PPSKI: Jumlah Kasus PMK 10 Kali Lipat Lebih Besar dari Data Kementan

Seekor sapi di tempat penjualan hewan kurban di Jakarta, Senin, 27 Juni 2022. Menurut pedagang, jumlah persediaan hewan kurban tahun ini mengalami penurunan diakibatkan jumlah pasokan yang menurun akibat wabah penyakit mulut dan kuku (PMK). TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Seekor sapi di tempat penjualan hewan kurban di Jakarta, Senin, 27 Juni 2022. Menurut pedagang, jumlah persediaan hewan kurban tahun ini mengalami penurunan diakibatkan jumlah pasokan yang menurun akibat wabah penyakit mulut dan kuku (PMK). TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Menurut Ketua Umum Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) Nanang Purus Subendro, jumlah kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) di lapangan jauh lebih besar dibandingkan data resmi Kementerian Pertanian. 

Ia mengatakan, timnya mencatat jumlah hewan ternak yang terinfeksi PMK mencapai sepuluh kali lipat lebih besar. "Perkiraan kami, tidak kurang dari 10 kali lipat dari resmi," ujar Nanang di kantor Kementerian Pertanian pada Selasa, 28 Juni 2022. 

Menurutnya, data yang dihimpun pemerintah sangat lambat dan ketinggalan. Musababnya, Kementan hanya mengambil data dari petugas resmi, namun tidak mencatat data dari paramedis mandiri maupun masyarakat secara swadaya. 

Lebih jauh lagi, menurut Nanang seharusnya petugas tidak perlu menunggu hasil lab untuk mencatatkan sebuah kasus positif. Menurutnya, jika gejala klinis pada hewan ternak sudah muncul, seperti suhu tubuh tinggi, nafas terengah-engah, flu keluar air liur yang berlebihan, sudah bisa dipastikan positif PMK. 

"PMK itu berbeda dengan Covid-19, PMK itu sejak ada gejala, menurut saya, tidak perlu menunggu hasil lab. Begitu di daerah ada yang dinyatakan terkonfirmasi positif PMK, ada ternak lain di daerah situ yg menunjukkan gejala klinis, sudah bisa dipastikan itu PMK sehingga tak perlu menunggu hasil," ujar Nanang. 

Nanang menuturkan yang perlu dilakukan untuk diagnosa adalah penetapan titik-titik daerah peternakan mana saja yang sudah terkonfirmasi positif PMK.

"Data dari kami bisa dinyatakan berlipat-lipat dari data yang diberikan pemerintah karena kami tidak menunggu konfirmasi dari lab, kami berdasarkan wilayah" tuturnya.

Menurut Nanang, Kementerian Pertanian perlu mempunyai data pembanding sehingga proses penanganannya PMK tidak hanya mengacu pada data resmi, tetapi juga mempertimbangkan data pendamping yang tepat. "Sehingga, keseriusan dalam membuat kebijakan dalat terlihat dengan mengacu pada daya yang sesungguhnya," kata dia. 

RIANI SANUSI PUTRI 

Baca: Kepala Satgas PMK Minta Peternak Laporkan Data Kesehatan Ternaknya

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini








Serikat Petani Indonesia Dukung Data Produksi Beras Milik BPS

7 hari lalu

Serikat Petani Indonesia Dukung Data Produksi Beras Milik BPS

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih mendukung data produksi beras yang selama ini dikeluarkan Badan Pusat Statistik.


Terpopuler Bisnis: Sri Mulyani Soroti Transaksi Rp 189 T hingga Daftar Kekayaan Kepala BPN Jaktim

7 hari lalu

Sri Mulyani dan Mahfud MD. FOTO/instagram
Terpopuler Bisnis: Sri Mulyani Soroti Transaksi Rp 189 T hingga Daftar Kekayaan Kepala BPN Jaktim

Berita terpopuler sepanjang hari Senin kemarin, 20 Maret 2023, dimulai dari penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati atas laporan PPATK.


Sambut Ramadan, Kementan Gelar Bazar Tani Pangan Murah

8 hari lalu

Sambut Ramadan, Kementan Gelar Bazar Tani Pangan Murah

Bazar Tani Ramadan berlangsung mulai 20 Maret hingga 13 April 2023


Komisi IV DPR Kecewa Kementan Tak Miliki Data Produksi Beras, Hanya Gunakan Data BPS

8 hari lalu

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (tengah) mengikuti rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 7 Juli 2020. Rapat itu membahas program strategis kementrian dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi dampak COVID-19. Tempo/Tony Hartawan
Komisi IV DPR Kecewa Kementan Tak Miliki Data Produksi Beras, Hanya Gunakan Data BPS

Komisi IV DPR RI menyayangkan data produksi beras yang dimiliki oleh Kementan hanya mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS).


Produksi 2,7 Juta Ton Gabah, Kementan Minta Sumsel Tekan Laju Alih Fungsi Lahan

9 hari lalu

Gabah kering. TEMPO/Fahmi Ali
Produksi 2,7 Juta Ton Gabah, Kementan Minta Sumsel Tekan Laju Alih Fungsi Lahan

Irjen Kementan Jan Samuel Maringka optimistis produksi gabah kering giling Sumatera Selatan dapat meningkat dari tahun ke tahun.


Mentan Dorong Perusahaan Integrasikan Sapi- Sawit

9 hari lalu

Mentan Dorong Perusahaan Integrasikan Sapi- Sawit

Mentan menargetkan pengembangan sapi di sana bisa mencapai 10 ribu ekor yang tersebar di tiap-tiap kecamatan sawit besar


Kementan Berharap Petani Milenial Ikut Manfaatkan KUR untuk Modal Usaha

10 hari lalu

Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo saat memberikan arahan dan membuka Sarasehan Petani Milenial 2 Tahun 2022,di Hotel Claro, Makassar, Jumat (7/10).
Kementan Berharap Petani Milenial Ikut Manfaatkan KUR untuk Modal Usaha

Kementerian pertanian menggelontorkan Kredit Usaha Rakyat atau KUR Rp70 triliun untuk menggenjot semangat petani milenial


Program Food Estate di Kalteng Dinilai Tepat

10 hari lalu

Peneliti padi lahan rawa dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Susilawati.
Program Food Estate di Kalteng Dinilai Tepat

Program food estate dapat menambah Luas Tambah Tanam padi.


Mentan Ajak Pelaku Usaha Ikut Sistem Bank Benih Perkebunan

12 hari lalu

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo saat membuka rapat koordinasi perbenihan perkebunan 2023 di Hotel Dalton Makassar, Kamis, 16 Maret 2023.
Mentan Ajak Pelaku Usaha Ikut Sistem Bank Benih Perkebunan

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengajak para pelaku usaha maupun petani sawit di seluruh Indonesia untuk terlibat langsung dalam sistem bank benih perkebunan Kementerian Pertanian.


Mentan Ajak Start Up dan Petani Milenial Majukan Pertanian Presisi

13 hari lalu

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Mentan Ajak Start Up dan Petani Milenial Majukan Pertanian Presisi

Pertanian presisi merupakan sistem pertanian modern saat ini yang dapat menjadi keyword dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.