TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan belanja negara mencapai Rp1.243,6 triliun atau sudah membelanjakan 40 persen dari total belanja negara APBN.
Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) tercatat telah mencapai Rp392,8 triliun atau 41,5 persen terhadap APBN. Belanja Kementerian/Lembaga dimanfaatkan untuk belanja pegawai termasuk THR, kegiatan operasional K/L, pengadaan peralatan atau mesin, jalan, jaringan, irigasi, serta penyaluran berbagai bansos ke masyarakat.
Sementara itu, belanja non-Kementerian/Lembaga mencapai Rp483,7 triliun atau 35,7 persen terhadap APBN. Belanja non-K/L ini didukung oleh penyaluran subsidi, kompensasi BBM, dan pembayaran pensiun termasuk THR, serta jaminan kesehatan ASN.
“Adapun transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp367,1 triliun atau 45,6 persen terhadap total transfer yang akan kita lakukan tahun ini,” kata Sri Mulyani dalam paparan konferensi pers APBN KiTA, Rabu, 27 Juli 2022.
Ia mengatakan pemerintah juga sudah membelanjakan pembiayaan investasi sebesar Rp48 triliun, terutama untuk berbagai proyek K/L, khususnya dalam penyelesaian proyek strategis nasional dan pembiayaan sektor perumahan.
“Realisasi belanja pegawai K/L sampai semester I sebesar Rp121,9 triliun. Ini lebih kecil dari Juni tahun lalu yang mencapai Rp123,6 triliun karena kita menggeser pembayaran gaji ke-13 ke Juli,” katanya.
Sri Mulyani menuturkan anggaran untuk gaji dan tunjangan THR akan mengalami kenaikan tahun ini karena tahun ini THR dan gaji ke-13 diberikan dengan 50 persen tunjangan kinerja.
Sementara untuk belanja barang yang berkaitan dengan Covid-19 atau belanja barang PC-PEN mengalami penurunan Rp51,5 triliun menjadi Rp37 triliun. Akan tetapi, belanja barang lain yang nom-Covid belum mengalami kenaikan atau dari Rp126,8 triliun tahun lalu ke Rp105,9 triliun.
“Untuk belanja PC-PEN sendiri terutama untuk klaim pasien, vaksin, insentif nakes, terutama untuk belanja yang berhubungan Kementerian Kesehatan, itu mengalami penurunan yang cukup drastis,” kata dia.