Sementara itu, ia mengungkapkan pembatasan atau pengendalian BBM bersubsidi memang perlu dilakukan agar bisa tetap sasaran. Dengan adanya pembatasan, kata Tulus, dana subsidi energi yang telah digelontorkan pemerintah senilai Rp 520 triliun itu bisa bermanfaat bagi masyarakat yang memang berhak atas subsidi dan kompensasi terebut.
PT Pertamina Patra Niaga sebelumnya mengumumkan pembelian BBM jenis Pertalite dan Solar dengan menggunakan aplikasi atau website MyPertamina akan dimulai per 1 Juli 2022. Kebijakan itu disampaikan lewat laman subsiditepat.my pertamina.id. Tahap pertama kebijakan itu akan diberlakukan di 11 daerah di lima provinsi.
"Untuk kelancaran pendaftaran, kami mengimbau agar pendaftar adalah konsumen yang berada di wilayah implementasi tahap 1 atau yang sering berpergian ke lokasi tahap 1," dikutip dari keterangan pihak Pertamina dilansir dari laman subsiditepat.mypertamina.id, Selasa, 28 Juni 2022.
Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution menuturkan sistem pembelian dengan mendaftar di MyPertamina agar subsidi yang diberikan bisa tepat sasaran. SPBU yang menjual Pertalite dan Solar harus patuh, tepat sasaran, dan tepat kuota dalam menyalurkan BBM yang disubsidi oleh pemerintah.
Adapun Direktur Pemasaran Regional PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra menjelaskan alasan penentuan lokasi tersebut berlandaskan dari hasil diskusi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat. Salah satunya adalah kesebelas pemerintah daerah itu sudah menyatakan bakal mendukung Pertamina dalam menerapkan uji coba sistem tersebut.
Dalam tahap transisi, kata Mars, Pertamina masih terus mendiskusikan dengan pemerintah daerah lain karena kondisi dan dinamika di lapangan berbeda-beda. Oleh karena itu, penggunaan aplikasi MyPertamina untuk pembelian Pertalite dan Solar baru akan dilakukan jika nanti di kota-kota tersebut sudah banyak yang mendaftar.
Baca: Rekam Jejak Miranda Goeltom yang Diangkat jadi Wakil Komisaris Utama Bank Mayapada
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
