TEMPO.CO, Jakarta -Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun 2021. Dokumen hasil pemeriksaan diterima langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam acara penyerahan yang dilakukan oleh Anggota IV BPK Haerul Saleh di Kantor BPK RI Jakarta, Selasa, 2 Agustus 2022.
"Alhamdulillah Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangan tahun 2021," ujar Menteri Trenggono dalam keterangan tertulis pada Rabu, 3 Agustus 2022.
Atas capaian tersebut, Menteri Trenggono mengakui masih terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, karena masih adanya rekomendasi perbaikan dari BPK, utamanya terkait Sistem Pengendalian Intern dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan.
Rencana aksi yang dilakukan di antaranya mengoptimalkan pengawasan terhadap
pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), melakukan pengawasan dan pengendalian, serta monitoring dan evaluasi terhadap pertanggungjawaban belanja secara cermat.
Kemudian, dia segera membuat kebijakan akuntansi, antara lain terkait persediaan, hingga melaksanakan pengendalian terhadap pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap.
"Predikat Wajar Tanpa Pengecualian bukanlah tujuan akhir dari pengelolaan keuangan negara, melainkan agar bagaimana kita mampu menggunakan uang negara sebaik-baiknya, secara transparan dan akuntabel sehingga masyarakat merasakan manfaat dari implementasi kebijakan maupun program kerja KKP," ujarnya.
Di samping itu, untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilakukan tiap unit kerja KKP berjalan sesuai harapan, kementeriannya menerapkan manajemen risiko secara konsisten, serta melibatkan tim Inspektorat Jenderal untuk memberikan pemastian yang independen terhadap tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal.
"Saat ini kami sedang menyusun Laporan Keuangan Semester I Tahun 2022 dan saya minta kepada seluruh jajaran Eselon I untuk memperhatikan hasil pemeriksaaan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2021 dalam penyusunan Laporan Keuangan tahun 2022," kata dia.
Sementara itu, Anggota IV BPK Haerul Saleh dalam sambutannya memberikan apresiasi atas upaya perbaikan yang dilakukan oleh KKP di bawah kepemimpinan Menteri Sakti Wahyu Trenggono.
“Kami mengapresiasi Menteri Kelautan dan Perikanan beserta jajaran atas upaya perbaikan yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara,” kata Haerul.
Baca Juga: Menteri KKP Sebut Smart Fisheries Village di Banyumas Selesai Akhir 2022
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
