Sri Mulyani Bicara Penundaan Pajak Karbon: Hanya Soal Timing

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat membuka pertemuan pembiayaan berkelanjutan di Sofitel, Nusa Dua, Bali, Selasa, 13 Juli 2022. Foto: Istimewa

TEMPO.CO, Nusa Dua - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membantah penundaan implementasi pajak karbon dilakukan akibat adanya kendala teknis. Ia menyebut kebijakan ini sekadar menunggu waktu.

“Tinggal menunggu timing (waktu) saja, tidak ada kendala teknis. Karena ini kan kebijakan yang akan mempengaruhi kondisi perekonomian, politik, dan sosial, jadi perlu diteliti lebih detail, agar kebijakannya berhasil,” ujarnya di Nusa Dua, Bali, Selasa, 13 Juli 2022.

Bulan lalu, Kementerian Keuangan mengumumkan penundaan implementasi aturan pajak karbon bagi pembangkit listrik berbahan bakar batu bara, yang rencananya mulai berlaku 1 Juli 2022. Rencana itu sudah tertunda dari amanat Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yakni 1 April 2022. Penundaan dilakukan karena pemerintah masih perlu mematangkan skema pajak dan perdagangan karbon.  

Pematangan skema perdagangan karbon, yang termasuk dalam regulasi pajak karbon itu, menurut Sri Mulyani dilakukan dengan cara uji coba. “Tapi masih terbatas hanya di lingkungan PLN.” Dari uji coba itu, kata dia, akan dilihat sisi keandalan perdagangan karbonnya. “Sehingga bisa nanti bisa di-introduce carbon price-nya. Belum adanya regulasi bukan berarti perdagangan karbon belum bisa dimulai.”

Penundaan implementasi pajak karbon hingga dua kali ini, kata Sri Mulyani, juga dilakukan karena pemerintah mempertimbangkan kondisi perekonomian global yang masih bergejolak. “Kebijakan pajak karbon ini bisa mempengaruhi perekonomian negara, meski hanya diterapkan di kalangan terbatas.”

Menurut dia, penerapan sebuah kebijakan tidak boleh malah menimbulkan beban baru. “Jangan sampai suatu kebijakan malah memperburuk risiko yang terjadi di level global.”

Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menyebut pemerintah masih berupaya mematangkan peraturan pendukung pemberlakuan pajak karbon. Upaya finalisasi peraturan pendukung pemberlakuan pajak karbon itu, kata Febrio, dilakukan bersama dengan seluruh kementerian dan lembaga yang berkaitan. 

“Penyempurnaan regulasi itu mempertimbangkan berbagai aspek, seperti pengembangan pasar karbon, pencapaian target Nationally Determined Contributions (NDC), kesiapan sektor, dan kondisi ekonomi.”

PRAGA UTAMA (NUSA DUA)

Baca juga: Cina Pastikan Bakal Dukung Dana Darurat Kesehatan FIF di G20

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini






Terpopuler Bisnis: Cara Cek BLT BBM Cair Bulan Depan, Sri Mulyani Heran Data Pajak Tak Seperti Kabar PHK

1 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Cara Cek BLT BBM Cair Bulan Depan, Sri Mulyani Heran Data Pajak Tak Seperti Kabar PHK

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Jumat kemarin 25 November dimulai dari BLT BBM akan cair lagi di bulan depan.


Bulan Depan Panglima TNI Andika Perkasa Pensiun, Berikut Batas Umur Pensiun TNI dan Gajinya

2 hari lalu

Bulan Depan Panglima TNI Andika Perkasa Pensiun, Berikut Batas Umur Pensiun TNI dan Gajinya

Panglima TNI Andika Perkasa bulan depan pensiun. Berapakah batas usia pensiun prajurit TNI, dan berapa besaran gajinya?


BLT BBM Bakal Cair Lagi Desember, Berikut Cara Cek Penerima dan Penyalurannya

2 hari lalu

BLT BBM Bakal Cair Lagi Desember, Berikut Cara Cek Penerima dan Penyalurannya

BLT BBM merupakan subsidi untuk masyarakat yang diberikan setelah pemerintah mengerek harga Pertalite dan Solar.


APBN Defisit Rp 169,5 Triliun, Sri Mulyani Yakin Akhir Tahun Lebih Baik

2 hari lalu

APBN Defisit Rp 169,5 Triliun, Sri Mulyani Yakin Akhir Tahun Lebih Baik

Sri Mulyani menuturkan defisit APBN akan terjadi sampai akhir tahun, namun angkanya membaik dan masih sesuai dengan target dalam Perpres.


Terpopuler Bisnis: Sri Mulyani Kaji Pemberian Bantuan Cegah PHK, Dana Pemda Nganggur Rp 278 T

2 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Sri Mulyani Kaji Pemberian Bantuan Cegah PHK, Dana Pemda Nganggur Rp 278 T

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Kamis, 24 November 2022, dimulai dari Sri Mulyani mempertimbangkan pemberian bantuan PHK.


PPh 21 hingga Oktober Tumbuh 21 Persen, Sri Mulyani: Jika Dibandingkan Berita PHK Jadi Kikuk

2 hari lalu

PPh 21 hingga Oktober Tumbuh 21 Persen, Sri Mulyani: Jika Dibandingkan Berita PHK Jadi Kikuk

Sri Mulyani menyatakan bahwa data penerimaan pajak penghasilan atau PPh Pasal 21 mencatatkan pertumbuhan yang tinggi.


Dana Pemda Mengendap di Bank Jadi Rp 278 T, Sri Mulyani: Naik Sangat Signifikan

3 hari lalu

Dana Pemda Mengendap di Bank Jadi Rp 278 T, Sri Mulyani: Naik Sangat Signifikan

Anggaran pemerintah daerah atau pemda yang tersimpan di bank mencapai Rp278,7 triliun per Oktober 2022


Kaji Bantuan Cegah Gelombang PHK, Sri Mulyani Ajak BI, OJK hingga Kemnaker Berembug

3 hari lalu

Kaji Bantuan Cegah Gelombang PHK, Sri Mulyani Ajak BI, OJK hingga Kemnaker Berembug

Sri Mulyani akan mempertimbangkan pemberian bantuan untuk mengatasi badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)


Optimistis Ekonomi Tahun Ini 5,3 Persen, Sri Mulyani: Indeks Keyakinan Konsumen Masih Tinggi

3 hari lalu

Optimistis Ekonomi Tahun Ini 5,3 Persen, Sri Mulyani: Indeks Keyakinan Konsumen Masih Tinggi

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani tetap optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 mencapai 5,3 persen.


Ini Perbedaan Modal Asing yang Keluar dari RI dan Negara Maju di 2022

3 hari lalu

Ini Perbedaan Modal Asing yang Keluar dari RI dan Negara Maju di 2022

Sri Mulyani menyebutkan terdapat modal asing keluar bersih alias net outflow sebesar Rp89,57 triliun.