Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DJSN Beberkan Tantangan Pekerja Migran Mengakses Jaminan Sosial

image-gnews
Sejumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Malaysia berjalan memasuki perbatasan Indonesia di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Kamis, 25 November 2021. Sebanyak 201 PMI bermasalah terjaring penertiban Pendatang Asing Tanpa Ijin (PATI) di negeri jiran. ANTARA/Agus Alfian
Sejumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Malaysia berjalan memasuki perbatasan Indonesia di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Kamis, 25 November 2021. Sebanyak 201 PMI bermasalah terjaring penertiban Pendatang Asing Tanpa Ijin (PATI) di negeri jiran. ANTARA/Agus Alfian
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) hari ini memaparkan hasil kajian pengawasan dan evaluasi pelaksanaan jaminan sosial bagi pekerja migran dan keluarganya selama pandemi. Kajian itu berjudul The Effectiveness of Social Security Implementation for Indonesian Migrant Workers (PMI) and their families and its impact during the Covid-19 Pandemic.

"Kajian antara lain menyimpulkan bahwa penyelenggaraan program jaminan sosial nasional saat ini perlu lebih merangkul pekerja migran Indonesia (PMI) dan keluarganya," kata peneliti International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Soegeng Bahagijo dalam konferensi pers hasil kajian pada Selasa, 28 Juni 2022.

Penyusunan laporan ini didukung oleh badan kerja sama mitra pembangunan pemerintah Republik Federal Jerman, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ). 

Dia menuturkan kajian juga menemukan adanya tantangan akses informasi bagi PMI untuk mendaftarkan maupun melakukan proses klaim atas kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan. Hal itu karena minimnya sosialisasi dan edukasi, termasuk keterbatasan kanal pendaftaran dan pembayaran di negara-negara penempatan.

Tantangan yang sama juga dihadapi PMI terkait Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sebab, meski wajib terdaftar sebagai peserta JKN, pekerja migran belum secara otomatis terjamin ketika sakit atau memerlukan perawatan di luar negeri.

Akibatnya, status kepesertaan PMI cenderung nonaktif karena iuran tidak dibayar yang berimbas ketika mereka dalam kondisi sakit, pekerja migran tidak otomatis terjamin, Mereka juga perlu memproses ulang kepesertaannya dalam program JKN.

"Berbagai kesenjangan dalam penyelenggaraan program jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia tersebut menyiratkan pentingnya perbaikan atas perlindungan jaminan sosial bagi PMI beserta keluarganya," ujar Soegeng.

Adapun hasil kajian juga menyajikan beberapa rekomendasi untuk memperluas perlindungan melalui jaminan sosial bagi pekerja migran untuk periode sebelum bekerja, selama bekerja, dan atau setelah bekerja sejalan dengan Amanat UU 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI.

Baca: Simak 11 Wilayah yang Wajibkan Beli Pertalite Pakai MyPertamina

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Imam Budi Hartono Janjikan Peningkatan Program Insentif Pembimbing Rohani di Depok

1 jam lalu

Kandidat Wali Kota Depok Imam Budi Hartono menghadiri deklarasi dukungan ustadz dan ustadzah yang tergabung dalam FORTAZI se-Kecamatan Tapos, Minggu, 14 Juli 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Imam Budi Hartono Janjikan Peningkatan Program Insentif Pembimbing Rohani di Depok

Imam Budi Hartono janjikan peningkatan insentif pembimbing rohani dengan layanan BPJS Ketenagakerjaan.


Polisi Grebek Rumah Penampungan Pekerja Migran Ilegal di Batam

17 jam lalu

Jajaran Polda Kepri grebek rumah penampungan yang berada di kawasan Nongsa Kota Batam, Provinsi Kepri. Foto Polda Kepri
Polisi Grebek Rumah Penampungan Pekerja Migran Ilegal di Batam

Sebanyak 8 Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural yang hendak bekerja ke Malaysia diamankan dari rumah penampungan di Sambau, Kecamatan Nongsa.


