TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meminta sistem penerimaan negara yang didapat dari pengusahaan atau pengelolaan di kawasan Pelabuhan Marunda harus dilakukan dengan tata kelola yang baik.
“Saya meminta kepada jajaran Otoritas Pelabuhan melakukan penarikan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara governance agar hasilnya maksimal,” kata Menhub saat meninjau Terminal Marunda Centre di Bekasi, Jawa Barat, Minggu 14 Agustus 2022.
Menhub mengatakan, PNBP yang diterima dari kegiatan komersial di kawasan Pelabuhan Marunda akan digunakan kembali oleh pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana transportasi, khususnya di daerah terpencil, terluar, tertinggal dan perbatasan (3TP).
“Penerimaan PNBP ini harus dioptimalkan karena akan membantu keberlanjutan pembangunan di tengah APBN kita yang terbatas,” ujarnya.
Lebih lanjut, Menhub berpesan kepada para Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang ada di kawasan Pelabuhan Marunda untuk memenuhi kewajibannya menyetor PNBP dan kewajiban pajak lainnya kepada pemerintah.
Selain itu, Menhub juga mengingatkan agar aspek keselamatan dan kualitas pelayanan kepelabuhanan terus dijaga dan ditingkatkan.
Di kawasan Pelabuhan Marunda, terdapat tiga terminal utama yang dikelola BUP yaitu terminal Marunda Center (PT Pelabuhan Tegar Indonesia), terminal umum PT Karya Citra Nusantara (KCN), dan terminal Kali Blencong PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN).
Pelabuhan yang ada di kawasan Marunda ini merupakan pelabuhan multipurpose logistik dengan layanan meliputi angkutan curah kering, curah cair, dan kargo umum.
Pelabuhan di Marunda ini menjadi pendukung dari Pelabuhan Internasional Tanjung Priok, Jakarta.
Dari kegiatan kepelabuhanan di Pelabuhan Marunda, pemerintah mendapatkan penerimaan negara baik berupa tarif konsesi, PNBP, maupun pajak lainnya.
Sejak tahun 2019 hingga tahun 2021, jumlah penerimaan PNBP terus meningkat, di mana pada tahun 2019 sebesar Rp20,8 Miliar, tahun 2020 sebesar Rp23,1 Miliar, dan tahun 2021 sebesar Rp24,8 Miliar. Sementara pada tahun 2022 hingga bulan Juli telah mencapai Rp15,3 Miliar.
Dalam tinjauannya, Menhub menyerahkan jaket keselamatan dan bantuan sembako kepada para nelayan di sekitar kawasan Pelabuhan Marunda.
Turut hadir dalam kegiatan ini Dirjen Perhubungan Laut Arif Toha, Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Wisnu Handoko, Direksi PT Kawasan Berikat Nusantara, Direksi PT Karya Citra Nusantara, Direksi PT Pelabuhan Tegar Indonesia.
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
