Sah, Gaji Buruh Migran Indonesia di Taiwan Naik Jadi Rp 9,9 Juta

Pekerja migran dari Indonesia menggelar aksi unjuk rasa menuntut penghapusan Pasal 53 Ayat 4 Undang-Undang Layanan Ketenagakerjaan yang membuat mereka tidak bisa bebas pindah majikan di Taipei, Taiwan, Ahad, 16 Januari 2022. ANTARA/Aubrey Fanani

TEMPO.CO, Jakarta - Upah Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor domestik di Taiwan resmi naik. Per 10 Agustus 2022, PMI di Taiwan akan menerika upah sebesar NTD 20 ribu atau setara dengan Rp 9,9 juta. 

Sebelumnya, upah PMI adalah sebeesar NTD 17 ribu atau Rp 8,4 juta. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan terakhir kali kenaikan upah PMI sektor domestik di Taiwan terjadi pada 2015. 

“Alhamdulillah, hari ini kita memetik buah hasil kerja bersama yang sangat baik antara kementerian dan lembaga dalam menaikkan upah PMI sektor domestik di Taiwan. Iini juga merupakan hadiah kemerdekaan yang sangat indah bagi calon PMI dan PMI khususnya sektor domestik di Taiwan," kata Ida di Jakarta dalam keterangannya seperti dikutip pada Kamis, 11 Agustus 2022. 

Sejak Desember 2018, Ida mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan mengupayakan penyesuaian upah PMI Sektor Domestik di Taiwan melalui Kamar Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipe atau KDEI/IETO. Di berbagai kesempatan, Kemnaker juga meminta Otoritas Taiwan untuk mempertimbangkan penyesuaian upah PMI yang tidak mengalami perubahan sejak tujuh tahun lalu. 

Selain kenaikan gaji, buruh asal Tanah Air untuk sektor domestik di Taiwan akan mendapat penambahan upah sebesar NTD 1.000. Tambahan ini berlaku bagi PMI yang telah mengakhiri periode kontrak kerjanya selama tiga tahun dengan majikan yang sama.  

"Saya memberikan apresiasi yang setingginya dan mengucapkan terima kasih kepada Otoritas Taiwan dan semua kementerian/lembaga, termasuk Kementerian Luar Negeri dan KDEI Taipei, yang telah secara bersama-sama mengupayakan kenaikan gaji ini," tutur Ida.  

Ia memastikan Kementerian Ketenagakerjaan terus memantau penerapan kebijakan kenaikan upah dan memastikan aturan baru itu terimplementasi dengan baik. Adapun Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker Suhartono menuturkan calon PMI sektor domestik di Taiwan yang Perjanjian Kerjanya (PK) sudah terlanjur dileges oleh KDEI Taipei maupun UPT-BP2MI namun belum berangkat bekerja, tidak perlu dileges ulang. 

Menurutnya, meskipun dalam PK tersebut masih tertera upah sebesar NTD 17 ribu, P3MI cukup menyesuaikan Surat Pernyataan Biaya dan Gaji (SPBG) PMI dengan mencantumkan gaji sebesar NTD 20 ribu. "Sehingga PMI akan tetap mendapatkan hak upah sebesar NTD 20 ribu begitu mereka bekerja di Taiwan," ucapnya. 

Ketentuan baru ini berlaku bagi buruh migran sektor domestik yang datang ke Taiwan dengan kontrak kerja baru. Meski begitu, PMI yang sudah bekerja di Taiwan dan masih terikat dengan kontrak kerja lama tidak perlu berkecil hati. Sebab, terbuka peluang bagi PMI untuk melakukan negosiasi kenaikan upah sesuai ketentuan pengupahan yang baru dengan pemberi kerja. 

"Peran seluruh P3MI yang menempatkan PMI ke Taiwan sangat diperlukan untuk membantu atau memfasilitasi kenaikan upah PMI tersebut melalui agensi sebagai mitra kerja mereka di Taiwan," ujarnya. 

