Bantah Monopoli Pulau Rinca, Bos Plataran Beberkan Posisi PT SKL di Taman Nasional Komodo

Rusa-rusa di Pulau Rinca yang merupakan bagian dari Taman Nasional Komodo. Dok. Kemenparekraf

TEMPO.CO, Jakarta - CEO Plataran Indonesia, Yozua Makes, menanggapi tudingan monopoli anak perusahaannya, PT Segara Komodo Lestari (PT SKL), di Pulau Rinca, Nusa Tenggara Timur. Meski menjadi satu-satunya perusahaan swasta yang memiliki Izin Usaha Pengusahaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA) di pulau wisata tersebut, ia mengklaim SKL hanya menguasai 0,01 persen dari keseluruhan luas pulau. 

"Ini bukan monopoli karena dilakukan oleh proses yang legal. Karena kalau banyak malah jadi bahaya kan, karena tidak bisa dikontrol," ucapnya saat ditemui Tempo di kantor Plataran Indonesia, Jakarta Selatan, pada Jumat, 5 Agustus 2022. 

PT SKL sebelumnya ditengarai memegang peran besar dalam pembangunan kawasan strategis pariwisata nasional Taman Nasional Komodo yang digadang-gadang menjadi destinasi super premium. Selain SKL, korporasi yang mengantongi konsesi di zona pemanfaatan tersebut adalah PT Komodo Wildlife Ecotourism (KWE). 

SKL, kata Yozua, hanya salah satu entitas yang ditunjuk oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengembangkan kawasan di kawasan taman nasional di Manggarai Barat tersebut. Ia menuturkan pembangunan yang direncanakan SKL berada di zona pemanfaatan.  Adapun di Taman Nasional Komodo terdapat zonasi yang terbagi atas tiga zona, yaitu zona alam, zona rimba, dan zona pemanfaatan. Zona pemanfaatan merupakan area yang diperbolehkan oleh KLHK untuk dikembangkan. 

Yozua berujar, dari 500 hektare luas zona pemanfaatan, SKL mengantongi izin konsesi lahan sebesar 22,1 hektare atau 4,6 persen. Kemudian, ia mengklaim pembangunan yang dikembangkan hanya 10 persen atau 2,1 hektare. Dengan luas Pulau Rinca hampir 20 ribu hektare, menurut pendiri Plataran itu, pembangunan yang dilakukan perusahaan hanya sebesar 0,01 persen dari seluruh wilayah pulau. 

Dia lantas menjelaskan asal-usul SKL memegang konsesi itu. Pada mulanya, SKL mengajukan izin konsesi lahan kepada KLHK pada 2012. Ia mengaku bukan hanya berkoordinasi dengan KLHK, tetapi juga Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Akhirnya, kata dia, BKPM yang memutuskan semuanya hingga izin konsesi terbit pada 17 Desember 2015 dengan luas total area 22,1 hektare. 

"Ini sudah melalui interdepartment. Jadi ini very strong," kata dia. Proses perizinan itu meliputi perolehan uji prinsip, pengesahan Rencana Pengusahaan Pariwisata Alam (RPPA), pengesahan desain fisik, dan desain tata letak atau site plan. Termasuk juga pengesahan kajian lingkungan berupa upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL). 

Ia mengaku kajian yang dilakukan bukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) lantaran lahan yang dikelola kecil. Ia pun membantah memiliki izin konsesi di wilayah lainnya, seperti Pulau Komodo dan Pulau Padar. "Tak ada, tak berhubungan, dan tak berencana juga memperluas ke sana," ujarnya.

Selanjutnya, SKL baru bergabung dengan Grup Plataran....






Kominfo Siapkan Internet Satelit untuk Museum Pulau Rinca

8 jam lalu

Kominfo Siapkan Internet Satelit untuk Museum Pulau Rinca

BAKTI Kementerian Kominfo akan menyediakan akses internet sebesar 30 Mbps.


