Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

68 Pabrik Kelapa Sawit Tutup karena Kesulitan Jual CPO

image-gnews
Pekerja memuat tandan buah kelapa sawit untuk diangkut dari tempat pengumpul ke pabrik CPO di Pekanbaru, provinsi Riau, 27 April 2022. REUTERS/Willy Kurniawan
Pekerja memuat tandan buah kelapa sawit untuk diangkut dari tempat pengumpul ke pabrik CPO di Pekanbaru, provinsi Riau, 27 April 2022. REUTERS/Willy Kurniawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan hingga kini ada 68 Pabrik Kelapa Sawit yang tutup karena kesulitan menjual Crude Palm Oil (CPO) ketika stok dalam negeri menumpuk.

“Memang saat inj masih sulit jual CPO. Menurut Apkasindo (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia) sudah ada 68 PKS yg tutup,” kata Eddy saat dihubungi Tempo, Senin, 11 Juli 2022.

Ia mengatakan hal ini disebabkan stok CPO sekarang yang melimpah, di mana hingga Juni tercatat sekitar 6,3 juta ton. Demi menambah umur operasi, perusahaan sawit juga memperlambat waktu panen mereka dan kesulitan menerima Tandan Buah Segar (TBS) sawit petani swadaya karena stok tangki masih terisi.

Selain itu, eksportir CPO juga kesulitan mencari kapal karena setelah larangan ekspor banyak kapal digunakan untuk mengangkut crude oil dari Rusia. 

“Perusahaan pun sekarang sudah memperlambat rotasi panen agar masih bisa beroperasi, sehingga beberapa masih sulit menerima TBS luar. Sampai kapan? Sampai stok tangki mulai terkuras,” katanya.

Menurutnya, salah satu solusi yang genting adalah memperlancar ekspor dengan melepas sementara persyaratan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Public Obligation (DPO) sampai stok normal.

“Sekarang mesti prioritas memperlancar ekspor, bisa dengan cara melepas dulu persyaratan DMO dan DPO sampai stok CPO mendekati 3-4 juta ton,” paparnya.

Perihal desakan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan agar PKS membeli harga TBS Rp 16.000 per kg, Eddy Martono mengatakan PKS tidak bisa serta-merta membeli TBS sawit petani Rp 1.600 per kilogram karena harga Crude Palm Oil (CPO) sudah rendah. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurutnyq, untuk bisa membeli TBS seharga Rp 1.600 per kilogram minimal harga CPO Rp 8.000 per kilogram. Ini pun, katanya, dengan asumsi rendemen sawit 20 persen.

“Kalau untuk beli TBS Rp 1.600 per kg, harga CPO minimal Rp 8.000 dengan asumsi rendemen 20 persen. Nah sekarang harga CPO di kisaran Rp 6.000-7.000, bagaimana bisa beli TBS dengan harga Rp 1.600?” kata Eddy.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meminta pelaku usaha membeli TBS minimal Rp 1.600/kg untuk menyelamatkan harga TBS petani sawit. Hal ini ia ungkapkan saat berdialog dengan petani sawit yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Provinsi Lampung di Desa Merak Batin, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Sabtu kemarin, 9 Juli 2022.

“Kami berdialog dengan petani sawit mengenai apa saja permasalahan yang ada. Kami juga menyampaikan kepada para petani bahwa pelaku usaha telah diminta membeli TBS paling sedikit di harga Rp1.600/kg,” kata Mendag dalam keterangan tertulisnya, Ahad, 10 Juli 2022.

Zulhas juga mengutarakan pemerintah terus berupaya mendorong percepatan ekspor CPO. Ia berharap percepatan ekspor akan mempercepat tangki CPO segera kosong dan TBS petani kembali diserap.

