Aturan terbaru Kemenhub juga menentukan kenaikan tarif paling tinggi di zona II atau Jabodetabek. Jika sebelumnya rentang biaya jasa minimal di zona II adalah sebesar Rp 8.000 s.d Rp 10.000, kini dengan aturan terbaru maka biaya naik jadi berkisar Rp 13.000 - Rp 13.500
Lebih jauh Hendro menjelaskan, dalam pelaksanaannya, besaran biaya jasa ini nantinya dapat dievaluasi paling lama setiap 1 tahun. "Atau jika terjadi perubahan yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan usaha yang mengakibatkan perubahan biaya pokok lebih dari 20 persen,” ucapnya.
Sesuai peraturan teranyar dari Kemenhub itu, komponen biaya pembentuk tarif terdiri atas biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang dikeluarkan oleh mitra pengemudi dan sudah termasuk profit mitra pengemudi.
Sedangkan biaya tidak langsung adalah biaya sewa penggunaan aplikasi perusahaan aplikasi paling tinggi 20 persen. Untuk diketahui, batas maksimal biaya sewa penggunaan aplikasi juga ditetapkan 20 persen pada aturan sebelumnya.
Lebih jauh Hendro mengingatkan bahwa biaya jasa yang tertera pada lampiran merupakan biaya jasa yang sudah mendapatkan potongan biaya tidak langsung berupa biaya sewa pengguna aplikasi.
"Perusahaan aplikasi menerapkan besaran biaya jasa baru batas bawah, biaya jasa batas atas, dan biaya jasa minimal berdasarkan sistem zonasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak keputusan menteri ini ditetapkan,” tutur Hendro.
Dengan adanya penyesuaian biaya jasa ini, Kementerian Perhubungan meminta perusahaan aplikasi meningkatan standar pelayanan ke pelanggan. Caranya dengan tetap memberikan jaminan terhadap aspek keamanan dan keselamatan.
BISNIS
Baca: Luhut Klaim Utang Indonesia Rp 7.000 Triliun Terkecil di Dunia, Bagaimana Datanya?
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
