Sri Mulyani Sebut Anggaran Pemilu 2024 Tiga Provinsi Baru Papua dari APBN

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pandangan pemerintah terkait Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam rapat paripurna ke-23 masa persidangan V tahun 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 Mei 2022. Rapat Paripurna tersebut beragendakan penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021 serta Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2021 oleh BPK RI, pengesahan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan penyampain pandangan fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan tiga provinsi baru Indonesia, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan akan memiliki anggaran khusus untuk Pemilu 2024. 

Sri Mulyani mengatakan Kementerian Keuangan bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) masih meneliti semua persiapan terkait Pemilu. Namun dia memastikan ada anggaran baru untuk tiga provinsi baru.

“Karena kita liat dari sisi APBD-nya [APBD Provinsi Papua] untuk dipecah jadi tiga [ke Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan] juga tidak memadai,” jelas Sri Mulyani saat ditemui awak media di Gedung Nusantara II DPR, Selasa 5 Juli 2022.

Pada awal Juni lalu, DPR bersama pemerintah menyetujui besaran dana pelaksanaan Pemilu 2024, yaitu Rp76,6 triliun. Namun, Sri Mulyani mengatakan jumlah tersebut akan dikaji lagi. Dia memastikan tiga provinsi baru akan punya pasal khusus mengenai anggaran dalam peraturan pelaksanaan Pemilu.

Sri Mulyani belum dapat memastikan berapa jumlah anggaran Pemilu yang akan diberikan ke tiga provinsi baru karena sumbernya berasal dari APBN 2023 atau 2024.

“APBN-nya kan belum selesai. Jadi kita liat semuanya nanti,” jelasnya.

Sebelumnya, pada akhir Juni lalu Ketua KPU Hasyim Asy'ari sudah memperkirakan akan ada perubahan anggaran Pemilu karena pemekaran Papua. Dia menargetkan perubahan anggaran dapat selesai pada akhir tahun ini, sebab pada Februari 2023 Pemilu sudah masuk tahapan penetapan daerah pemilihan.

Baca: Jika 365 Kreditur Setujui Proposal Garuda, Sri Mulyani Cairkan PMN

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini






Pemerintah dan DPR Sepakati RUU PPSK, Lanjut ke Sidang Paripurna Pekan Depan

1 jam lalu

Pemerintah dan DPR Sepakati RUU PPSK, Lanjut ke Sidang Paripurna Pekan Depan

Pemerintah dan Komisi XI DPR telah menyepakati RUU PPSK untuk selanjutnya dibawa ke tingkat II dalam rapat paripurna pekan depan.


Sri Mulyani Beri Hibah Jalan Senilai Rp 217 Triliun ke DKI Jakarta: Berkah atau Beban?

2 jam lalu

Sri Mulyani Beri Hibah Jalan Senilai Rp 217 Triliun ke DKI Jakarta: Berkah atau Beban?

Menkeu Sri Mulyani memberi hibah jalan nasional ke DKI Jakarta senilai Rp 217 triliun. Saat ini DKI keluarkan Rp 400 miliar untuk perawatan jalan.


Komnas HAM Kecewa Atas Vonis Bebas Kasus Paniai

5 jam lalu

Komnas HAM Kecewa Atas Vonis Bebas Kasus Paniai

Komnas HAM menyatakan putusan Kasus Paniai membuat keluarga korban kehilangan harapan untuk mencari keadilan.


Draf Terbaru RUU PPSK Pastikan Politikus Tetap Dilarang Masuk Dewan Gubernur BI

7 jam lalu

Draf Terbaru RUU PPSK Pastikan Politikus Tetap Dilarang Masuk Dewan Gubernur BI

Draf dokumen terbaru RUU PPSK menyebutkan politikus tetap dilarang masuk masuk ke dalam jajaran dewan Gubernur BI.


Hakim Vonis Bebas Terdakwa Pelanggaran HAM Kasus Paniai

9 jam lalu

Hakim Vonis Bebas Terdakwa Pelanggaran HAM Kasus Paniai

Terdakwa pelanggaran HAM kasus Paniai divonis bebas Pengadilan Negeri Makassar. Hakim menilai pelanggaran HAM tidak terbukti.


Aset Negara di Jakarta Rp 1.464 T, Ini Rencana Sri Mulyani saat Pemerintah Pusat Pindah ke IKN

10 jam lalu

Aset Negara di Jakarta Rp 1.464 T, Ini Rencana Sri Mulyani saat Pemerintah Pusat Pindah ke IKN

Sri Mulyani Indrawati menyebut terdapat aset negara senilai Rp1.464 triliun di Jakarta yang perlu dikelola saat pemerintah pusat pindah ke IKN.


Terpopuler: Buwas Pertanyakan Data Beras Kementan, Lowongan Kerja di Astra Honda Motor

18 jam lalu

Terpopuler: Buwas Pertanyakan Data Beras Kementan, Lowongan Kerja di Astra Honda Motor

Berita terpopuler pada Rabu, 7 Desember 2022, dimulai dari Dirut Bulog Budi Waseso atau Buwas yang mempertanyakan data beras Kementerian Pertanian.


Sri Mulyani Minta Pemda Segera Belanjakan Dana Mengendap: Bukan Asal Habis

1 hari lalu

Sri Mulyani Minta Pemda Segera Belanjakan Dana Mengendap: Bukan Asal Habis

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta agar pemerintah daerah (Pemda) segera membelanjakan dana yang mengendap di perbankan.


Sri Mulyani Ungkap Cara Agar Belanja Modal Pemda Tak Mengendap di Perbankan

1 hari lalu

Sri Mulyani Ungkap Cara Agar Belanja Modal Pemda Tak Mengendap di Perbankan

Sri Mulyani meminta pemerintah daerah (pemda) segera membelanjakan dana yang mengendap di perbankan.


Sri Mulyani: Freeport adalah Aset yang Harus Kita Jaga Bersama

1 hari lalu

Sri Mulyani: Freeport adalah Aset yang Harus Kita Jaga Bersama

Sri Mulyani menyebut operasi penambangan bawah tanah PT Freeport Indonesia melalui Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) telah berkontribusi sebesar $2 miliar bagi penerimaan negara