adalah 2 kendaraan motor per bulan.

"Dengan subsidi BBM dan LPG warga tak mampu kisarannya antara Rp 500 ribu sampai Rp 900 ribu per bulan. Kita hanya akan menanggung Rp 15 triliun per bulan atau Rp 180 triliun per tahun, jadi banyak yang bisa dikurangi," ucap dia.

Kebijakan ini katanya harus diiringi dengan mempercepat transformasi energi bersih di Indonesia. Ini bisa dilakukan dengan cara percepatan pemakaian kendaraan listrik, memperbanyak kompor listrik bagi rumah tangga, memperluas dan memperbanyak titik-titik pengisian baterai kendaraan listrik, dan memperbanyak pasokan listrik dari energi baru dan terbarukan.

"Transformasi energi bersih ini bakal menggunakan banyak bahan yang berasal dari dalam negeri kita. Dengan demikian sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja kita," kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu.

Baca Juga: Pengiriman Pertalite di Sejumlah SPBU Sempat Terlambat, Pertamina Bantah Ada Kelangkaan






Bahas Beras, Mendag: Apapun Gejolak di Pasar, Pemda Diharapkan Jaga Sesuai Harga Standar

18 jam lalu

Bahas Beras, Mendag: Apapun Gejolak di Pasar, Pemda Diharapkan Jaga Sesuai Harga Standar

Zulkifli Hasan memastikan stok beras secara nasional aman dan stabilitas harga beras tetap terjaga


Harga BBM, Beras dan Angkot Jadi Penyebab Utama Inflasi September 1,17 Persen

19 jam lalu

Harga BBM, Beras dan Angkot Jadi Penyebab Utama Inflasi September 1,17 Persen

Komoditas utama penyumbang inflasi September adalah harga BBM, beras dan angkutan dalam kota.


Erick Thohir Kembali Tunjuk Nicke Widyawati Jadi Dirut Pertamina

21 jam lalu

Erick Thohir Kembali Tunjuk Nicke Widyawati Jadi Dirut Pertamina

RUPS PT Pertamina (Persero) telah mengukuhkan Nicke Widyawati sebagai Direktur Utama Pertamina untuk periode kedua.


Pemerintah Buat Platform Neraca Komoditas, Apa Fungsinya?

1 hari lalu

Pemerintah Buat Platform Neraca Komoditas, Apa Fungsinya?

Platform data dan informasi neraca komoditas dibuat untuk mendorong penyederhanaan tata niaga.


Mendag Usul Subsidi Rp 100 Triliun untuk Beli Hasil Panen Petani, Ekonom: Harus untuk Jangka Panjang

1 hari lalu

Mendag Usul Subsidi Rp 100 Triliun untuk Beli Hasil Panen Petani, Ekonom: Harus untuk Jangka Panjang

Faisal berujar, kebijakan subsidi seharusnya bukan semata dibuat oleh Kemendag, melainkan lintas kementerian.


Mendag Ingin Hasil Panen Petani Dibeli BUMN, Ekonom: Mesti Dibuat Sistem yang Jelas

1 hari lalu

Mendag Ingin Hasil Panen Petani Dibeli BUMN, Ekonom: Mesti Dibuat Sistem yang Jelas

Mohammad Faisal mengungkapkan rencana penyerapan seluruh hasil panen petani melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sangat dibutuhkan.


Demo Buruh Mundur ke Tanggal 12 Oktober, Ini Alasan KSPI

1 hari lalu

Demo Buruh Mundur ke Tanggal 12 Oktober, Ini Alasan KSPI

Serikat buruh kembali menggelar aksi demonstrasi pada Rabu, 12 Oktober 2022.


Mendag: Indonesia Akan Buka Hipermarket di Arab Saudi, Khusus Produk UMKM

1 hari lalu

Mendag: Indonesia Akan Buka Hipermarket di Arab Saudi, Khusus Produk UMKM

Mendag Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah bersinergi dengan pelaku usaha untuk memperluas pemasaran produk-produk UMKM.


Penahanan Produk Hortikultura, Stranas Pencegahan Korupsi Minta Pemerintah Review Regulasi Importasi

2 hari lalu

Penahanan Produk Hortikultura, Stranas Pencegahan Korupsi Minta Pemerintah Review Regulasi Importasi

Stranas Pencegahan Korupsi merekomendasikan pemerintah untuk melakukan review terhadap regulasi yang abu-abu soal imporasi produk hortikultura.


Menteri PUPR Minta Pembangunan Gereja Katedral Kupang Dipercepat, Pekerja Ditambah

2 hari lalu

Menteri PUPR Minta Pembangunan Gereja Katedral Kupang Dipercepat, Pekerja Ditambah

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan saat ini capaian pembangunan Gereja Katedral Kristus Raja Kupang baru 60 persen.