TEMPO.CO, Jakarta -Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai langkah pemerintah untuk mengembangkan sorgum untuk mengalahkan gandum sebagai substitusi impor tidak akan mudah.
"Belum bisa. Skala produksinya masih terlalu kecil," ujar Bhima kepada Tempo pada Sabtu, 6 Agustus 2022.
Persoalan skala produksi ini menurutnya penting karena hanya sebagian wilayah di Nusa Tenggara atau di Indonesia bagian Timur yang bisa ditanami sorgum. Sementara di wilayah lainnya, masyarakat lebih tertarik menanam beras karena faktor stabilitas harga.
"Ada harga pembelian beras atau gabah dari Bulog misalnya. Jadi ada kepastian lanjutan bisnis jangka panjang bagi petani," ucapnya.
Selain masalah lahan, menurut Bhima jika pemerintah ingin membuat food estate sorgum seharusnya perbaiki dulu food estate yang sudah ada sekarang. Sebab, banyak food estate yang masih belum baik dari segi on farm maupun off farm-nya, juga pada saat pengerjaan maupun saat pengolahan paska panennya.
Kegagalan dalam proyek food estate saat ini, kata dia, harus menjadi pelajaran terlebih dahulu bagi pemerintah agar bisa menata kekurangannya. Seperti masalah irigasi, masalah manajemen, maupun persoalan kerja sama dengan para petani yang terjadi di banyak daerah food estate.
"Sehingga aneh sebenarnya ketika food estate rame gitu. Padahal dalam dua tahun terakhir luas lahan panen padi itu turun 2 persen di tahun 2021, data dari BPS," tuturnya.
Untuk tanaman beras saja, menurutnya, food estate itu terbukti gagal, apalagi ketika mengembangman sorgum. Terlebih mimpi pemerintah besar sekali untuk menjadikan sorgum sebagai pengganti dari gandum.
Bhima menjelaskan komoditas sorgum itu banyak juga digunakan untuk bio ethanol atau untuk bahan bakar, sama halnya dengan tebu. Jadi kegunaan sorgum terbagi dua, sehingga pemerintah harus memilih ke arah mana pengembangan yang akan dilakukan, apakah untuk energi atau untuk pangan.
Ia berpendapat jika proyek pemerintah ini hanya sebagai inisiasi, maka masih memungkinkan tercapai. Namun apabila targetnya untuk mengantikan posisi gandum, menurutnya belum bisa. "Dan saya kira yang paling penting sekarang kalau mau serius gausah muluk-muluk lah, untuk sorgum bisa menjadi pangan yang bisa menggantikan beras di kawasan NTB NTT itu sudah lebih dari bagus," ujarnya.
Bhima berharap pemerintah dapat memperbaiki dulu food estate yang sudah ada sekarang, baru membahas soal komoditas lainnya. Sehingga anggaran untuk proyek tersebut tidak terbuang percuma. Apalagi jika pemerintah ingin menjawab krisis pangan, perlu dipikirkan jangka waktu proyek ini membuahkan hasil.
"Ternyata proyeknya masih 10-20 tahun lagi berhasilnya, padahal krisis pangannya terjadi sekarang," tuturnya.
Baca Juga: Ekonom Sebut 3 Tantangan Pengembangan Sorgum Sebagai Subtitusi Gandum
