Sri Mulyani Sebut Belanja Negara Mencapai Rp1.243,6 Triliun, Ini Rinciannya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memimpin pertemuan tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral atau Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (FMCBG) di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis 17 Februari 2022. Pertemuan yang berlangsung pada 17-18 Februari 2022 itu merupakan rangkaian pertemuan di Jalur Keuangan dalam Presidensi G20 Indonesia yang membawa enam agenda prioritas, yakni exit strategy untuk mendukung pemulihan yang adil, pembahasan scarring effect untuk mengamankan pertumbuhan masa depan, sistem pembayaran di era digital, keuangan berkelanjutan, inklusi keuangan, dan perpajakan internasional. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/POOL

Sementara untuk belanja rutin seperti perawatan alutsista dan pengelolaan barang milik negara oleh Kementerian Pertahanan masih relatif stabil di Rp16,8 triliun. Selain itu, belanja biodiesel juga mengalami penurunan karena harga minyak yang sangat tinggi sehingga belanja biodiesel relatif ditahan.

“Untuk belanja barang inu secara total mengalami negative gross sebesar 23 persen. Ini juga termasuk salah satunya belanja barang di K/L terutama untuk kegiatan karena masih banyak K/L melakukan kegiatan dengan zoom,” katanya.

Adapun belanja modal mengalami kenaikan dibandingkan apple to apple, yakni belanja yang tidak terdampak oleh pandemi. Tahun lalu pemerintah melakukan carry over atau luncuran belanja modal karena pada 2020 pemerintah mengurangi belanja akibat fokus pada pandemi. 

“Sehingga pada 2021 ada Rp18,5 triliun. Namun di 2022 tidak lagi ada luncuran belanja modal karena sudah mulai mengikuti ritme normal lagi,” terangnya.

Oleh karena itu, lanjut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, belanja modal semuanya dalam kondisi normal mencapai Rp56,8 triliun. Akan tetapi karena tahun lalu ada luncuran, maka kenaikan belanja modal dibanding situasi normal menunjukkan pertumbuhan negatif  atau -20,8 persen. 

“Kalau kita lihat belanja modal itu fokusnya terutama untuk pembangunan infrastruktur, jaringan jalan, irigasi, dan juga untuk gedung bangunan, serta peralatan mesin terutama bagi TNI dan Polri,” katanya.

Untuk belanja non-K/L terbesar pada kompensasi dan subsidi. Kompensasi yang awalnya disediakan APBN sebesar Rp18,5 triliun ditambah Rp275 triliun dengan persetujuan DPR RI dan tercantum dalam Perpres Nomor 98 Tahun 2022. Dari Rp293,5 triliun ini. pemerintah sudah membayar kompensasi sebesar Rp104,8 triliun.

“Ini jauh lebih besar dari anggaran semula karena kita mau menahan kenaikan harga listrik, minyak, dan gas agar tidak diteruskan ke masyarakat. Kalo dilepas ke masyarakat itu akan mengguncang dari sisi inflasi,” kata Sri Mulyani.

Baca Juga: Sri Mulyani: Rasio Utang Indonesia Lebih Rendah Dibanding Negara Maju

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Sri Mulyani Siapkan Rp 25,01 Triliun dari APBN untuk Pemilu Serentak 2024, Ini Rinciannya

1 jam lalu

Sri Mulyani Siapkan Rp 25,01 Triliun dari APBN untuk Pemilu Serentak 2024, Ini Rinciannya

Sri Mulyani menyatakan telah menyiapkan anggaran Rp 25,01 triliun dari APBN untuk mendukung pemilu serentak pada tahun 2024. Seperti apa rinciannya?


