Kemenkeu Masih Proses Dana Tambahan Pembangunan IKN yang Diminta PUPR

Presiden Jokowi dalam ritual Kendi Nusantara di titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin, 14 Maret 2022. Dalam ritual ini turut hadir seluruh gubernur atau yang mewakili dari 34 provinsi dan juga 15 tokoh masyarakat dari Kalimantan Timur. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan tengah memproses anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang semestinya cair pada Agustus ini. Anggaran tersebut akan digunakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membangun infrastruktur dasar di kawasan inti pemerintahan. 

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan sejauh ini baru Kementerian PUPR yang sudah mendapatkan anggaran pembangunan ibu kota baru. Kementerian PUPR pun telah mengusulkan tambahan anggaran untuk berbagai keperluan konstruksi.

“Tapi dalam perjalanan, ini sedang meminta tambahan sekitar Rp 5-6 triliun, ini yang sedang kita proses bersama mereka,” ujar Isa dalam konferensi pers virtual pada Kamis, 4 Agustus 2022.

Menurut Isa, proses pencairan anggaran itu harus melalui penelaahan. Beberapa Kementerian, bahkan baru bisa memulai pembangunan pada 2023.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebelumnya mengatakan akan memulai pembangunan infrastruktur dasar IKN Nusantara pada Agustus. Rencana itu terungkap saat Basuki menerima kunjungan delegasi dari Korea Selatan yang dipimpin Assistant Minister for Road, Ministry of Land, Infrastructure and Transport, Korea Selatan Lee Yoon-Sang di Jakarta.

“Selain SHMS dan ITS, akan diprioritaskan juga feasibility study dan basic design untuk jalan akses IKN karena kami akan memulai pembangunan infrastruktur dasar IKN pada Agustus 2022 mendatang,” kata Basuki, Juni lalu.

Kementerian PUPR belum memperoleh anggaran pembangunan IKN menjelang peletakan baru pertama yang rencananya berlangsung pada Agustus ini. Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Kementerian PUPR Danis Sumadilaga menuturkan pihaknya sedang membahas daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dengan Kementerian Keuangan. 

Dia berharap urusan ini segera selesai secara bertahap pada pekan ini. "Ya belum (ditandatangani), DIPA-nya sedang dibahas," kata Danis seperti dikutip dari Bisnis, Senin, 25 Juli 2022.

Setelah DIPA selesai, Kementerian PUPR akan mulai meneken kontrak-kontrak pembangunan IKN. Adapun kontrak yang masih menunggu anggaran untuk bisa diteken adalah kontrak pemetaan lahan atau land development di IKN.

Danis menjelaskan paket pekerjaan yang bakal segera digarap dalam proses pembangunan IKN pada Agustus mendatang adalah pemetaan lahan. Kontrak pembangunan lahan tersebut telah disiapkan.

BISNIS

Baca juga: Kementerian PUPR Belum Terima Anggaran Pembangunan IKN

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






SKK Migas Belum Bahas soal Pindahan ke IKN: Sulit untuk Industri Sebesar Ini

3 jam lalu

SKK Migas Belum Bahas soal Pindahan ke IKN: Sulit untuk Industri Sebesar Ini

Pemerintah berencana memindahkan ibu kota ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. IKN Nusantara dibangun bertahap hingga 2045.


Basuki Hadimuljono Pastikan TKDN Proyek Kementerian PUPR Minimal 80 Persen

8 jam lalu

Basuki Hadimuljono Pastikan TKDN Proyek Kementerian PUPR Minimal 80 Persen

Kementerian PUPR meningkatkan penggunaan bahan bangunan ramah lingkungan.


Anak Buah Heru Budi Pastikan Penghapusan Wali Kota dan Bupati di Jakarta Tidak Benar, Begini Penjelasannya

1 hari lalu

Anak Buah Heru Budi Pastikan Penghapusan Wali Kota dan Bupati di Jakarta Tidak Benar, Begini Penjelasannya

Anak buah Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono menyatakan penghapusan wali kota dan bupati setelah Jakarta tak lagi jadi ibu kota, tidak benar.


Terpopuler Bisnis: Cara Cek BLT BBM Cair Bulan Depan, Sri Mulyani Heran Data Pajak Tak Seperti Kabar PHK

1 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Cara Cek BLT BBM Cair Bulan Depan, Sri Mulyani Heran Data Pajak Tak Seperti Kabar PHK

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Jumat kemarin 25 November dimulai dari BLT BBM akan cair lagi di bulan depan.


Ini Wujud Taksi Terbang Bikinan Hyundai yang Bakal Mengudara di IKN

1 hari lalu

Ini Wujud Taksi Terbang Bikinan Hyundai yang Bakal Mengudara di IKN

Taksi terbang Hyundai ini dirancang untuk daya jelajah hingga 100 kilometer dan kecepatannya bisa menyentuh angka 290 km per jam.


PUPR dan Pemerintah Finlandia Bahas Proyek Pengelolaan Air Limbah dan Kota Pintar IKN

2 hari lalu

PUPR dan Pemerintah Finlandia Bahas Proyek Pengelolaan Air Limbah dan Kota Pintar IKN

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menemui Wakil Menteri Luar Negeri Bidang Perdagangan Internasional Kementerian Luar Negeri Finlandia, Nina Vaskunlahti


Heru Budi Bentuk Tim Kecil Bahas Tata Ruang Jakarta usai Ibu Kota Negara Pindah

2 hari lalu

Heru Budi Bentuk Tim Kecil Bahas Tata Ruang Jakarta usai Ibu Kota Negara Pindah

Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono membahas nasib Jakarta pasca-pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan dengan Kepala Bappenas


UU IKN Belum Setahun Berlaku, Jokowi Usulkan Revisi

2 hari lalu

UU IKN Belum Setahun Berlaku, Jokowi Usulkan Revisi

Sebanyak 6 fraksi menerima usulan pemerintah untuk memasukkan revisi UU IKN dalam prolegnas prioritas 2023.


Prediksi Penduduk IKN 2045 1,9 Juta Jiwa, Bappenas: Kawasan Perkotaan 100 Jiwa per Hektare

2 hari lalu

Prediksi Penduduk IKN 2045 1,9 Juta Jiwa, Bappenas: Kawasan Perkotaan 100 Jiwa per Hektare

Bappenas mengungkapkan populasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diperkirakan 1,9 juta jiwa pada 2045.


Bappenas Usul Jakarta Tanpa Wali Kota dan Bupati, Eks DIrjen Otda: Jangan Main Hapus

2 hari lalu

Bappenas Usul Jakarta Tanpa Wali Kota dan Bupati, Eks DIrjen Otda: Jangan Main Hapus

Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengusulkan Jakarta tak perlu lagi memiliki bupati atau wali kota setelah Ibu Kota Negara pindah ke Kalimantan