Ombudsman Duga Ada Kelalaian Tangani PMK, Kementan Klaim Telah Respons Cepat

Dokter dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kota Bandung menyemrot antibiotik pada kuku sapi perah suspect penyakit mulut dan kuku (PMK) yang mulai terkelupas dengan gejala spesifik tertular PMK di Cilengkrang, Kecamatan Cibiru, Bandung, Jawa Barat, 8 Juni 2022. Sapi perah ini sebelumnya dapat menghasilkan 25 liter susu per hari, namun setelah terjangkit PMK produksinya hanya satu liter per hari. TEMPO/Prima Mulia

Ombudsman Republik Indonesia sebelumnya menduga pemerintah dalam hal ini Badan Karantina Kementerian Pertanian melakukan maladministrasi dalam menangani wabah PMK yang menyerang hewan ternak belakangan ini. 

"Ombudsman berpandangan terdapat dugaan sangat kuat adanya maladministrasi yang dilakukan Badan Karantina dalam bentuk kelalaian dan pengabaian kewajiban dalam melakukan tindakan pencegahan setelah mengetahui adanya dugaan kuat telah terjadi infeksi PMK di beberapa daerah di Indonesia," kata Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika dalam konferensi pers, Kamis, 14 Juli 2022.

Merujuk Pasal 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, maladministrasi diartikan sebagai perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Ombudsman menduga maladministrasi dilakukan Badan Karantina karena lalai melakukan pencegahan tersebut. Padahal, per tahun Badan Karantina Pertanian menghabiskan anggaran kurang lebih Rp 1 triliun.

Bahkan, kata Yeka, berdasarkan informasi dan dokumen yang dikumpulkan Ombudsman, PMK kembali masuk ke Indonesia pada tahun 2015. Namun informasi ini tidak disampaikan ke publik, atau ditutup-tutupi oleh pemerintah saat itu.

Yeka menyebutkan tidak sedikit uang rakyat digunakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Badan Karantina. Namun begitu, lembaga tersebut gagal dalam membendung pelbagai penyakit, salah satunya PMK di wilayah Indonesia. 

ANTARA | HAMDAN C ISMAIL

Baca: Sri Mulyani Sebut 60 Persen Negara Miskin Terancam Bangkrut Akibat Utang

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






9 Proyek FAO dan Kementerian Pertanian untuk 4 Tahun ke Depan, Apa Saja?

4 hari lalu

9 Proyek FAO dan Kementerian Pertanian untuk 4 Tahun ke Depan, Apa Saja?

FAO dan Kementerian Perrtanian RI jalin kerja sama untuk 4 tahun ke depan, antara lain melalui 9 proyek dengan fokus pada isu pertanian.


Terpopuler Bisnis: Demo Besar-besaran Tolak UMP DKI 2023, Sri Mulyani Beberkan Belanja Infrastruktur 2023

4 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Demo Besar-besaran Tolak UMP DKI 2023, Sri Mulyani Beberkan Belanja Infrastruktur 2023

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Kamis, 1 Desember 2022 antara lain tentang demo besar-besaran tolak UMP DKI 2023 dijadwalkan sepekan.


Ombudsman Temukan Partisipasi Tak Berjalan saat Penetapan Upah Minimum 2023

5 hari lalu

Ombudsman Temukan Partisipasi Tak Berjalan saat Penetapan Upah Minimum 2023

Ombudsman menemukan dugaan maladministrasi dalam proses pembentukan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.


Pasien COVID-19 di China Boleh Karantina di Rumah dengan Syarat

5 hari lalu

Pasien COVID-19 di China Boleh Karantina di Rumah dengan Syarat

China akan mengizinkan kasus positif COVID-19 menjalani karantina di rumah dengan syarat tertentu


Menagih Janji Kementerian Pertanian

5 hari lalu

Menagih Janji Kementerian Pertanian

Kementerian Pertanian memberi janji data anyar yang menyatakan penggilingan bisa memasok 610 ribu ton beras.


Kementan Klaim Berhasil Penuhi Permintaan Pasokan Beras, Tak Jadi lmpor?

6 hari lalu

Kementan Klaim Berhasil Penuhi Permintaan Pasokan Beras, Tak Jadi lmpor?

Sebelumnya, Bulog mengatakan stok domestik tipis dan tak dapat memenuhi target penyediaan cadangan beras.


Kementan Pastikan Penuhi Permintaan Beras untuk Gudang Bulog

6 hari lalu

Kementan Pastikan Penuhi Permintaan Beras untuk Gudang Bulog

Kementan pastikan stok beras ada di berbagai daerah. Tidak perlu melakukan impor.


Pasca Gempa Cianjur, Peternak Sapi Potong dan Perah Kesulitan Pasok Pakan Hewan

6 hari lalu

Pasca Gempa Cianjur, Peternak Sapi Potong dan Perah Kesulitan Pasok Pakan Hewan

DKPP Jawa Barat bersama Dinas Peternakan Cianjur tengah melakukan pendataan hewan ternak yang terdampak bencana gempa Cianjur.


Waswas Cadangan Beras

6 hari lalu

Waswas Cadangan Beras

Perdebatan soal rencana impor beras masih terjadi untuk memnuhi cadangan beras Bulog.


NFA Gandeng Ombudsman dan BPKP Kawal Program Strategis Pangan

7 hari lalu

NFA Gandeng Ombudsman dan BPKP Kawal Program Strategis Pangan

Perencanaan pangan nasional apabila tidak dikelola dengan baik akan memunculkan instabilitas pasokan yang berdampak pada inflasi.