RUU Perlindungan Data Pribadi Belum Tuntas, Menkominfo: Saya Percaya DPR Ingin Selesai

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate memberikan pemaparan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 22 Maret 2022. Rapat tersebut membahas realisasi dan evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2021, penjelasan tentang kesiapan Kemkominfo dalam menyukseskan presidensi melalui 3 isu DEWG utamanya di Arus Data Lintas Batas Negara (Cross border data flow and data free flow with trust). TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate percaya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan segera merampungkan pembahasan Rancangan Undang-undang atau RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP). Rancangan beleid ini telah diinisiasi sejak 2016 dan mengalami perembukan yang alot di parlemen. 

"Kita semua berharap dan saya percaya DPR juga ingin selesai, ya mudah-mudahan kita punya semangat yang sama,” tutur Johnny di kantornya, Jakarta Pusat, pada Jumat, 5 Agustus 2022.

Johnny berharap DPR dapat mempercepat pembahasan RUU PDP. Saat ini, kata Johnny, para politikus Senayan masih menjalani masa reses--atau turun ke daerah pemilihan. Setelah pembukaan masa sidang, ia meyakini DPR akan segera melanjutkan proses pengundangan RUU PDP.

Untuk masalah tenggat waktu, politikus Partai NasDem itu enggan mendahului DPR. “Kan ada di DPR," ucap Johnny yang merupakan mantan anggota Komisi XI DPR. 

DPR belum mengesahkan RUU PDP dalam masa sidang bulan lalu, seperti yang semula ditargetkan. Pembahasannya pun bakal diperpanjang satu kali masa sidang lagi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan masih ada kendala teknis tentang PDP yang harus dicarikan solusinya. 

“Sehingga pimpinan DPR atas persetujuan Bamus (Badan Musyawarah) menyetujui satu masa sidang lagi diberikan kesempatan kepada Komisi I untuk melakukan sinkronisasi. Agar apa yang menjadi kendala bisa jadi persepsi yang sama," ujar Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 5 Juli 2022.

Pembahasan RUU PDP sebelumnya mengalami tarik-ulur, karena ada perbedaan pandangan mengenai otoritas lembaga pengawas perlindungan data pribadi. Awalnya pemerintah menyetujui usulan DPR untuk membentuk otoritas perlindungan data pribadi yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada presiden. 

Belakangan, pemerintah justru kembali pada sikap awal, yakni menginginkan pembentukan otoritas PDP di bawah Kementerian Kominfo. Akibatnya, terjadi deadlock dalam pembahasan RUU ini.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan, mengatakan komisi dan pemerintah kini sudah mencapai titik terang soal otoritas perlindungan data pribadi. DPR dan pemerintah sepakat menyerahkan kepada presiden untuk menunjuk pemegang otoritas.

“Jadi secara pembahasan sebetulnya sudah jauh lebih lancar. Bottleneck kan di kelembagaan ya, sekarang kelembagaan sudah beres,” tutur Farhan.

DPR, kata dia, menyerahkan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk pembentukan lembaga eksekutif. Jadi dalam prinsip demokrasi sistem presidensial sekarang, kelembagaan otoritas perlindungan data pribadi dan juga kewenangannya ada di presiden.

Menurut Farhan, pembahasan RUU PDP sudah hampir rampung, hanya tinggal melakukan beberapa sinkronisasi saja. "Mudah-mudahan sih setelah 17 Agustus kami sudah bisa ketok, karena kita tinggal sedikit lagi pembahasannya," ucap dia.

DEWI NURITA | MOH KHORY ALFARIZI

Baca juga: Terkini Bisnis: Xi Jinping Minta Kereta Cepat Selesai Tepat Waktu, Harga CPO Turun

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Kominfo Siapkan Internet Satelit untuk Museum Pulau Rinca

9 jam lalu

Kominfo Siapkan Internet Satelit untuk Museum Pulau Rinca

BAKTI Kementerian Kominfo akan menyediakan akses internet sebesar 30 Mbps.


Dorongan Literasi Digital UMKM Berdaya Maluku Maju

1 hari lalu

Dorongan Literasi Digital UMKM Berdaya Maluku Maju

Masih banyak tantangan pelaku UMKM dalam memanfaatkan platform digital lokapasar. Oleh karena itu, Menkominfo mengajak kementerian dan lembaga bersine


CekFakta #169 Mendesak Keamanan dan Perlindungan Data Dibandingkan Super App Kominfo

2 hari lalu

CekFakta #169 Mendesak Keamanan dan Perlindungan Data Dibandingkan Super App Kominfo

Kominfo berencana mengembangkan search engine karya anak bangsa untuk menandingi Google dan melebur aplikasi menjadi satu super app


Peretas Jebol Aplikasi Covid Shanghai, 48 Juta Data Pribadi Dijual 4 Ribu Dolar

3 hari lalu

Peretas Jebol Aplikasi Covid Shanghai, 48 Juta Data Pribadi Dijual 4 Ribu Dolar

Seorang peretas mengklaim telah memperoleh data pribadi 48,5 juta pengguna aplikasi seluler kode kesehatan Covid yang dijalankan oleh kota Shanghai.


Kemenkominfo menyelenggarakan Kegiatan Kelas Podcast untuk Difabel Netra

3 hari lalu

Kemenkominfo menyelenggarakan Kegiatan Kelas Podcast untuk Difabel Netra

Kemenkominfo bersama GNLD Siberkreasi, Paberik Soeara Rakjat, Pemkot Jakarta Barat dan Suku Dinas Sosial Jakarta Barat menyelenggarakan Kegiatan Kelas Podcast untuk Difabel Netra


Kemenkominfo Menyelenggarakan Pekan Literasi Digital Bersama Kelompok Masyarakat Milenial dan Komunitas di Kota Batu

3 hari lalu

Kemenkominfo Menyelenggarakan Pekan Literasi Digital Bersama Kelompok Masyarakat Milenial dan Komunitas di Kota Batu

Kemenkominfo Menyelenggarakan Pekan Literasi Digital Bersama Kelompok Masyarakat Milenial dan Komunitas di Kota Batu


Asosiasi Televisi Siaran Digital: Tidak ada Revolusi Industri 4.0 tanpa Analog Switch Off atau ASO

3 hari lalu

Asosiasi Televisi Siaran Digital: Tidak ada Revolusi Industri 4.0 tanpa Analog Switch Off atau ASO

ATSD: Pemerintah menggaungkan revolusi industri 4.0, tapi jika analog switch off (ASO) tidak dilakukan, revolusi industri 4.0 tak akan pernah terjadi


Begini Kominfo Tanggapi Kabar Putusan MA Terkait Analog Switch Off

4 hari lalu

Begini Kominfo Tanggapi Kabar Putusan MA Terkait Analog Switch Off

Berikut ini bunyi pasal yang dibatalkan oleh MA dan pasal lain yang menjadi alasan pembatalan itu terkait analog switch off.


6 Tips agar Data Pribadi Pengguna Media Sosial Aman

5 hari lalu

6 Tips agar Data Pribadi Pengguna Media Sosial Aman

Berikut enam langkah yang bisa diterapkan pengguna media sosial agar data pribadi terhindar dari potensi pembobolan atau pencurian data.


LBH Jakarta Terima 213 Aduan Masyarakat Soal PSE, Ini Kata Menkominfo Johnny G Plate

7 hari lalu

LBH Jakarta Terima 213 Aduan Masyarakat Soal PSE, Ini Kata Menkominfo Johnny G Plate

Johnny G. Plate menanggapi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta yang telah menerima 213 pengaduan masyarakat ihwal Peraturan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).