Perusahaan Startup Zenius Lakukan PHK, Apa Saja Hak Pekerja Terdampak PHK?

Ilustrasi PHK. Shutterstock

TEMPO.CO, Jakarta - Belakangan ini, lagi-lagi, kabar mengenai Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK yang dilakukan oleh perusahaan rintisan (startup) terdengar kembali. Terkini, perusahaan rintisan di bidang pendidikan berbasis digital, Zenius, dikabarkan melakukan PHK dengan alasan rasionalisasi jumlah karyawan agar perusahaan dapat bergerak secara efisien.

Sebelumnya, PHK yang dilakukan oleh perusahaan startup cukup marak terjadi pada masa pandemi, terkhusus di tahun 2022. Sebut saja, pesaing Zenius di bidang pendidikan, Pahamify, juga dikabarkan melakukan PHK pada pertengahan tahun lalu.

Selain itu, perusahaan JD.ID, LinkAja, SiCepat, hingga perusahaan media sosial LINE juga diberitakan melakukan pemutusan kerja terhadap sejumlah karyawannya. 

Lantas, bagaimana nasib pekerja perusahaan-perusahaan rintisan tersebut? Dan, apa hak-hak yang akan diterima oleh mereka?

Hak Pekerja yang Kena PHK

Pada dasarnya, karyawan yang di-PHK oleh perusahaan berhak untuk mendapatkan uang pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak, seperti hak cuti tahunan yang belum diambil.

Secara hukum, merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dikenal dua istilah pesangon, yaitu Uang Penghargaan Masa Kerja atau UPMK dan Uang Penggantian Hak atau UPH. 

Secara spesifik, besaran mengenai pesangon yang diterima berdasarkan Pasal 81 Angka 44 dalam UU Cipta Kerja adalah sebagai berikut. 

Besaran uang pesangon yang diberikan adalah sebagai berikut.

  • Pegawai dengan masa kerja kurang dari 1 tahun menerima pesangon setara dengan 1 bulan upah;
  • Pegawai dengan masa kerja 1 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 2 tahun; menerima pesangon setara dengan  2 bulan upah.
  • Pegawai dengan masa kerja 2 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 3 tahun; menerima pesangon setara dengan  3 bulan upah.
  • Pegawai dengan masa kerja 3 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 4 tahun; menerima pesangon setara dengan  4 bulan upah.
  • Pegawai dengan masa kerja 4 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 5 tahun; menerima pesangon setara dengan  5 bulan upah.
  • Pegawai dengan masa kerja 5 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 tahun; menerima pesangon setara dengan  6 bulan upah.
  • Pegawai dengan masa kerja 6 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 7 tahun; menerima pesangon setara dengan  7 bulan upah.
  • Pegawai dengan masa kerja 7 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 8 tahun; menerima pesangon setara dengan  8 bulan upah.
  • Pegawai dengan masa kerja 8 tahun atau lebih, menerima pesangon setara dengan 9 bulan upah.

Kemudian, karyawan yang di-PHK juga berhak menerima UPMK sebagai berikut

  • masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun; menerima UPMK setara 2 bulan upah;
  • masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun; menerima UPMK setara3 bulan upah;
  • masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun; menerima UPMK setara 4 bulan upah;
  • masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun; menerima UPMK setara 5 bulan upah;
  • masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun; menerima UPMK setara 6 bulan upah;
  • masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun; menerima UPMK setara 7 bulan upah;
  • masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun; menerima UPMK setara8 bulan upah;
  • masa kerja 24 tahun atau lebih; menerima UPMK setara10 bulan upah.

Sementara itu, besaran UPH yang berhak diterima adalah sebagai berikut:

  • Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur
  • Ongkos pulang untuk pekerja dan keluarganya.
  • Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Dengan begitu, pada dasarnya, karyawan yang di-PHK berhak untuk menerima ganti rugi atau pesangon dari perusahaan. Kendati demikian, merujuk Pasal 151 UU Nomor 13 Tahun 2003 sebelum UU Cipta Kerja, dituliskan bahwa PHK sebaiknya dihindari dan kedua belah pihak mengutamakan musyawarah terlebih dahulu.

