TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob memerintahkan Kementerian Sumber Manusia dan Kementerian Dalam Negeri untuk segera menyelesaikan masalah nota kesepahaman (MoU) perekrutan tenaga kerja Indonesia atau TKI yang ditandatangani antara kedua negara.
“Saya tidak mau (masalah) ini berlarut-larut," ujar Ismail Sabri seperti dikutip Bernama di Kuala Lumpur, Jumat, 15 Juli 2022.
Hal ini harus segera diselesaikan agar masalah antara Malaysia dan Indonesia bisa dihindari. "Saya sudah bilang ke mereka agar cepat diselesaikan karena saya takut kalau kita tidak melakukannya, kita akan bermasalah dengan Indonesia," tutur Ismail Sabri.
Ia juga membantah MoU antara Indonesia dan Malaysia terkait penempatan pekerja migran Indonesia atau PMI di negeri jiran itu akan dibatalkan.
Pernyataan Ismail Sabri menanggapi keputusan pemerintah Indonesia yang menghentikan sementara penempatan PMI sektor domestik ke Malaysia.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sebelumnya menyatakan kebijakan pemerintah menyetop sementara pengiriman TKI ke Malaysia adalah langkah yang tepat. Hal ini dilakukan karena negara jiran itu melanggar kesepakatan menerapkan sistem satu kanal (one channel system) yang sebelumnya berlaku per 1 April 2022.
Pada awal April lalu, kata Ida, kedua negara telah meneken nota kesepahaman atau MoU tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia. MoU itu pada intinya menyebutkan penempatan tenaga kerja asal Indonesia sektor domestik di Malaysia dilakukan lewat sistem satu kanal, dan ini adalah satu-satunya cara penempatan.
Tapi belakangan, kata Ida, perwakilan Indonesia di Malaysia menemukan bukti bahwa negeri jiran tersebut masih menerapkan sistem di luar sistem yang telah disepakati bersama kedua negara, yaitu system maid online (SMO). SMO tersebut dikelola Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigreseen Malaysia.
Selanjutnya: Menaker sebut TKI jadi rentan tereksploitasi karena...
