INFO BISNIS-Untuk meningkatkan kesejahteraan petani, Kementerian Pertanian memberikan tambahan pengetahuan kepada rumah tangga petani untuk memahami literasi keuangan.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, petani harus menguasai literasi keuangan. Hal ini bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga petani.
"Mulai dari memahami penawaran produk yang diberikan lembaga jasa keuangan formal. Bagaimana mendapatkan dan mengelolanya untuk usaha. Kita ingin petani tidak hanya mengetahui tanam, panen, dan jual, tapi pengetahuan petani harus lebih dari itu," kata Mentan SYL.
Salah satu yang dilakukan Kementan adalah melaksanakan koordinasi persiapan kegiatan pelatihan yang dihadiri oleh Kepala Dinas dan Tim READSI 18 Kabupaten wilayah READSI yang direncanakan akan dilaksanakan di 342 Desa lokasi READSI dan akan dibuka oleh Menteri Pertanian pada tanggal 20–23 Agustus 2022.
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementan, Dedi Nursyamsi, menambahkan, literasi keuangan merupakan keterampilan yang penting dalam pemberdayaan masyarakat.
"Juga untuk kesejahteraan individu, perlindungan konsumen, dan peningkatan inklusi keuangan," ujar Dedi.
Menurutnya, kegiatan ini mempunyai nilai dan arti yang sangat penting bagi Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian. Khususnya, bagi proyek Rural Empowerment Agriculture Development Scaling Up Initiative (READSI).
"Tujuan Program READSI adalah rumah tangga pedesaan di lokasi program diberdayakan baik secara individu maupun kolektif dengan keterampilan, percaya diri dan pengelolaan sumber daya untuk meningkatkan pendapatan dan mata pencaharian pertanian dan nonpertanian mereka secara berkelanjutan," tutur Dedi.
Oleh karena itu, perlu peningkatan pemahaman dan keterampilan rumah tangga petani sasaran dalam mengelola keuangan rumah tangga dan usaha tani.
"Serta mengakses dan menggunakan fasilitas layanan keuangan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta membekali petani dengan kemampuan pengelolaan keuangan keluarga dan usaha tani," katanya.
Dedi menekankan, salah satu program dan kegiatan Kementerian Pertanian tahun 2022 difokuskan pada peningkatan kapasitas SDM pertanian dan kelembagaan petani yang lebih berorientasi usaha formal.
"Dalam hal kapasitas SDM pertanian, dukungan program utamanya dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dan bimbingan lanjutan yang mengarah pada peningkatan adopsi teknologi di lahan petani, peningkatan literasi keuangan bagi manajemen keuangan keluarga petani dan usaha taninya, juga akses permodalan kepada lembaga keuangan formal seperti KUR)," katanya.
Dukungan juga diberikan untuk memetakan akses pasar yang lebih baik serta mengembangkan sistem pertanian terpadu berbasis agribisnis modern, teknologi smart farming, dan digitalisasi pertanian.
"Kita juga melakukan penguatan fasilitas balai pelatihan pertanian sebagai center of excellence pengembangan SDM pertanian di UPT Pelatihan lingkup BPPSDMP dan UPTD Provinsi lokasi program," ujar Dedi.
Kementan juga sedang melaksanakan transformasi pertanian menjadi pertanian bisnis, Karena melalui wiratani atau wirausaha pertanian, petani akan ada peluang untuk meningkatkan pendapatannya.
"Pertanian bukan hanya untuk kebutuhan sendiri, keluarga atau saudara saja, tetapi harus ditujukan untuk mendapatkan pendapatan sebanyak-banyaknya dengan cara seluruh insan pertanian harus bisnis dan membangun agribisnis atau wirausaha pertanian (wiratani) yang akan meningkatkan pendapatan pertanian," katanya.
Sementara Kepala Pusat Pelatihan Pertanian (Kapuslatan) BPPSDMP Kementan, Leli Nuryati, menjelaskan tujuan Pelatihan Literasi Keuangan untuk memberikan pemahaman dalam penerapan pengelolaan keuangan rumah tangga dan usaha tani.
"Juga untuk meningkatkan rasa percaya diri rumah tangga petani sasaran dalam mengakses dan menggunakan fasilitas layanan keuangan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan produk keuangan lainnya," tutur Leli.
Persiapan pelatihan tersebut dilaksanakan 12-14 Agustus 2022 di The Sahira Hotel, Bogor. Kegiatan dilaksanakan berupa koordinasi persiapan pelaksanaan pelatihan, teknis pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan, pembagian tugas panitia penyelenggara pelatihan, pendampingan pelatihan, dan pelaporan penyelenggaraan pelatihan. (*)