PSI Apresiasi Postur APBN 2023, Dinilai Dukung Peningkatan Kualitas SDM Indonesia

4 jam lalu

PSI Apresiasi Postur APBN 2023, Dinilai Dukung Peningkatan Kualitas SDM Indonesia

PSI mengapresiasi postur APBN 2023 karena dinilai mendukung peningkatan kualitas SDM Indonesia


Terkini Bisnis: Bulog Tak Dapat Kuota Impor Gula, Sri Mulyani Jelaskan Nasib Ekonomi RI 2023

5 jam lalu

Terkini Bisnis: Bulog Tak Dapat Kuota Impor Gula, Sri Mulyani Jelaskan Nasib Ekonomi RI 2023

Berita terkini ekonomi dan bisnis pada Jumat sore, 3 Februari 2023, dimulai dari Bulog tak mendapat kuota impor gula konsumsi pada tahun ini.


Terkini: Sri Mulyani Sebut Ekonomi RI Baik-baik Saja, KPPU Mulai Usut Penjualan Bersyarat Minyakita

11 jam lalu

Terkini: Sri Mulyani Sebut Ekonomi RI Baik-baik Saja, KPPU Mulai Usut Penjualan Bersyarat Minyakita

Sri Mulyani sebut ekonomi RI baik-baik saja, KPPU mulai usut penjualan bersyarat Minyakita di daerah.


Bantah Situasi Ekonomi Indonesia 2023 Gelap, Sri Mulyani: yang Tidak Baik-baik Saja di Sana

12 jam lalu

Bantah Situasi Ekonomi Indonesia 2023 Gelap, Sri Mulyani: yang Tidak Baik-baik Saja di Sana

Menteri Keuangan Ekonomi Sri Mulyani kembali menyinggung soal kondisi perekonomian global 2023 yang diprediksi gelap gulita.


Sukuk Bi Al-Istitsmar CIMB Niaga Finance Oversubscribed 4,6 Kali dari Penawaran pada 2023

12 jam lalu

Sukuk Bi Al-Istitsmar CIMB Niaga Finance Oversubscribed 4,6 Kali dari Penawaran pada 2023

CIMB Niaga Finance berhasil menerima permintaan berlebih (oversubscribed) sebanyak 4,6 kali dari Penawaran Umum Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar I pada tahun 2023.


Sri Mulyani Ungkap Keengganan Masyarakat Kembali Kerja di Luar Rumah Jadi Penyebab Inflasi

12 jam lalu

Sri Mulyani Ungkap Keengganan Masyarakat Kembali Kerja di Luar Rumah Jadi Penyebab Inflasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan pandemi Covid-19 tidak hanya menimbulkan luka dalam tetapi jua menimbulkan dampak baru dari cara masyarakat bersikap.


OJK Beberkan Langkah Penguatan Pengawasan Industri Asuransi, Apa Saja?

13 jam lalu

OJK Beberkan Langkah Penguatan Pengawasan Industri Asuransi, Apa Saja?

OJK membeberkan langkah yang dilakukan untuk memperkuat industri asuransi yang semakin melindungi konsumen. Salah satunya, dengan membenahi pengaturan dan pengawasan sektor asuransi.


Terpopuler: Jokowi Tegur Luhut Tiga Kali Soal F1 Powerboat, PayPal Akan PHK 2.000 Karyawan

18 jam lalu

Terpopuler: Jokowi Tegur Luhut Tiga Kali Soal F1 Powerboat, PayPal Akan PHK 2.000 Karyawan

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Kamis, 2 Februari 2023 dimulai dari teguran Presiden Jokowi ke Luhut soal Event F1 Powerboat.


Bahlil Diminta Bantu Perizinan SpaceX Masuk ke IKN: Silakan Saja, Inventarisir Apa Masalahnya

1 hari lalu

Bahlil Diminta Bantu Perizinan SpaceX Masuk ke IKN: Silakan Saja, Inventarisir Apa Masalahnya

Menteri Bahlil menyatakan pihaknya bakal segera melakukan asistensi dan mempercepat proses perizinan SpaceX yang dikabarkan berminat masuk ke IKN.