ACHMAD HANIF IMADUDDIN

Baca: Ini Tiga Hak yang Buruh Peroleh Ketika Kena PHK

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Kemenko Perekonomian Beberkan 5 Sektor Usaha yang Bikin Ekonomi Digital RI Moncer

3 jam lalu

Kemenko Perekonomian Beberkan 5 Sektor Usaha yang Bikin Ekonomi Digital RI Moncer

Potensi ekonomi digital lainnya, kata Rudy, berasal dari startup yang jumlahnya mencapai 2.400.


Strategi yang Bisa Diterapkan untuk Hadapi Ancaman PHK

4 jam lalu

Strategi yang Bisa Diterapkan untuk Hadapi Ancaman PHK

Melihat banyaknya perusahaan yang melakukan PHK membuat karyawan cemas. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan dan dipersiapkan untuk menghadapi PHK.


Ekonom Prediksi Pengguna Paylater Akan Meningkat Pesat pada 2024, Apa Sebabnya?

4 jam lalu

Ekonom Prediksi Pengguna Paylater Akan Meningkat Pesat pada 2024, Apa Sebabnya?

Hasil studi Kredivo 2022 menunjukkan peningkatan penggunaan paylater yang sebelumnya pada 2021 sebesar 12 persen meningkat 17 persen pada 2022.


10 Provinsi dengan Kenaikan Tertinggi UMP 2023, DKI Jakarta Tak Termasuk

9 jam lalu

10 Provinsi dengan Kenaikan Tertinggi UMP 2023, DKI Jakarta Tak Termasuk

Sejumlah gubernur mengumumkan UMP 2023. Kenaikan tertinggi ada di Sumatera Barat sebesar 9,15 persen dan terendah di Papua Barat sebesar 2,6 persen.


Transaksi Ekonomi Digital Indonesia 2030 Diprediksi US$ 360 M, Tumbuh 73 Persen

15 jam lalu

Transaksi Ekonomi Digital Indonesia 2030 Diprediksi US$ 360 M, Tumbuh 73 Persen

Transaksi ekonomi digital Indonesia diproyeksikan sebesar US$ 360 miliar pada tahun 2030.


Calvin Kizana Pimpin WhatsApp Indonesia

1 hari lalu

Calvin Kizana Pimpin WhatsApp Indonesia

Penunjukan ini memperkuat pentingnya Indonesia bagi WhatsApp.


Terpopuler Bisnis: Respons BRI Atas Tabungan Nasabah Raib, BLT BBM Akan Cair Desember

2 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Respons BRI Atas Tabungan Nasabah Raib, BLT BBM Akan Cair Desember

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Sabtu, 26 November 2022 antara lain respons BRI atas nasabah yang menyebut kehilangan dana tabungan.


Terkini Bisnis: Penjelasan BRI Soal Uang Nasabah Raib, Daftar Perusahaan yang PHK Karyawannya

3 hari lalu

Terkini Bisnis: Penjelasan BRI Soal Uang Nasabah Raib, Daftar Perusahaan yang PHK Karyawannya

Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Sabtu sore, 26 November 2022 antara lain tentang penjelasan BRI soal uang nasabah raib Rp 10 juta.


Minta Penerapan Kenaikan Upah Ditunda, Pengusaha Beralasan Demi Cegah PHK Massal

4 hari lalu

Minta Penerapan Kenaikan Upah Ditunda, Pengusaha Beralasan Demi Cegah PHK Massal

Pengusaha meminta agar Presiden Joko Widodo dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menunda Permenaker Nomor 18/2022 yang mengatur kenaikan upah.


Ragam Penyebab Startup Gagal

4 hari lalu

Ragam Penyebab Startup Gagal

Ada beberapa kesalahan pengusaha saat memulai usaha yang membuat bisnis startup-nya kandas di tengah jalan, contohnya seperti berikut ini.