TEMPO.CO, Jakarta -PT Pertamina masih menunggu revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 yang akan mengatur jenis kendaraan yang dapat mengakses BBM bersubsidi jenis Pertalite. Sekretaris Perusahaan Subholding Commercial & Trading PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan revisi aturan untuk membatasi pembelian Pertalite sudah memasuki tahap finalisasi di pemerintah.
"Masih difinalisasi oleh pemerintah. Tenggat waktunya belum ada, nanti pemerintah yang akan menyampailan update-nya," ujar dia saat dihubungi Tempo pada Minggu, 14 Juli 2022.
Pertamina hingga saat ini masih belum akan menerapkan pembatasan pembelian pertalite. Sebab, perusahaan pelat merah di bidang migas tersebut masih menunggu proses revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 itu.
Irto sebelumnya menyebutkan penyaluran BBM bersubsidi pada semester pertama tahun ini sudah melampaui 50 persen dari kuota. “Bahkan untuk BBM jenis Pertalite sudah disalurkan lebih dari 60 persen dari kuota."
Namun ia memastikan stok BBM subdisi jenis pertalite dan solar secara nasional masih aman. "Kalo bicara stok nasional di Pertamina sebenarnya posisinya aman," kata dia.
Dia mengaku sudah mengecek pagi ini bahwa secara nasional stok pertalite ada di level 17 hari ke depan, sementara stok solar 19 hari ke depan. "Dan terus diproduksi. Artinya stok secara nasional di Pertamina mencukupi," tutur Irto. Namun Irto tidak menjelaskan berapa banyak stok yang tersedia saat ini.