Ada Aroma Korporasi Minyak Goreng Sawit di Pengelolaan Konservasi Komodo

2 hari lalu

Ada Aroma Korporasi Minyak Goreng Sawit di Pengelolaan Konservasi Komodo

Hadirnya korporasi di tengah pengelolaan lokasi konservasi Komodo dianggap telah melanggar konservasi biosfer di bawah naungan UNESCO sejak Januari 1977.


Kenaikan Tarif Masuk TN Komodo Ditunda Hingga Akhir Tahun, Tetap Rp 3,75 Juta?

6 hari lalu

Kenaikan Tarif Masuk TN Komodo Ditunda Hingga Akhir Tahun, Tetap Rp 3,75 Juta?

Kepala Dinas Pariwisata NTT Zet Sony Libing mengatakan saat ini harga tiket masuk TN Komodo masih berlaku tarif lama sampai 31 Desember 2022.


Kemenparekraf Beberkan 3 Poin Hasil Diskusi dengan Demonstran Soal Tarif TN Komodo

7 hari lalu

Kemenparekraf Beberkan 3 Poin Hasil Diskusi dengan Demonstran Soal Tarif TN Komodo

Jemadu berdialog bersama pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif dua kali dalam pekan ini ihwal kenaikan harga tiket masuk Taman Nasional (TN) Komodo,


Klaim Proyek di Pulau Rinca Ramah Lingkungan, Bos PT SKL: Hampir Seperti CSR

8 hari lalu

Klaim Proyek di Pulau Rinca Ramah Lingkungan, Bos PT SKL: Hampir Seperti CSR

PT SKL mengkaim sembilan proyek yang akan dibangun perusahaannya ramah lingkungan.


Demo Tolak Kenaikan Tiket Pulau Komodo, PHRI: Ada Komunikasi Kurang Pas, Kami Minta Maaf

9 hari lalu

Demo Tolak Kenaikan Tiket Pulau Komodo, PHRI: Ada Komunikasi Kurang Pas, Kami Minta Maaf

PHRI berharap dengan koordinasi ke depan, harapan pemerintah atas konservasi dan keinginan pelaku usaha untuk menggerakkan ekonomi dapat bersinergi.


Sandiaga: Tidak Ada Pembatalan Tiket Masuk Pulau Komodo Rp 3,75 Juta

9 hari lalu

Sandiaga: Tidak Ada Pembatalan Tiket Masuk Pulau Komodo Rp 3,75 Juta

Menteri Sandiaga memastikan tidak ada pembatalan tiket masuk Taman Nasional Komodo Rp 3,75 juta per orang selama setahun.


Terkini Bisnis: Alasan Tarif Masuk Pulau Rinca Tidak Naik, Tiket Pesawat Mahal

9 hari lalu

Terkini Bisnis: Alasan Tarif Masuk Pulau Rinca Tidak Naik, Tiket Pesawat Mahal

Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Sabtu sore, 6 Agustus 2022 antara lain alasan tiket masuk Pulau Rinca tidak naik.


PT SKL Klaim Sudah Dapat Persetujuan Masyarakat Pulau Rinca untuk Bangun 9 Proyek

9 hari lalu

PT SKL Klaim Sudah Dapat Persetujuan Masyarakat Pulau Rinca untuk Bangun 9 Proyek

CEO Plataran Indonesia, Yozua Makes, yang kini membawahi PT SKL mengklaim sudah mendapatkan restu dari masyarakat Pulau Rinca untuk membangun sembilan proyeknya.


Sempat Didemo Warga Pulau Rinca, PT SKL Sebut Akan Berdayakan UMKM Sekitar

9 hari lalu

Sempat Didemo Warga Pulau Rinca, PT SKL Sebut Akan Berdayakan UMKM Sekitar

CEO Plataran Indonesia, Yozua Makes akan melakukan pemberdayaan masyarakat di Pulau Rinca.