BPK Temukan Banyak ASN Terima Bansos

Kementerian Sosial mendapati ada 31 ribu pegawai negeri tercatat sebagai penerima bantuan sosial pemerintah. Pegawai negeri seharusnya tidak berhak menerima bantuan sosial.

TEMPO.CO, Jakarta -Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan ketidaksesuaian antara data penerima bantuan sosial dengan kenyataan di lapangan. Anggota III BPK Achsanul Qosasi mengungkapkan banyak aparatur sipil negara (ASN) yang terdaftar dan menerima bantuan sosial (bansos). 

"Saya lupa jumlahnya. Tapi sekitar 5,5 triliun sudah dikembalikan," tuturnya di kantor Kementerian Sosial, Jakarta pada Kamis, 28 Juli 2022. 

Kemudian, Kementerian Sosial (Kemensos) pun membekukan nomor induk kependudukan atau NIK para ASN tersebut agar tak lagi terdaftar sebagai penerima bansos. Alhasil, tahun depan diharapkan tak ada lagi ASN yang menerima bansos tersebut. 

Sementara itu, BPK telah menyerahkan hasil pemeriksaan laporan keuangan Kementerian Sosial (Kemensos) pada Kamis, 28 Juli 2022. Dalam pemeriksaan tersebut, BPK menemukan penyimpangan dana bantuan sosial sebesar 2,5 persen dari total Rp 120 triliun.  

Achsanul menilai angka 2,5 persen penyimpangan itu merupakan hal yang patut diapresiasi karena presentasenya masih terbilang rendah. BPK pun memberi Kemensos predikat WTP (wajar tanpa pengecualian). 

Menurut dia, penyimpangan yang BPK temukan tidak mengkhawatirkan. Sebab, masih banyak daerah yang terlambat mengirimkan laporan pertanggung jawaban terkait dana bantuan sosial tersebut. Ia pun berpendapat banyak dana tidak tersalurkan akibat penerima terdaftar sudah meninggal dunia atau pindah domislinya. 

"Ini yang harus dilakukan Pusdatin (Pusat Data dan Informasi). Insya allah tahun depan mudah mudahan tidak terulang karena orang-orangnya baru, semangatnya baru," ucapnya. 

Ia merekomendasikan pada Kemensos untuk memperbarui data, khususnya data laporan dari kabupaten/kota. Adapun laporan tersebut, kata dia, dikirim via surat elektronik sehingga seharusnya dapat dilakukan dengan cepat.  

Achsanul berharap Kemensos segera memperbaiki laporan keuangannya. BPK pun tengah menguji penyaluran bantuan sosial di sejumlah daerah, yaitu di enam provinsi dan 58 kabupaten/kota. BPK memberi Kemensos batas waktu perbaikan paling lambat 60 hari ke depan. 

Adapun Kementerian Sosial mencatat jumlah pengembalian bansos yang sebelumnya disalurkan ke ASN dan pendamping. ASN yang sudah setor ke kas negara sebanyak 64 orang senilai Rp 109.190.000 atau sekitar Rp 109 juta. Sedangkan untuk pendamping sebanyak 126 orang senilai Rp 202.975.000 atau sekitar Rp 203 juta. Kemensos kini sedang memonitor perkembangan penyetorannya sana tersebut.

Sementara itu, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengaku sebagian besar kasus yang BPK temukan sudah ditindaklanjuti. Namun, menurutnya BPK hanya mengecek penerima bansos berdasarkan data NIK. Sedangkan Kemensos tidak hanya menggunakan data NIK, tetapi juga data rekening penerima dan data salur, dan data Id Semesta. Id Semesta adalah data yang diberikan Kemensos khusus kepada penerima bansos.

Sebelumnya, pada 3 Juni 2022 Risma pun mengaku kementeriannya langsung menindaklanjuti temuan BPK itu. Ia mengklaim telah menyelesaikan temuan BPK dalam lima hari.

“Alhamdulillah selesai. Kita harus kerjakan satu minggu, lima hari kelar dan bisa diterima,” kata Risma.

