Jokowi Ingin Kembangkan Sorgum Sebagai Subtitusi Gandum, Ekonom: Belum Bisa

Tangkapan layar Presiden Joko Widodo memegang hasil panen sorgum saat memberikan keterangan pers di Kabupaten Sumba Timur, NTT, seperti ditayangkan dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (2/6/2022) (ANTARA/Mentari Dwi Gayati)

TEMPO.CO, Jakarta -Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai langkah pemerintah untuk mengembangkan sorgum untuk mengalahkan gandum sebagai substitusi impor tidak akan mudah. 

"Belum bisa. Skala produksinya masih terlalu kecil," ujar Bhima kepada Tempo pada Sabtu, 6 Agustus 2022. 

Persoalan skala produksi ini menurutnya penting karena hanya sebagian wilayah di Nusa Tenggara atau di Indonesia bagian Timur yang bisa ditanami sorgum. Sementara di wilayah lainnya, masyarakat lebih tertarik menanam beras karena faktor stabilitas harga. 

"Ada harga pembelian beras atau gabah dari Bulog misalnya. Jadi ada kepastian lanjutan bisnis jangka panjang bagi petani," ucapnya. 

Selain masalah lahan, menurut Bhima jika pemerintah ingin membuat food estate sorgum seharusnya perbaiki dulu food estate yang sudah ada sekarang. Sebab, banyak food estate yang masih belum baik dari segi on farm maupun off farm-nya, juga pada saat pengerjaan maupun saat pengolahan paska panennya. 

Kegagalan dalam proyek food estate saat ini, kata dia, harus menjadi pelajaran terlebih dahulu bagi pemerintah agar bisa menata kekurangannya. Seperti masalah irigasi, masalah manajemen, maupun persoalan kerja sama dengan para petani yang terjadi di banyak daerah food estate.

"Sehingga aneh sebenarnya ketika food estate rame gitu. Padahal dalam dua tahun terakhir luas lahan panen padi itu turun 2 persen di tahun 2021, data dari BPS," tuturnya. 

Untuk tanaman beras saja, menurutnya, food estate itu terbukti gagal, apalagi ketika mengembangman sorgum. Terlebih mimpi pemerintah besar sekali untuk menjadikan sorgum sebagai pengganti dari gandum. 

Bhima menjelaskan komoditas sorgum itu banyak juga digunakan untuk bio ethanol atau untuk bahan bakar, sama halnya dengan tebu. Jadi kegunaan sorgum terbagi dua, sehingga pemerintah harus memilih ke arah mana pengembangan yang akan dilakukan, apakah untuk energi atau untuk pangan. 

Ia berpendapat jika proyek pemerintah ini hanya sebagai inisiasi, maka masih memungkinkan tercapai. Namun apabila targetnya untuk mengantikan posisi gandum, menurutnya belum bisa. "Dan saya kira yang paling penting sekarang kalau mau serius gausah muluk-muluk lah, untuk sorgum bisa menjadi pangan yang bisa menggantikan beras di kawasan NTB NTT itu sudah lebih dari bagus," ujarnya. 

Bhima berharap pemerintah dapat memperbaiki dulu food estate yang sudah ada sekarang, baru membahas soal komoditas lainnya. Sehingga anggaran untuk proyek tersebut tidak terbuang percuma. Apalagi jika pemerintah ingin menjawab krisis pangan, perlu dipikirkan jangka waktu proyek ini membuahkan hasil. 

"Ternyata proyeknya masih 10-20 tahun lagi berhasilnya, padahal krisis pangannya terjadi sekarang," tuturnya.

Baca Juga: Ekonom Sebut 3 Tantangan Pengembangan Sorgum Sebagai Subtitusi Gandum






Jokowi Diminta Segera Deklarasikan Darurat Iklim di Indonesia

11 jam lalu

Jokowi Diminta Segera Deklarasikan Darurat Iklim di Indonesia

Dengan adanya deklarasi krisis iklim oleh Presiden Jokowi maka bisa ada sinergi antarkementerian dan lembaga dalam penanganannya.


Harga Mi Instan Disebut Naik 3 Kali Lipat, Mendag Zulhas: Mudah-mudahan Enggak

12 jam lalu

Harga Mi Instan Disebut Naik 3 Kali Lipat, Mendag Zulhas: Mudah-mudahan Enggak

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menanggapi kabar kemungkinan harga mi instan di pasaran naik sampai tiga kali lipat dalam waktu dekat.


Soal Calon Presiden di Pilpres 2024, KIB: Belum Ada yang Diendorse Jokowi

12 jam lalu

Soal Calon Presiden di Pilpres 2024, KIB: Belum Ada yang Diendorse Jokowi

KIB akan meminta pandangan Presiden Jokowi soal nama calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung untuk Pilpres 2024.


Jokowi Sedih Lihat Masyarakat Sakit, tapi Berobat ke Luar Negeri

12 jam lalu

Jokowi Sedih Lihat Masyarakat Sakit, tapi Berobat ke Luar Negeri

Jokowi menjelaskan, aliran uang masyarakat untuk berobat ke luar negeri mencapai Rp110 triliun.


KIB Golkar, PAN dan PPP Gelar Pertemuan 14 Agustus di Surabaya, Belum Akan Deklarasi Capres

14 jam lalu

KIB Golkar, PAN dan PPP Gelar Pertemuan 14 Agustus di Surabaya, Belum Akan Deklarasi Capres

Menurut Airlangga, pertemuan KIB di Surabaya akan menggodok visi misi dan program yang akan ditawarkan KIB di Pilpres 2024 mendatang.


KIB Bakal Minta Pendapat Jokowi soal Capres 2024

14 jam lalu

KIB Bakal Minta Pendapat Jokowi soal Capres 2024

Tiga pucuk pimpinan partai KIB, Airlangga Hartarto (Golkar), Zulkifli Hasan (PAN) dan Suharso Monoarfa (PPP) tidak mau menjawab soal Capres 2024


Mentan Cerita Perang Ukraina yang Menyebabkan Harga Mi Instan Naik 3 Kali Lipat

18 jam lalu

Mentan Cerita Perang Ukraina yang Menyebabkan Harga Mi Instan Naik 3 Kali Lipat

Syahrul Yasin Limpo mengatakan harga mi instan di dalam negeri berpotensi naik hingga 3 kali lipat.


Erick Thohir: Pelabuhan Terminal Kijing Harus Dimanfaatkan Secara Optimal

1 hari lalu

Erick Thohir: Pelabuhan Terminal Kijing Harus Dimanfaatkan Secara Optimal

Erick Thohir ikut menyaksikan peresmian pelabuhan Terminal Kijing oleh Presiden Jokowi di Kabupaten Mempawah, Pontianak, Kalimantan Barat.


Kementerian Pertanian Akui Indonesia Tak Bisa Lepas dari Ancaman Krisis Pangan

1 hari lalu

Kementerian Pertanian Akui Indonesia Tak Bisa Lepas dari Ancaman Krisis Pangan

Ketergantungan Indonesia terhadap impor sejumlah komoditas pangan masih terlampau besar. Kementan menyiapkan mitigasi menghadapi krisis pangan.


Jokowi Minta Penuntasan Kasus Kematian Brigadir J: Jangan Ragu dan Ditutupi

1 hari lalu

Jokowi Minta Penuntasan Kasus Kematian Brigadir J: Jangan Ragu dan Ditutupi

Jokowi meminta pengusutan kasus kematian Brigadir J tidak ditutupi dan dihalangi. Agar kepercayaan dari masyarakat tidak menurun.