TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendata hanya 1,3 persen kabupaten/kota di Indonesia yang masuk kategori daerah berdaya saing sangat tinggi. Kepala Sekretariat Nasional Tujuan Pembangunan Berlanjutan Bappenas Vivi Yulaswati mengatakan jumlah itu tergolong kecil di tengah upaya pemerintah meningkatkan daya saing.
Bappenas mendata kabupaten/kota yang masuk kategori daya saing sangat tinggi semuanya berada di Pulau Jawa. Daerah tersebut adalah Surakarta, Sleman, dan Sragen. Sementara itu, sisanya masuk kategori tinggi, sedang, dan rendah.
Daerah dengan kategori tinggi tercatat sebanyak 22,8 persen; sedang 21,5 persen; dan rendah 10,7 persen. "Secara keseluruhan lebih dari 44 persen kabupaten/kota yang sudah mempunyai daya saing yang tinggi dan sedang,” kata Vivi, Kamis, 21 Juli 2022.
Meski demikian, Vivi menuturkan banyak daerah di Indonesia yang tidak mengisi data survei. Jumlahnya mencapai 43,7 persen.
Vivi melanjutkan saat ini pemerintah terus mendorong kolaborasi dari berbagai pihak untuk membangun daya saing daerah yang berkelanjutan. Daerah yang memiliki daya saing tinggi adalah daerah yang juga menjaga keseimbangan ekonomi dan lingkungan.
“Kita harus ke arah ke sana, untuk balancing. Kita harus menyeimbangkan ekonomi hijau dan tidak mencederai lingkungan kita. Jadi pembangunan tak hanya dilakukan dari sisi ekonomi, tapi bagaimana kita memitigasi dan perubahan-perubahan,” kata Vivi.
Peneliti Indeks Daya Saing Daerah Berlanjutan, Eduardo Edwin Ramda, menyampaikan tren ekonomi ke depan adalah bisnis yang berwawasan lingkungan. Misalnya, kegiatan ekonomi yang meninggalkan residu pada lingkungan, seperti pertambangan.
Sementara itu, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin menilai perlu adanya sinkronisasi antara kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan daerah untuk mendorong ekonomi hijau. Dia memberi contoh adanya potensi tambang di daerahnya yang bisa menimbulkan masalah lingkungan dan sosial. Namun, tambang tersebut mendapatkan izin Amdal.
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri Eko Prasetyanto menuturkan tingkat daya saing Indonesia melorot dari peringkat ke-37 pada 2021 menjadi ke-44 pada tahun ini. Untuk itu, Eko menilai perlu dilakukan inovasi dan kolaborasi dari sejumlah pihak untuk dapat mendongkrak peringkat tersebut.
“Kami mendorong inovasi yang terus tumbuh. Maka mari bersama berkolaborasi, bahkan menerapkan ‘ATM’, yaitu amati, tiru, dan modifikasi kota-kota yang bersih dan berhasil membangun lingkungannya,” kata Eko.
Baca juga: Terkini Bisnis: 27 Perusahaan di Kasus Minyak Goreng, BI Tahan Suku Bunga
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
