"

JICA Beberkan 4 Tantangan Pembangunan IKN Nusantara ke Menteri PUPR, Apa Saja?

Desain komputerisasi Istana Kepresidenan Indonesia di lokasi ibu kota baru, Kalimantan Timur. Desain Istana Kepresidenan untuk ibu kota negara baru tersebut telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Instagram/nyoman_nuarta
Desain komputerisasi Istana Kepresidenan Indonesia di lokasi ibu kota baru, Kalimantan Timur. Desain Istana Kepresidenan untuk ibu kota negara baru tersebut telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Instagram/nyoman_nuarta

TEMPO.CO, Jakarta - Chief Representative Japan International Cooperation Agency (JICA), Takehiro Yasio, kemarin menyampaikan hasil studi pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Dalam studi itu, JICA menyebutkan sedikitnya ada empat tantangan yang harus diperhatikan pemerintah Indonesia dalam menjamin mutu pembangunan IKN. Apa saja empat tantangan itu?

Pertama, diperlukan integrasi berdasarkan kondisi dasar di mana semua desain dan pembangunan harus berdasarkan kondisi topografi dan geologi saat ini. "Kedua, land grading dan semua rencana infrastruktur harus merujuk ke rencana drainase untuk mencegah bencana banjir," ujar Takehiro dalam keterangan resmi, Rabu, 13 Juli 2022.

Ketiga, diperlukan koordinasi infrastruktur bawah tanah. Menurut Takehiro, salah satu yang diperhatikan adalah pengamanan luasan ruang bebas atau right of way (ROW) terutama untuk lubang got dan struktur yang lebih besar seperti pompa pengangkat saluran pembuangan.

Keempat, perlu disiapkan ruang untuk menjamin aksesibilitas perluasan di masa depan. Salah satunya, kata Takehiro, adalah kebutuhan lahan untuk layanan transportasi umum seperti halte dan utilitas jalan seperti lampu dan CCTV dan terakhir jaminan mutu konstruksi.

Dalam pertemuan itu, Menteri Basuki mengapresiasi penyampaian hasil studi yang dilakukan JICA tersebut. Pemerintah Indonesia juga terbuka dengan masukan dari berbagai pihak terkait pembangunan IKN.








Jokowi Larang Pejabat hingga ASN Buka Puasa Bersama, Menpan RB Pastikan Ada Sanksi Bila Melanggar

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas sebelum pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 7 September 2022. Abdullah Azwar Anas merupakan politikus PDIP yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP. Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Larang Pejabat hingga ASN Buka Puasa Bersama, Menpan RB Pastikan Ada Sanksi Bila Melanggar

Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyatakan pihaknya akan menjatuhkan sanksi kepada ASN yang menyelenggarakan ataupun ikut kegiatan buka puasa bersama.


KontraS Nilai Pernyataan Ketua BIN Budi Gunawan Langgar Profesionalitas dan Netralitas

3 jam lalu

Fatia Maulidiyanti Koordinator KontraS 2020-2023 yang menjadi Dewan Juri Udin Award. Foto: KontraS.org
KontraS Nilai Pernyataan Ketua BIN Budi Gunawan Langgar Profesionalitas dan Netralitas

KontraS menilai Kepala BIN Budi Gunawan yang menyatakan aura Presiden Jokowi pindah ke Prabowo langgar profesionalitas dan netralitas.


Jokowi Larang Pejabat Buka Puasa Bersama, Heru Budi: Kita Ikuti

3 jam lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai menanam pohon dan meninjau lokasi penataan jalur hijau pergudangan pejagalan sisi tol bandara di Pluit Karang, Jakarta Utara, Kamis, 2 Februari 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Jokowi Larang Pejabat Buka Puasa Bersama, Heru Budi: Kita Ikuti

Heru Budi akan menunggu turunan surat edaran larangan buka puasa bersama dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).


APTIK Berencana Bangun Kampus di IKN

4 jam lalu

APTIK Berencana Bangun Kampus di IKN

Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (APTIK) berencana pembangunan perguruan tinggi di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).


Seskab Sebut Larangan Buka Puasa Bersama Hanya untuk Pejabat, Publik Diberi Kebebasan

4 jam lalu

Sekretaris Kabinet Pramono Anung saat perkenalan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Veranda Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
Seskab Sebut Larangan Buka Puasa Bersama Hanya untuk Pejabat, Publik Diberi Kebebasan

Seskab Pramono Anung sebut larangan buka puasa bersama hanya ditujukan kepada para menteri/pejabat pemerintahan.


Kepala BIN Sebut Sebagian Aura Jokowi Pindah ke Prabowo, Demokrat: Pejabat Negara Ikut Politik Praktis Itu Berbahaya

4 jam lalu

Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani. Foto: Istimewa.
Kepala BIN Sebut Sebagian Aura Jokowi Pindah ke Prabowo, Demokrat: Pejabat Negara Ikut Politik Praktis Itu Berbahaya

Demokrat menyayangkan pernyataan Kepala BIN Budi Gunawan yang meng-endorse Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di depan Jokowi


Jokowi Strategy for 2024 Presidential Election

6 jam lalu

Jokowi Strategy for 2024 Presidential Election

In the lead up to the 2024 Presidential Election, President Jokowi is making more political moves.


Suara Pembeli di Pasar Senen Merespons Keputusan Jokowi Larang Bisnis Thrifting

6 jam lalu

Lapak produk thrifting di Pasar Senen, Jakarta Pusat yang ditutup polisi, Kamis, 23 Maret 2023. TEMPO/Desty Luthfiani.
Suara Pembeli di Pasar Senen Merespons Keputusan Jokowi Larang Bisnis Thrifting

Presiden Joko Widodo alias Jokowi melarang bisnis thrifting. Keputusan ini mendapat respons dari salah satu pembeli produk thrift di Pasar Senen.


Perpu Cipta Kerja Disahkan, Amnesty Sebut DPR Tak Hargai Putusan MK dan Abaikan Aspirasi Rakyat

7 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan naskah pandangan pemerintah atas pengesahan Perppu Cipta Kerja kepada Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna ke-19 masa persidangan IV tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Paripurna DPR RI mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) menjadi undang-undang (UU). TEMPO/M Taufan Rengganis
Perpu Cipta Kerja Disahkan, Amnesty Sebut DPR Tak Hargai Putusan MK dan Abaikan Aspirasi Rakyat

Amnesty menilai keputusan DPR mengesahkan Perpu Cipta Kerja menjadi UU telah mengabaikan aspirasi rakyat dan tak menghormati putusan MK


Faldo Tanggapi Kritik BEM UI Soal Perpu Cipta Kerja: Mirip Kelompok Antipemerintah yang Asal Bukan Jokowi

7 jam lalu

Faldo Maldini. Twitter/@FaldoMaldini
Faldo Tanggapi Kritik BEM UI Soal Perpu Cipta Kerja: Mirip Kelompok Antipemerintah yang Asal Bukan Jokowi

Faldo Maldini, mengkritik balik Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI yang memprotes Perpu Cipta Kerja