BP2MI Sebut Banyak Pekerja Migran jadi Korban Sindikat Perdagangan Orang, Namun Negara Abai

1 hari lalu

Tangkapan layar Kepala BP2MI Benny Rhamdani dalam konferensi pers terkait peristiwa tenggelamnya kapal PMI Indonesia di Korsel, diikuti dari Jakarta, Minggu (10/3/2024) (ANTARA).
BP2MI Sebut Banyak Pekerja Migran jadi Korban Sindikat Perdagangan Orang, Namun Negara Abai

Pekerja migran rentan jadi korban perdagangan orang, 80 persen korban adalah pekerja perempuan


Walkot Cilegon Serahkan Santunan BPJS Ketenagakerjaan kepada Ahli Waris

3 hari lalu

Wali Kota Cilegon Helldy Agustian menyerahkan santunan kematian kepada keluarga almarhum Sudiyono, Ketua RT di Kompleks Bumi Panggung Rawi Indah, Kelurahan Panggung Rawi, Kecamatan Jombang, Rabu, 10 Juli 2024. Dok. Pemkot Cilegon.
Walkot Cilegon Serahkan Santunan BPJS Ketenagakerjaan kepada Ahli Waris

Bantuan tersebut merupakan hasil inovasi Helldy lewat kerja sama antara Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon dan BPJS Ketenagakerjaan yang menjadikan seluruh ketua RT/RW se-Kota Cilegon menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan.


Banyak PHK, Cek Cara Pencairan BPJS Ketenagakerjaan

4 hari lalu

Kantor Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan. Dok. BPJS Ketenagakerjaan
Banyak PHK, Cek Cara Pencairan BPJS Ketenagakerjaan

Kemnaker melaporkan sebanyak 27.222 pekerja mengalami PHK pada periode Januari-Mei 2024. Ketahui cara pencairan JKP BPJS Ketenagakerjaan.


10 Manfaat Utama BPJS Kesehatan untuk Masyarakat Indonesia

4 hari lalu

10 Manfaat Utama BPJS Kesehatan untuk Masyarakat Indonesia

Ketahui manfaat utama BPJS Kesehatan untuk masyarakat. Di antaranya iuran terjangkau, layanan kesehatan lengkap, hingga mengcover penyakit kronis.


Tingkatkan Layanan JKN, BPJS Luncurkan Inovasi Frista

6 hari lalu

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti 
saat peluncuran inovasi digital Face Recognition BPJS Kesehatan (FRISTA), Senin 8 Juli 2024.
Tingkatkan Layanan JKN, BPJS Luncurkan Inovasi Frista

BPJS Kesehatan meluncurkan inovasi digital terbaru, Face Recognition BPJS Kesehatan (Frista), pada Senin, 8 Juli 2024.


BPJS Ketenagakerjaan Rilis Laporan Kinerja 2023

6 hari lalu

Kantor Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan. Dok. BPJS Ketenagakerjaan
BPJS Ketenagakerjaan Rilis Laporan Kinerja 2023

BPJS Ketenagakerjaan resmi merilis Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program (LK-LPP) Auditan Tahun 2023, Senin, 8 Juli 2024.


Top 3 Dunia: Retno Marsudi Temui 150 Anak PMI Hingga Arab Saudi Bahas Haji 2025

9 hari lalu

Top 3 Dunia: Retno Marsudi Temui 150 Anak PMI Hingga Arab Saudi Bahas Haji 2025

Berita Top 3 Dunia pada Kamis 4 Juli 2024 diawali oleh kabar Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mendatangi Sanggar Bimbingan di Semenanjung Malaysia


Pemkab Puncak Jaya Terima Piagam Penghargaan Jamkesda Terbaik 2024

10 hari lalu

Foto bersama Pj Bupati Puncak Jaya Tumiran dan perwakilan BPJS dan Dinas Kesehatan usai penyerahan penghargaan di Puncak Jaya, Senin 1 Juli 2024. Dok. Kabupaten Puncak Jaya.
Pemkab Puncak Jaya Terima Piagam Penghargaan Jamkesda Terbaik 2024

Pj Bupati Puncak Jaya, Tumiran, mewakili BPJS menyerahkan langsung penghargaan tersebut kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Puncak Jaya.