Aksi Pencucian Uang Gunakan Bitcoin, Ini Rencana PPATK

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyampaikan pemaparan dua dekade gerakan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, di kantornya, Kamis, 14 April 2022 (Martha Warta Silaban/TEMPO)

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavananda mengatakan digitalisasi dapat mengakselerasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), di samping berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. 

“Kalau digitalisasi tidak mau disalahgunakan oleh pelaku TPPU, regulasi tidak boleh abu-abu, lembaga pengawas harus jelas, penegakan hukum harus memadai. Kalau tidak digitalisasi hanya akan mendisrupsi perekonomian Indonesia,” kata Ivan dalam webinar “Menuju Masyarakat Cashless” yang dipantau di Jakarta, Rabu 3 Agustus 2022. 

Ia menyebutkan saat ini pelaku TPPU mulai melakukan aksi dengan memanfaatkan produk keuangan berbasis digital seperti bitcoin sehingga sulit dideteksi, apalagi di Indonesia bitcoin dianggap sebagai aset yang baru diatur oleh Bappebti.

“PPATK perlu diutilisasi agar bisa mendeteksi TPPU yang memanfaatkan perkembangan digital dan agar perbankan juga bisa melakukan pelaporan kepada PPATK,” katanya.

Di samping itu, transaksi TPPU secara cash juga masih terus dilakukan sehingga PPATK pernah meminta agar transaksi keuangan cash bisa dibatasi, tetapi aturan ini belum dapat diimplementasikan.

“PPATK pernah berupaya mendorong agar RUU tersebut disahkan, dengan demikian apabila terdapat pembelian tanah, pembayaran cash cukup Rp25 juta, sisanya menggunakan sistem seperti perbankan,” katanya.

Adapun PPATK saat ini menerima tidak kurang dari 50 ribu laporan transaksi per jam, yakni lebih dari 80 transaksi berupa transaksi tunai.

Pada 2020, PPATK menerima 1,37 juta laporan transaksi individu senilai Rp19,38 ribu triliun dan sekitar 4 juta laporan korporasi dengan nilai berkisar Rp13 ribu triliun.

Baca: Korupsi Surya Darmadi Rugikan RI Rp 78 Triliun, Kepala PPATK Blak-blakan Soal Pemblokiran Aset






Pemkab Kediri Gelar Pelatihan agar Karang Taruna Cakap Digital

4 jam lalu

Pemkab Kediri Gelar Pelatihan agar Karang Taruna Cakap Digital

Anak muda sudah akrab dengan internet. Saatnya membantu membangun Kediri lewat media sosial.


Lukas Enembe Minta Izin Berobat ke Singapura, KPK Akan Adakan Rapat Pimpinan

23 jam lalu

Lukas Enembe Minta Izin Berobat ke Singapura, KPK Akan Adakan Rapat Pimpinan

KPK menyatakan akan mengadakan rapat pimpinan untuk memutuskan soal izin berobat bagi Gubernur Papua Lukas Enembe.


Soal Rencana Lukas Enembe Berobat ke Singapura, Kuasa Hukum: Tunggu Izin KPK

23 jam lalu

Soal Rencana Lukas Enembe Berobat ke Singapura, Kuasa Hukum: Tunggu Izin KPK

Kuasa Hukum Lukas Enembe menyatakan kondisi kesehatan kliennya memburuk.


Bamsoet Tegaskan Pentingnya Digitalisasi UMKM

1 hari lalu

Bamsoet Tegaskan Pentingnya Digitalisasi UMKM

Pemerintah telah menggulirkan berbagai program untuk membantu UMKM. Pelaku usaha harus memanfaatkan.


Peneliti ISESS: Kalau Kapolri Serius Ingin Bersih-bersih, Gandeng KPK dan PPATK

3 hari lalu

Peneliti ISESS: Kalau Kapolri Serius Ingin Bersih-bersih, Gandeng KPK dan PPATK

Kapolri diminta gandeng PPATK dan KPK jika ingin bersih-bersih di tubuh Polri. Ini dilakukan agar mengetahui aliran transaksi perwira polri.


Saldo di Rekening Brigadir J Disebut-sebut Mencapai Rp 100 Triliun, PPATK: Itu Hoaks

3 hari lalu

Saldo di Rekening Brigadir J Disebut-sebut Mencapai Rp 100 Triliun, PPATK: Itu Hoaks

PPATK mengkonfirmasi bahwa kabar soal rekening Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J mencapai Rp 100 triliun tidak benar.


Beredar Kabar Saldo di Rekening Brigadir J Tembus Rp 100 Triliun, Ini Penjelasan Lengkap BNI

3 hari lalu

Beredar Kabar Saldo di Rekening Brigadir J Tembus Rp 100 Triliun, Ini Penjelasan Lengkap BNI

BNI merespons kabar saldo rekening Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J yang hampir mencapai angka Rp 100 triliun.


Era Digital, Perbankan Hadapi Peluang Metaverse hingga Integrasi Data

4 hari lalu

Era Digital, Perbankan Hadapi Peluang Metaverse hingga Integrasi Data

Bank Mandiri, misalnya, mencoba mengeksplorasi potensi layanan perbankan di metaverse untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital.


Belasan Triliun Uang Ilegal Masuk RI, Kepala PPATK Cerita Penukaran Uang dengan Koper di Mal Singapura

5 hari lalu

Belasan Triliun Uang Ilegal Masuk RI, Kepala PPATK Cerita Penukaran Uang dengan Koper di Mal Singapura

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana membeberkan ada belasan triliun rupiah uang yang masuk ke Indonesia tak dilaporkan ke Bea Cukai.


Golden State Warriors Digugat Miliaran Dolar Usai Promosikan Pasar Uang Kripto FTX

7 hari lalu

Golden State Warriors Digugat Miliaran Dolar Usai Promosikan Pasar Uang Kripto FTX

Golden State Warriors digugat oleh pelanggan perusahaan aset kripto, FTX, setelah dianggap curang telah mempromosikan FTX, yang saat ini bangkrut.