PMN Telat Cair, Bos Garuda: Mudah-mudahan Tidak Pengaruh ke Layanan

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra di The Ritz-Carlton Jakarta pada Jumat malam, 12 Agustus 2022. Tempo/Hendartyo Hanggi

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Irfan Setiaputra mengakui telah terjadi keterlambatan pencairan dana penyertaan modal negara atau PMN dari pemerintah ke perseroan. Penundaan terjadi karena sebelumnya Garuda melakukan proses restrukturisasi utang atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). 

Dia mengatakan Garuda dan penerintah terus memperhatikan prinsip kehati-hatian agar pemberian PMN sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

"Pertemuan terakhir dengan Ibu Menkeu (Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati) juga beliau menyampaikan ini harus sesuai perundang-undangan yang berlaku baik di Kementerian Keuangan maupun dari pasar modal," kata Irfan dalam konferensi pers usai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di The Ritz-Carlton Jakarta pada Jumat malam, 12 Agustus 2022.

Kendati begitu, dia berharap belum cairnya PMN tidak akan berpengaruh terhadap layanan Garuda. "Apakah akan mempengaruhi servis Garuda? Mudah-mudahan tidak," ujarnya.

Dia mengatakan perseroan terus mencari solusi untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui penambahan jumlah pesawat. Mantan bos PT INTI itu berharap penambahan armada bisa tetap terjadi sesuai dengan rencana guna menyambut animo masyarakat untuk melakukan perjalanan dengan angkutan udara. 

Ihwal penambahan jumlah pesawat, Irfan mengimbuhkan setelah proses pemulangan jemaah haji selesai pada pekan depan, beberapa armada yang dialokasikan untuk ibadah suci bisa digunakan untuk penerbangan reguler. Pesawat pun akan dioperasikan baik untuk penerbangan domestik, internasional, maupun kargo.

Adapun pemerintah berencana mengucurkan PMN kepada Garuda Indonesia sebesar Rp 7,5 triliun. Irfan berharap PMN tersebut dapat diterima oleh emiten berkode saham GIAA itu pada tahun ini. 

"Harusnya tahun ini, tapi kemarin waktu dirapatkan semua sepakat bahwa Garuda sepakat ini, mohon diikuti prosesnya," kata Irfan. 

Tenaga Pengkaji Restrukturisasi, Privatisasi, dan Efektivitas Kekayaan Negara Dipisahkan DJKN Dodok Dwi Handoko menjelaskan PMN kepada Garuda belum dicairkan karena landasan hukum pencairannya, yaitu Rancangan Peraturan Presiden (RPP), masih dalam tahap pembahasan. "Untuk PMN BUMN belum ada yang dicairkan karena proses RPP penambahan PMN-nya," kata Dodok dalam kesempatan terpisah.

Dodok menuturkan saat ini komponen yang ada dalam RPP masih dalam tahap analisis. "Hingga hari ini Garuda kita sedang dalam proses refinement kajiannya angka Rp 7,5 triliun. Nanti kita lihat progres percepatan analisis dari penggunaan maupun proses legalnya," kata Dodok.

HENDARTYO HANGGI | ARRIJAL RACHMAN

Baca juga: Garuda Tunjuk Mantan Bos Anak Usaha Krakatau Steel Jadi Direktur Human Capital

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

4 jam lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Kemendagri Diwakili Dirjen Polpum Bahtiar, Matangkan PKPU dalam RDP bersama DPR dan Penyelenggara Pemilu

19 jam lalu

Kemendagri Diwakili Dirjen Polpum Bahtiar, Matangkan PKPU dalam RDP bersama DPR dan Penyelenggara Pemilu

Pembahasan berlangsung saat Rapat Dengar Pendapat bersama DPR


Sri Mulyani: Perubahan Iklim Akan Menjadi Kejutan Global Selanjutnya Setelah Pandemi

20 jam lalu

Sri Mulyani: Perubahan Iklim Akan Menjadi Kejutan Global Selanjutnya Setelah Pandemi

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengingatkan perubahan iklim merupakan ancaman global yang sangat serius sesudah pandemi COVID-19.


Pesan Sri Mulyani untuk 2.397 Lulusan STAN 2022: Pemimpin Tidak Menipu, Mengkhianati, Manipulasi

23 jam lalu

Pesan Sri Mulyani untuk 2.397 Lulusan STAN 2022: Pemimpin Tidak Menipu, Mengkhianati, Manipulasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hadir menyampaikan pidato kepada lulusan 2.397 Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN hari ini.


Jokowi Restui Suntikan PMN Rp 1,97 Triliun ke Adhi Karya untuk Jalan Tol dan SPAM

4 hari lalu

Jokowi Restui Suntikan PMN Rp 1,97 Triliun ke Adhi Karya untuk Jalan Tol dan SPAM

Jokowi juga menyetujui penambahan PMN ke dalam modal saham PT Semen Indonesia Tbk. Nilainya mencapai Rp 7,49 miliar.


CISDI Bikin Petisi Desak Pemerintah Kenakan Cukai pada Minuman Berpemanis

4 hari lalu

CISDI Bikin Petisi Desak Pemerintah Kenakan Cukai pada Minuman Berpemanis

CISDI mendorong pemerintah mengenakan cukai pada produk minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).


Rupiah Dibuka Menguat di Posisi Rp 15.195

4 hari lalu

Rupiah Dibuka Menguat di Posisi Rp 15.195

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya mengatakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih lebih baik ketimbang negara lain.


Rupiah Tembus Rp 15 Ribu, Sri Mulyani Sebut Mata Uang Negara Lain Lebih Loyo

4 hari lalu

Rupiah Tembus Rp 15 Ribu, Sri Mulyani Sebut Mata Uang Negara Lain Lebih Loyo

Sri Mulyani mengatakan depresiasi rupiah masih lebih rendah ketimbang negara lain, yakni 6,1 persen.


Raih PMN Rp 28,8 T, Berapa Panjang Tol Trans Sumatera yang Hutama Karya Rampungkan?

4 hari lalu

Raih PMN Rp 28,8 T, Berapa Panjang Tol Trans Sumatera yang Hutama Karya Rampungkan?

PT Hutama Karya (Persero) menargetkan dapat menyambung Jalan Tol Trans Sumatra hingga 1.250 kilometer pada 2024.


Rapat Paripurna APBN 2023 Usai, Sri Mulyani: Salam Restorasi, Demokrat Bersama Rakyat

4 hari lalu

Rapat Paripurna APBN 2023 Usai, Sri Mulyani: Salam Restorasi, Demokrat Bersama Rakyat

Sri Mulyani Indrawati membuat ruang sidang rapat paripurna DPR RI, hari ini, Kamis, 29 September 2022 riuh.