TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah terus memberikan bantuan modal usaha bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk yang dikelola oleh perempuan.
Sri mengatakan segala bentuk bantuan dari sisi keuangan negara itu dikucurkan hingga saat ini karena pemerintah meyakini perempuan berperan besar dalam menentukan kemajuan negara. Karena itu, dari sisi perekonomian mereka harus dijaga.
"Kita memahami bahwa peranan perempuan dalam sebuah negara akan sangat menentukan kemajuan dari negara tersebut," kata Sri di acara International Conference on Women and Sharia Community Empowerment, Senin, 11 Agustus 2022.
Apalagi, Sri melanjutkan, perempuan di Indonesia juga kerap kali harus membantu perekonomian keluarganya. Di luar yang berkarir di perusahaan-perusahaan besar, banyak dari perempuan yang menjalankan usahanya dalam kapasitas UMKM.
"64 juta UMKM di Indonesia bagian dari perekonomian yang sangat giat dalam menentukan kesempatan kerja dan pemerataan kesejahteraan oleh karena itu peranan pemerintah dalam memperkuat UMKM," ujar Sri.
Bendahara negara itu kemudian menyebutkan sejumlah instrumen fiskal yang telah digunakan negara untuk mendorong kemajuan UMKM. Diantaranya, fasilitas pembebasan pajak penghasilan final dengan tarif 0,5 persen untuk omzet tertentu.
Selain itu, dia melanjutkan, Direktorat Bea dan Cukai uga memiliki pusat bisnis yang membantu UMKM bisa ekspor ke luar negeri. Ditambah dengan peranan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki peran membantu literasi pelaku UMKM mengelola keuangannya.
Dari sisi belanja negara, kata da, pemerintah juga memiliki anggaran yang ditransfer langsung ke daerah sekitar Rp 800 triliun untuk pemberdayaan UMKM. Kemudian, subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) sebagai modal usaha UMKM juga sudah disiapkan.
"Kalau UMKM yang meminjam di bank dalam skema KUR mereka hanya membayar suku bunga, meski dalam syariah pun, bebannya sangat minimal karena diberikan subsidi yang sangat banyak oleh pemerintah bisa mencapai lebih dari Rp 24 triliun," ujar Sri.
Terhadap UMKM yang belum bisa masuk ke dalam sistem perbankan pun juga ada dana bergulir yang disiapkan pemerintah melalui Badan Layanan Umum (BLU) yang dibawahi kementerian atau lembaga. Dana bergulir biasanya disalurkan melalui koperasi-koperasi.
Baca Juga: Sri Mulyani Kembali Minta Pertamina Kendalikan Penjualan BBM Bersubsidi: Supaya APBN Tak Terpukul
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