Baca: Tak Bisa Beli TBS Rp 1.600 Per Kilo, Pengusaha Sawit: Harga CPO Sudah Rendah

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Airlangga Sebut Penyerapan Dana Peremajaan Sawit Rakyat di Bawah 30 Persen

23 jam lalu

Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, saat ditemui di area acara Peresmian Pembukaan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024, pada Kamis, 15 Februari 2024 di JIExpo Convention Center & Theater, Jakarta Utara. TEMPO/Adinda Jasmine
Airlangga Sebut Penyerapan Dana Peremajaan Sawit Rakyat di Bawah 30 Persen

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan Penyerapan Dana Peremajaan Sawit atau PSR masih rendah.


Polemik Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan, Ini Penjelasan Menteri Airlangga

23 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa malam, 27 Februari 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Polemik Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan, Ini Penjelasan Menteri Airlangga

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan pemerintah memutihkan lahan sawit ilegal di kawasan hutan.


365 Perusahaan Ajukan Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan

1 hari lalu

Sawit 2
365 Perusahaan Ajukan Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan

Ratusan perusahaan pemilik lahan sawit ilegal di kawasan hutan mengajukan pemutihan.


Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Dipercepat, Target Rampung 30 September 2024

1 hari lalu

Shutterstock.
Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Dipercepat, Target Rampung 30 September 2024

Pemerintah mempercepat program pemutihan lahan sawit ilegal di kawasan hutan. Ditargetkan selesai 30 September 2024.


Pemerintah Naikkan Dana Peremajaan Sawit Rakyat Menjadi Rp 60 Juta

1 hari lalu

Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qalbi dan jajaran Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Akselerasi Peremajaan Sawit Rakyat, di Jakarta, pada Selasa, 5 Maret 2024. Tempo/Novali Panji
Pemerintah Naikkan Dana Peremajaan Sawit Rakyat Menjadi Rp 60 Juta

Pemerintah naikkan dana peremajaan sawit rakyat menjadi Rp 60 juta. Berlaku mulai Mei tahun ini.


Pakar Sawit IPB University Sampaikan Rekomendasi terkait Regulasi EUDR yang Mempersulit Ekspor 7 Komoditas

1 hari lalu

Shutterstock.
Pakar Sawit IPB University Sampaikan Rekomendasi terkait Regulasi EUDR yang Mempersulit Ekspor 7 Komoditas

Regulasi EUDR juga mempengaruhi penggunaan suplemen pakan ternak yang terbuat dari sawit.


LPEI Bertemu 3 Bos Perbankan, Bahas Penguatan Ekosistem Ekspor Indonesia

1 hari lalu

LPEI Bertemu 3 Bos Perbankan, Bahas Penguatan Ekosistem Ekspor Indonesia

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) bertemu dengan pimpinan perbankan untuk mendorong pertumbuhan ekspor Indonesia.


Bos Freeport Sebut Pendapatan Negara Bisa Berkurang Rp 30 Triliun jika Izin Ekspor Konsentrat Tak Diperpanjang

1 hari lalu

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas memberikan keterangan usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Bos Freeport Sebut Pendapatan Negara Bisa Berkurang Rp 30 Triliun jika Izin Ekspor Konsentrat Tak Diperpanjang

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas menyoroti urgensi perpanjangan izin ekspor konsentrat dari pemerintah untuk perusahaannya. Apa katanya?


PT Timah Bantah Mitranya Garap Lahan Perusahaan Sawit Malaysia

5 hari lalu

PT. Timah (ANTARA)
PT Timah Bantah Mitranya Garap Lahan Perusahaan Sawit Malaysia

CV El Hana Mulia dalam melaksanakan aktivitasnya tetap berada di kawasan wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah.


Mungkinkah Minyak Makan Merah Beri Ancaman Deforestasi Baru? Peneliti BRIN: Belum Tentu Semua Suka

7 hari lalu

Presiden Jokowi melihat kemasan minyak makan merah setelah meresmikan pabriknya di Deli erdang, Sumut, 14 Maret 2024.  Foto: BPMI Setpres/Kris
Mungkinkah Minyak Makan Merah Beri Ancaman Deforestasi Baru? Peneliti BRIN: Belum Tentu Semua Suka

Minyak makan merah lebih murah dan bernutrisi. Pabrik pertama telah diresmikan Presiden Joko Widodo di Deli Serdang, 14 Maret 2024.