Baca Juga: PNS Terima Bansos, Risma: Sebagian Besar Sudah Dikembalikan

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Kasus Formula E, KPK Sebut Sudah Berkoordinasi dengan BPK

1 jam lalu

Kasus Formula E, KPK Sebut Sudah Berkoordinasi dengan BPK

KPK menyebut sudah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam proses penanganan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E


KPK Koordinasi dengan BPK untuk Hitung Kasus Formula E

10 jam lalu

KPK Koordinasi dengan BPK untuk Hitung Kasus Formula E

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membenarkan pihaknya telah bertemu dengan BPK dalam kaitan kasus Formula E. Pertemuan dilakukan Jumat pekan lalu.


RANS Entertainment Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Ini Syarat dan Posisi yang Dibutuhkan

19 jam lalu

RANS Entertainment Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Ini Syarat dan Posisi yang Dibutuhkan

RANS Entertainment perusahaan milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina kembali membuka lowongan kerja bagi lulusan sarjana (S1) untuk semua jurusan.


Terkini Bisnis: Lowongan Kerja di Kedubes AS Tawarkan Gaji Ratusan Juta, Harga Pertamax Turun

2 hari lalu

Terkini Bisnis: Lowongan Kerja di Kedubes AS Tawarkan Gaji Ratusan Juta, Harga Pertamax Turun

Berita terkini bisnis hingga Sabtu siang, 1 Oktober 2022, dimulai dari lowongan kerja di Kedubes AS untuk ditempatkan di Jakarta dan Surabaya.


Senin Depan, Bansos Sembako dan PKH yang Disalurkan Mencapai Rp 18,4 Triliun

2 hari lalu

Senin Depan, Bansos Sembako dan PKH yang Disalurkan Mencapai Rp 18,4 Triliun

Bansos reguler berupa sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang akan didistribusikan pada Senin, 3 Oktober 2022 mencapai Rp 18,4 triliun.


Kemensos Rancang Program Bansos untuk Lansia, Disabilitas dan Yatim Piatu Rp 493 Miliar

2 hari lalu

Kemensos Rancang Program Bansos untuk Lansia, Disabilitas dan Yatim Piatu Rp 493 Miliar

Kementerian Sosial sedang mencoba mengembangkan program bansos khusus untuk disabilitas, lansia, dan anak yatim piatu. Seperti apa bentuknya?


Pernah Viral Soal G30S TWK Pegawai KPK dan IM57+ Institute, Apa Maksudnya?

2 hari lalu

Pernah Viral Soal G30S TWK Pegawai KPK dan IM57+ Institute, Apa Maksudnya?

57 pegawai KPK yang dipecar pada 30 September 2021 mendirikan organisasi nirlaba bernama IM57+ Institue.


BLT UMKM Rp 1,2 Juta Segera Cair, Cek Syarat dan Tahapan Mendaftar Secara Online

2 hari lalu

BLT UMKM Rp 1,2 Juta Segera Cair, Cek Syarat dan Tahapan Mendaftar Secara Online

BLT UMKM rencananya akan mulai disalurkan per bulan ini hingga Desember 2022. Apa saja syarat untuk mendapatkannya dan bagaimana cara mendaftarnya?


Setjen DPR Gelar 'Core Values' dan 'Employee Branding' ASN

3 hari lalu

Setjen DPR Gelar 'Core Values' dan 'Employee Branding' ASN

Sekretariat Jenderal DPR RI mengadakan sosialisasi Core Values dan Employee Branding Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meningkatkan awareness seluruh pegawai Setjen DPR RI untuk terus menginternalisasikan nilai-nilai Ber-AKHLAK.


Bank Dunia Revisi Standar Garis Kemiskinan, Ini Respons Kemenkeu

3 hari lalu

Bank Dunia Revisi Standar Garis Kemiskinan, Ini Respons Kemenkeu

Kemenkeu memastikan pemerintah akan melakukan pembahasan ulang (review) terkait standar garis kemiskinan yang baru saja direvisi oleh Bank Dunia.