Baca juga: Sri Mulyani Waspada Tagihan Membengkak jika Penyaluran BBM Bersubsidi Tak Terkontrol

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






16 Hari Antikekerasan terhadap Perempuan, Aksi Nasional Digelar di 4 Kota Indonesia

3 jam lalu

16 Hari Antikekerasan terhadap Perempuan, Aksi Nasional Digelar di 4 Kota Indonesia

Dalam peringatan 16 Hari Antikekerasan terhadap Perempuan, organisasi Perempuan Mahardhika angkat isu kekerasan terhadap pekerja perempuan.


Jual Ancaman China, Partai Presiden Taiwan Kalah dalam Pilkada

12 jam lalu

Jual Ancaman China, Partai Presiden Taiwan Kalah dalam Pilkada

Presiden Taiwan Tsai Ing-wen mengundurkan diri sebagai ketua Partai Progresif Demokratik (DPP), menyusul kekalahan telak dalam sejumlah pemilihan kepa


Pengusaha Ajukan Uji Materiil Aturan Kenaikan Upah, Buruh Kecam Keras: Serakah

2 hari lalu

Pengusaha Ajukan Uji Materiil Aturan Kenaikan Upah, Buruh Kecam Keras: Serakah

Serikat buruh merespons rencana pengusaha yang akan mengambil langkah uji materiil terkait Peraturan kenaikan upah.


Buruh iPhone di China Diberi Bonus Rp 21 Juta Agar Tinggalkan Pabrik

2 hari lalu

Buruh iPhone di China Diberi Bonus Rp 21 Juta Agar Tinggalkan Pabrik

Pemasok utama iPhone di China, FoxConn diguncang kerusuhan kemarin. Perusahaan menawarkan bonus kepada buruh yang bersedia meninggalkan pabrik.


Kemnaker Minta Ada Dialog Bipartit: PHK Jalan Paling Akhir

2 hari lalu

Kemnaker Minta Ada Dialog Bipartit: PHK Jalan Paling Akhir

Andaikan PHK tak terhindarkan, kata Indah, perusahaan harus melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Ketok Palu, Jalan Tengah Kenaikan Upah

3 hari lalu

Ketok Palu, Jalan Tengah Kenaikan Upah

Presiden Partai Buruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengapresiasi keputusan Menteri Ketenagakerjaan menaikkan upah


Minta UMP DKI Naik 10,55 Persen, Ini Alasan Partai Buruh Tolak Usulan Pemprov

4 hari lalu

Minta UMP DKI Naik 10,55 Persen, Ini Alasan Partai Buruh Tolak Usulan Pemprov

Pemprov DKI mengusulkan UMP DKI naik 5,6 persen. Sementara buruh ingin UMP DKI naik 10,55 persen


Rapat di Balai Kota: Buruh Usul UMP DKI 2023 Naik 10,55 Persen

4 hari lalu

Rapat di Balai Kota: Buruh Usul UMP DKI 2023 Naik 10,55 Persen

Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta, Nurjaman, mengatakan kalangan pekerja mengusulkan UMP DKI 2023 naik 10,55 persen atau Rp5.131.000.


Pemprov Usul UMP DKI 2023 Naik 5,6 Persen atau Rp4.901.738

4 hari lalu

Pemprov Usul UMP DKI 2023 Naik 5,6 Persen atau Rp4.901.738

Usulan kenaikan UMP DKI 2023 dari Pemprov lebih tinggi dari Apindo, tapi lebih rendah dari tuntutan buruh dan usulan Kadin DKI


Rapat Bahas UMP DKI 2023, Dewan Pengupahan Tak Temukan Kata Sepakat

4 hari lalu

Rapat Bahas UMP DKI 2023, Dewan Pengupahan Tak Temukan Kata Sepakat

Sidang kedua Dewan Pengupahan soal penetapan upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta 2023 tidak menemukan kesepahaman dari tripartit.