TEMPO.CO, Jakarta - Aliansi Rakyat Trenggalek membuat petisi di situs Change.org untuk mendukung Bupati Trenggalek menolak tambang emas. Petisi tersebut sudah diteken oleh 19.613 orang dan jumlahnya terus bertambah.
Adapun petisi ini ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak. Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin disebut telah menjadi pemimpin yang berani menolak tambang emas di daerahnya.
Dalam deskripsi petisi tersebut, disebutkan bahwa Arifin telah menolak pembangunan tambang emas sejak 4 Maret lalu. "Jarang-jarang ada pemimpin daerah yang mau menolak tambang. Tapi, kami, masyarakat Trenggalek beruntung," berikut keterangan dalam laman petisi di Change.org yang dikutip pada Kamis, 4 Agustus 2022.
Aliansi Rakyat Trenggalek menyatakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada 2019 sudah mengeluarkan izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP OP) untuk PT Sumber Mineral Nusantara (SMN). Perusahaan tersebut pun bisa melakukan penambangan emas berbekal izin yang diterbitkan.
"Namun kami tahu, menambang emas di sini hanya akan merugikan warga," kata pencetus petisi. Adapun luas area konsesi tambang di Trenggalek yang disebutkan dalam petisi itu ialah sebesar 12.813,41 hektare dan meliputi Kecamatan Kampak, Watulimo, Dongko, Munjungan, Gandusari, Karangan, Pule, Suruh, dan Tugu.
Semua lokasi itu memiliki kawasan karst yang selama ini memberi manfaat besar bagi masyarakat Trenggalek. Kawasan karst ini menyimpan air yang jadi sumber kehidupan warga. Aliansi menyebut warga Trenggalek saat ini acap mengalami kekeringan. "Bagaimana kalau kawasan karst ini dihancurkan untuk dijadikan tambang? Memangnya, kami bisa minum dan mandi menggunakan emas?" tuturnya.
Adapun Bupati Trenggalek Arifi alias Gus Ipin disebut-sebut telah melayuangkan surat penolakannya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. "Di masa seperti ini, tidak mudah untuk menolak perusakan lingkungan lewat tambang yang hadir dengan dalih menambah investasi. Mari kita dukung perlindungan alam Trenggalek dari keserakahan korporasi dan segelintir orang, demi kepentingan kita bersama serta anak cucu kita di masa depan," katanya.
Tempo telah menghubungi Direktur Jenderal Minerba Ridwan Djamaluddin dan Kabiro Humas Kementerian ESDM Agung Pribadi untuk mengkonfirmasi penolakan pembangunan tambang emas itu. Namun pesan tersebut belum direspons hingga berita ini terbit.
RIANI SANUSI PUTRI
Baca juga: Kontrak Karya Berakhir 2025, Bos Vale Blak-blakan Belum Mulai Negosiasi
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
