Ombudsman Duga Ada Kelalaian Tangani PMK, Kementan Klaim Telah Respons Cepat

Dokter dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kota Bandung menyemrot antibiotik pada kuku sapi perah suspect penyakit mulut dan kuku (PMK) yang mulai terkelupas dengan gejala spesifik tertular PMK di Cilengkrang, Kecamatan Cibiru, Bandung, Jawa Barat, 8 Juni 2022. Sapi perah ini sebelumnya dapat menghasilkan 25 liter susu per hari, namun setelah terjangkit PMK produksinya hanya satu liter per hari. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pertanian mengklaim telah merespons cepat dalam menangani penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak. Klaim itu menjawab dugaan Ombudsman RI bahwa Badan Karantina Kementan lalai dan abai dalam menangani PMK belakangan ini.

“Hal ini dilakukan melalui beberapa penerbitan keputusan Menteri Pertanian, surat edaran, dan pedoman pelaksanaan pengawasan ternak sesaat sejak ditemukan kasus PMK pertama kali,” kata Kepala Pusat Karantina Hewan Kementerian Pertanian Wisnu Wasisa Putra dalam konferensi pers secara virtual di Jakarta, Jumat, 15 Juli 2022.

Dalam menangani PMK, Kementerian Pertanian melakukan pemeriksaan klinis hewan, pemeriksaan fisik, dokumen persyaratan seperti Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH), surat hasil pemeriksaan laboratorium, dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan.

Pemeriksaan kesehatan itu sudah dilakukan di pintu pengeluaran dan pemasukan lalu lintas hewan, yaitu bandara, pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pos lintas batas, instalasi karantina hewan milik pemerintah maupun pihak lain, dan di atas alat angkut.

Setelah itu, Karantina Pertanian juga mengamati hewan ternak dalam masa karantina selama 14 hari di instalasi karantina hewan di pintu pengeluaran. Selain itu, pihaknya menyiagakan seluruh laboratorium pusat yang berada di Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian serta laboratorium yang berada di seluruh unit pelaksanaan teknis karantina pertanian dengan kemampuan pengujian penyakit hewan.

Untuk mencegah penularan PMK pada hewan yang dilalulintaskan, pemerintah mengupayakan pemanfaatan kapal ternak atau kapal laut agar tidak melintas zona merah daerah yang tertular PMK.

Wisnu juga mengharapkan semua pihak yang berkewajiban mengawasi kesehatan di setiap wilayah untuk terlibat aktif dan responsif dalam melaporkan penyakit PMK melalui Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS). Hal ini dilakukan sebagai dasar karantina mengambil kebijakan pengawasan lalu lintas ternak.

“Karantina Pertanian bersama TNI/Polri, pemerintah daerah, bea cukai, imigrasi, dan security serta partisipasi aktif masyarakat berupaya maksimal dalam melindungi dan menjaga sumber daya alam hayati yang dimiliki Indonesia,” katanya.






BPS: NTP Nasional Capai 106,82 pada September 2022

15 jam lalu

BPS: NTP Nasional Capai 106,82 pada September 2022

Kenaikan NTP dipengaruhi oleh naiknya subsektor tanaman pangan dan tanaman perkebunan rakyat.


Kementan Gandeng PT AR dan Berdayakan SDM Pertanian di Tapanuli Selatan

21 jam lalu

Kementan Gandeng PT AR dan Berdayakan SDM Pertanian di Tapanuli Selatan

Kesepakan diikat dalam penandatanganan MoU.


Penahanan Produk Hortikultura, Stranas Pencegahan Korupsi Minta Pemerintah Review Regulasi Importasi

2 hari lalu

Penahanan Produk Hortikultura, Stranas Pencegahan Korupsi Minta Pemerintah Review Regulasi Importasi

Stranas Pencegahan Korupsi merekomendasikan pemerintah untuk melakukan review terhadap regulasi yang abu-abu soal imporasi produk hortikultura.


Kementan Tahan Produk Hortikultura, Kepala Barantan: Beri Efek Jera Pelaku Usaha

2 hari lalu

Kementan Tahan Produk Hortikultura, Kepala Barantan: Beri Efek Jera Pelaku Usaha

Kepala Barantan Bambang menjelaskan penahanan 1.619 ton produk hortikultura dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku usaha.


Kementan Lepas 1.619 Ton Produk Hortikultura yang Sempat Ditahan di Tiga Pelabuhan

2 hari lalu

Kementan Lepas 1.619 Ton Produk Hortikultura yang Sempat Ditahan di Tiga Pelabuhan

Kementan menyatakan 1.619 ton produk hortikultura telah melalui serangkaian tindakan karantina, serta dipastikan sehat dan aman.


Bencana Hidrometeorologi Mengancam, Kementan Ajak Petani Palembang Mitigasi

4 hari lalu

Bencana Hidrometeorologi Mengancam, Kementan Ajak Petani Palembang Mitigasi

KUR pertanian memberi ganti rugi kepada petani saat mengalami gagal panen.


Pertemuan Menteri Pertanian G20: FAO Dukung Transformasi Pertanian dan Pedesaan Melalui Digitalisasi

5 hari lalu

Pertemuan Menteri Pertanian G20: FAO Dukung Transformasi Pertanian dan Pedesaan Melalui Digitalisasi

Transformasi pertanian melalui digitalisasi dibahas Dirjen FAO Qu Dongyu dan Mentan Syahrul Yassin Limpo di sela pertemuan Menteri Pertanian G20.


Mentan Dorong Peserta P4S Ciptakan Pertanian Kokoh

6 hari lalu

Mentan Dorong Peserta P4S Ciptakan Pertanian Kokoh

Penguatan usaha tani dan kapasitas SDM di perdesaan mutlak dibutuhkan, salah satunya dengan memperkuat kelembagaan P4S.


Program Jalan Usaha Tani Dorong Produktivitas Pertanian

7 hari lalu

Program Jalan Usaha Tani Dorong Produktivitas Pertanian

JUT memudahkan petani menuju ke sawah dan mendistribusikan hasil pertanian.


Mentan Dorong Peserta P4S Terapkan Smart Farming

7 hari lalu

Mentan Dorong Peserta P4S Terapkan Smart Farming

P4S adalah mitra Kementerian Pertanian dalam membangun sektor pertanian.