TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mempertanyakan kebijakan PT Pertamina (Persero) yang mewajibkan pembelian Pertalite dan Solar bersubsidi menggunakan aplikasi MyPertamina.
Meski penggunaan aplikasi MyPertamina adalah hal rasional untuk membantu pemerintah memastikan BBM bersubsidi tepat sasaran, tapi Tulus menilai masih banyak kendala yang perlu diantisipasi di lapangan.
"Masalah keandalan Internet di suatu daerah juga masih banyak gangguan," ujar Tulus saat dihubungi, Rabu, 29 Juni 2022.
Ia berujar pemerintah perlu memahami bahwa masih banyak daerah di Indonesia yang memiliki kendala jaringan Internet. Sehingga kewajiban membeli Pertalite dengan memakai aplikasi MyPertamina bisa berdampak pada antrean panjang di pom bensin ketika pembeli kesulitan mengakses Internet.
"Oleh karena itu, seyogianya harus banyak petugas yang mengaturnya," katanya.
Selain itu, menurut Tulus, masih banyaknya konsumen di daerah yang belum memiliki gadget mumpuni untuk mengunduh aplikasi MyPertamina.
Ia menilai akibat kebijakan itu, beban konsumen menjadi bertambah. Yang tadinya hanya butuh biaya untuk membeli BBM, kini harus menyisihkan dana untuk membeli kuota Internet.
"Bagaimana dengan konsumen yang tidak memiliki gadget dan atau bahkan kuota internet saat mau beli BBM?" ucap Tulus.
