TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Irfan Setiaputra mengakui telah terjadi keterlambatan pencairan dana penyertaan modal negara atau PMN dari pemerintah ke perseroan. Penundaan terjadi karena sebelumnya Garuda melakukan proses restrukturisasi utang atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).
Dia mengatakan Garuda dan penerintah terus memperhatikan prinsip kehati-hatian agar pemberian PMN sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
"Pertemuan terakhir dengan Ibu Menkeu (Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati) juga beliau menyampaikan ini harus sesuai perundang-undangan yang berlaku baik di Kementerian Keuangan maupun dari pasar modal," kata Irfan dalam konferensi pers usai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di The Ritz-Carlton Jakarta pada Jumat malam, 12 Agustus 2022.
Kendati begitu, dia berharap belum cairnya PMN tidak akan berpengaruh terhadap layanan Garuda. "Apakah akan mempengaruhi servis Garuda? Mudah-mudahan tidak," ujarnya.
Dia mengatakan perseroan terus mencari solusi untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui penambahan jumlah pesawat. Mantan bos PT INTI itu berharap penambahan armada bisa tetap terjadi sesuai dengan rencana guna menyambut animo masyarakat untuk melakukan perjalanan dengan angkutan udara.
Ihwal penambahan jumlah pesawat, Irfan mengimbuhkan setelah proses pemulangan jemaah haji selesai pada pekan depan, beberapa armada yang dialokasikan untuk ibadah suci bisa digunakan untuk penerbangan reguler. Pesawat pun akan dioperasikan baik untuk penerbangan domestik, internasional, maupun kargo.
Adapun pemerintah berencana mengucurkan PMN kepada Garuda Indonesia sebesar Rp 7,5 triliun. Irfan berharap PMN tersebut dapat diterima oleh emiten berkode saham GIAA itu pada tahun ini.
"Harusnya tahun ini, tapi kemarin waktu dirapatkan semua sepakat bahwa Garuda sepakat ini, mohon diikuti prosesnya," kata Irfan.
Tenaga Pengkaji Restrukturisasi, Privatisasi, dan Efektivitas Kekayaan Negara Dipisahkan DJKN Dodok Dwi Handoko menjelaskan PMN kepada Garuda belum dicairkan karena landasan hukum pencairannya, yaitu Rancangan Peraturan Presiden (RPP), masih dalam tahap pembahasan. "Untuk PMN BUMN belum ada yang dicairkan karena proses RPP penambahan PMN-nya," kata Dodok dalam kesempatan terpisah.
Dodok menuturkan saat ini komponen yang ada dalam RPP masih dalam tahap analisis. "Hingga hari ini Garuda kita sedang dalam proses refinement kajiannya angka Rp 7,5 triliun. Nanti kita lihat progres percepatan analisis dari penggunaan maupun proses legalnya," kata Dodok.
HENDARTYO HANGGI | ARRIJAL RACHMAN
Baca juga: Garuda Tunjuk Mantan Bos Anak Usaha Krakatau Steel Jadi Direktur Human Capital
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
