Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

RI Bakal Bangun Empat Pusat Data, Salah Satunya di IKN

image-gnews
Pembukaan pertemuan para gubernur bank sentral dan menteri keuangan negara-negara anggota G20 di Bali, Senin, 11 Juli 2022. Foto: Istimewa
Pembukaan pertemuan para gubernur bank sentral dan menteri keuangan negara-negara anggota G20 di Bali, Senin, 11 Juli 2022. Foto: Istimewa
Iklan

TEMPO.CO, Nusa Dua -  Pemerintah akan membangun empat pusat data atau data server yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Langkah ini dilakukan agar Indonesia memiliki sistem pemerintahan berbasis elektronik atau electronic government (e-government) yang kuat. 

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny G. Plate mengatakan saat ini pemerintah memiliki sekitar 2.700 pusat data dan server di berbagai kementerian dan lembaga. Dari jumlah itu, hanya tiga persen di antaranya yang menggunakan teknologi komputasi awan (cloud). Sedangkan sisanya masih menggunakan teknologi ethernet yang bekerja sendiri-sendiri. 

"Sehingga susah sekali pemerintah mau menciptakan sistem pembuatan kebijakan berbasis satu data," kata Johnny dalam Forum Leader's Talk Festival Ekonomi Digital Indonesia 2022 di Nusa Dua, Bali, Senin, 11 Juli 2022.

Pemerintah menargetkan bisa menyempurnakan sistem e-government dengan basis data terintegrasi. Tujuannya agar pembuatan kebijakan ke depan dapat dilakukan dengan bersumber pada data.

Selain data yang tercecer, Kominfo mencatat pemerintahan, baik pusat maupun daerah, punya 2.400 aplikasi dengan fungsi berbeda-beda dan penyimpanan data yang berbeda pula. "Makanya tidak efisien," ucap Johnny. 

Johnny mengatakan kondisi itu perlu ditata ulang. "Kami merancang, paling tidak sistem e-government ini hanya memerlukan delapan aplikasi."

Rencana penataan ulang data dan penyisiran dan penghapusan aplikasi-aplikasi pemerintahan yang tumpang tindih itu, kata Johnny, sudah masuk peta jalan Kementerian Kominfo. "Kami tutup aplikasinya dan pindahkan datanya pelan-pelan, hal ini bisa menghemat dana hingga puluhan triliun."

Untuk meningkatkan efisiensi dan mengejar cita-cita Indonesia satu data tadi, Johnny mengatakan pemerintah berencana membangun empat pusat data berbasis komputasi awan. Lokasinya tersebar, ada yang di wilayah Jabodetabek, Batam, Labuan Bajo, hingga Ibu Ikota Negara (IKN) Nusantara

"Yang di dekat Jakarta, akan ground breaking bulan depan, targetnya 2024 selesain dan bisa dipakai. Di saat yang bersamaan kami merancang pembangunan di lokasi lain."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain menggunakan teknologi cloud, tutur Johnny, pusat data ini akan bersifat redundan. "Sehingga bisa saling mem-backup. Kami sebar lokasinya, agar seluruh wilayah Indonesia, termasuk bagian tengah dan timur juga terhubung." Namun, ia menambahkan, pemerintah juga harus memilih lokasi yang ideal, yakni lokasi yang aktivitas kebumiannya relatif sedikit.

"Kenapa kami memilih Labuan Bajo sebagai salah satu lokasi, karena di sana aktivitas vulkanis bawah lautnya rendah, jadi tidak akan mengganggu jaringan kabel fiber optic-nya," kata Johnny. "Sedangkan di IKN kami pilih sebagai pengganti rencana pembangunan pusat data di Balikpapan."

Selain kondisi alam harus mendukung, rencana lokasi pusat data pemerintah itu juga harus memiliki pasokan listrik yang memadai dan terjamin, karena kebutuhan dayanya tinggi. Kemudian jaringan fiber optic pun harus telah tersedia. 

Bersamaan dengan rencana itu, Johnny memaparkan, pemerintah juga menargetkan meningkatkan konsumsi data digital perkapita masyarakat Indonesia. Saat ini konsumsi data perkapita Indonesia masih di kisaran 1 watt perkapita. Sedangkan di Singapura, konsumsi datanya sudah setara 100 watt perkapita. 

"Perlu upaya besar untuk menyamai konsumi data perkapita seperti negara tetangga," ujar Johnny. Menurut dia, untuk meningkatkan konsumsi data hingga setara 10 watt perkapita saja, diperlukan pasokan daya listrik hingga 3 gigawatt.

PRAGA UTAMA (NUSA DUA)

Baca juga: Gubernur BI: Tunjukkan ke Dunia, Indonesia Sudah Maju secara Digital

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pertumbuhan PDB Diprediksi Meningkat Menjadi 5,7 Persen Tahun Ini

11 jam lalu

Gedung bertingkat di area pusat bisnis Jakarta, Selasa, 27 Februari 2024. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan defisit APBN 2024 akan melebar ke kisaran 2,8 persen dari target yang telah ditetapkan pada tahun ini di kisaran 2,29 persen dari produk domestik bruto. TEMPO/Tony Hartawan
Pertumbuhan PDB Diprediksi Meningkat Menjadi 5,7 Persen Tahun Ini

Pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia diprediksi bakal naik menjadi 5,7 persen tahun ini.


