TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pertanian mengakui krisis pangan di Indonesia saat ini tidak bisa dihindari. Salah satu penyebabnya, ketergantungan negara terhadap impor sejumlah komoditas pangan masih terlampau besar.
Direktur Serelia Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Ismail Wahab mengatakan Indonesia harus mengambil ancang-ancang sebelum krisis terjadi. Apalagi, pelbagai negara mulai membatasi ekspor untuk memenuhi kebutuhan domestik warganya.
"Banyak komoditas yang kita butuhkan, namun masih bergantung pada impor," ujarnya dalam diskusi daring di Jakarta pada Selasa, 9 Agustus 2022.
Ismail menuturkan bahan makanan yang jumlah importasinya besar adalah padi, jagung, dan kedelai. Padahal tiga komoditas itu paling dibutuhkan.
Kementerian Pertanian pun menyiapkan sejumlah strategi untuk menghadapi krisis pangan ini. Ia berujar produksi pangan di Indonesia, terutama untuk bahan pokok, tetap harus tersedia dan semestinya surplus.
Adapun strategi yang pertama adalah peningkatan kapasitas produksi. Saat ini, Kementerian Pertanian tengah melakukan pengembangan lahan rawa di Kalimantan Tengah seluas 164.598 hektare dengan intensifikasi seluas 85.456 hektare dan ekstensifikasi 79.142 hektare.
Perluasan areal tanam baru atau PATB juga dilakukan seluas 250 ribu hektare untuk komoditas padi, jagung, bawang merah, dan cabai di daerah defisit. Peningkatan produksi pun dilakukan untuk gula, daging sapi, dan bawang putih guna mengurangi impor.
Strategi lainnya adalah diversifikasi pangan lokal. Menurut Ismail, tidak cukup jika pemerintah hanya berfokus meningkatkan produksi tanpa memperluas episentrum bahan pokok, seperti beras atau padi. Tanpa diversifikasi, kata dia, dengan peningkatan jumlah penduduk yang selalu naik sampai 1,49 persen, negara akan kesulitan mendapatkan suplai beras.
