TEMPO.CO, Jakarta - Tak sedikit petani dan pengusaha yang stres akibat anjloknya harga tandan buah segar atau harga TBS kelapa sawit dan ekspor Crude Palm Oil (CPO). Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Sumatra Utara Alexander Maha.
"Membebani. Kasihan rakyat, sudah banyak yang stres. Sudah banyak yang konsultasi ke rumah sakit jiwa. Kasihan," kata Alexander ketika dihubungi, Selasa, 12 Juli 2022.
Ia menjelaskan, saat ini terdapat 20 juta warga yang menggantungkan hidup di sektor pertanian kelapa sawit. Oleh sebab itu, peran pemerintah sangat penting dalam menerapkan kebijakan yang adil bagi semua kalangan.
Alexander mencontohkan ketua APKASINDO Bengkulu yang sudah konsultasi ke rumah sakit jiwa. "Banyak petani-petani sudah senget (stres). Kasihan, ada 20 juta itu. Jangan lah banyak kali dikutip pemerintah," ucapnya.
Ia pun mengeluhkan tarif yang ditetapkan pemerintah usai mencabut larangan ekspor CPO beberapa waktu lalu. Perusahaan yang tidak ikut dalam program Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH) dikenakan tiga tarif ekspor sekaligus.
Ketiga tarif itu adalah bea keluar senilai US$ 288 per ton CPO, pungutan ekspor US$ 200 per ton CPO dan tarif tambahan flush out senilai US$ 200 per ton CPO.
Walhasil, total biaya yang harus dikeluarkan pengusaha mencapai US$ 688 per ton. Bila menggunakan asumsi kurs Rp 15.000 per dolar AS, pengusaha harus membayar total pungutan Rp 10.000 per kilogram CPO. "Beban-beban pungutan itu terlampau besar," ucap Alexander.
Apalagi, kata dia, biaya ekspor CPO dari tahun ke tahun terus naik. Kondisi makin parah karena lonjakan tarif terjadi pada tahun ini usai pemerintah melarang ekspor baru-baru ini.
Per Juli 2019, total tarif ekspor yang mesti dikeluarkan eksportir CPO dalam negeri hanya US$ 50 per ton dengan harga CPO dunia kala itu masih US$ 453 per ton. Tarif ekspor kemudian meningkat pada Juli 2020 menjadi US$ 55 per ton dengan harga CPO dunia US$ 523 per ton.