Greenpeace Khawatirkan Kelestarian Pesut, Bekantan, dan Orang Utan Akibat Pembangunan IKN

11 jam lalu

Anggota Komunitas Save Pesut Mahakam Hanson saat melakukan evakuasi bangkai pesut yang ditemukan di Sungai Mahakam, Desa Rantau Hempang, Kecamatan Muara Kaman, Kukar, 26 Maret 2017. FIRMAN HIDAYAT/SAPRI MAULANA
Greenpeace Khawatirkan Kelestarian Pesut, Bekantan, dan Orang Utan Akibat Pembangunan IKN

Greenpeace menyatakan pembangunan IKN Nusantara mengancam kelestarian 3 satwa yang sudah kritis, yaitu orang utan, bekantan, dan pesut mahakam.


DPR Setujui RUU DKJ yang Mengantar Jakarta Bukan IKN Lagi, Ini 7 Garis Besarnya

12 jam lalu

Ilustrasi Monas (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)
DPR Setujui RUU DKJ yang Mengantar Jakarta Bukan IKN Lagi, Ini 7 Garis Besarnya

Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta atau RUU DKJ sebagai undang-undang. Jakarta bukan IKN lagi


Alasan PKS Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU, Sebut Soal Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif

13 jam lalu

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas menyampaikan laporan pembahasan RUU DKJ dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan PKS Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU, Sebut Soal Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif

PKS menjadi satu-satunya fraksi di DPR RI yang menolak RUU DKJ.


Otorita IKN Sebut Majelis Adat Dayak Nasional Dukung IKN, Kenali Ikon Panglima-panglima Suku Dayak

19 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Pimpinan Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) Panglima Jilah (kanan) saat menghadiri acara temu akbar Pasukan Merah TBBR di Rumah Radakng, Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa 29 November 2022. Dalam kesempatan tersebut Presiden Joko Widodo mengatakan kepada ribuan prajurit Pasukan Merah TBBR bahwa dukungan masyarakat Suku Dayak sangat dibutuhkan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang
Otorita IKN Sebut Majelis Adat Dayak Nasional Dukung IKN, Kenali Ikon Panglima-panglima Suku Dayak

Selain itu, suku Dayak juga terkenal dengan panglima perangnya yang memiliki kekuatannya masing-masing.


Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

20 jam lalu

Pengendara sepeda motor melintas di kawasan Biomedical Campus BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin, 25 Maret 2024. Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN)  yang ditetapkan pemerintah dan akan dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mengembangkan pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, layanan kesehatan dan biomedical. ANTARA/Muhammad Iqbal
Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

Terpopuler: Masuknya PIK 2 dan BSD menjadi PSN diduga terkait Pilpres, diskon tarif tol Trans Sumatera saat mudik Lebaran.


Terkini: Modus Tuyul SPBU untuk Raup Keuntungan, Jokowi Resmikan Bendungan Gumbasa Senilai Rp 1,25 Triliun

1 hari lalu

Polisi Buktikan Kecurangan di SPBU
Terkini: Modus Tuyul SPBU untuk Raup Keuntungan, Jokowi Resmikan Bendungan Gumbasa Senilai Rp 1,25 Triliun

Berita terkini bisnis pada Rabu petang, 27 Maret 2024, dimulai dari cerita mantan pengelola pom bensin soal tuyul SPBU.


Groundbreaking IISI Pertamina-Bakrie di IKN Kuartal II 2024

1 hari lalu

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati. Foto: Instagram/@nicke_widyawati
Groundbreaking IISI Pertamina-Bakrie di IKN Kuartal II 2024

Pertamina dan Bakrie Group sepakat untuk mengembangkan Infrastruktur Shared Hub di Ibu Kota Nusantara (IKN).


Pertamina dan Bakrie Group Kembangkan Infrastruktur Riset di IKN

1 hari lalu

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati. Foto: Instagram/@nicke_widyawati
Pertamina dan Bakrie Group Kembangkan Infrastruktur Riset di IKN

Pertamina dan Bakrie Group bersepakat kerja sama mengembangkan infrastruktur riset di Ibu Kota Nusantara (IKN).


Pertamina dan Bakrie Group Berkolaborasi Membangun Infrastruktur Riset di IKN

1 hari lalu

Pertamina dan Bakrie Group Berkolaborasi Membangun Infrastruktur Riset di IKN

Langkah besar dalam pengembangan infrastruktur riset berkelanjutan di Indonesia diambil oleh Pertamina dan Bakrie Group. Keduanya sepakat untuk merintis Infrastruktur Shared Hub di Kawasan IKN, yang merupakan bagian