Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

BPK Lapor Jokowi: 4 Kementerian Lembaga Dapat Opini WDP

Calon anggota BPK RI 2022-2027 terpilih Isma Yatun (kiri) dan Haerul Saleh saat menghadiri rapat paripurna ke-18 masa persidangan IV tahun 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 29 Maret 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis
Calon anggota BPK RI 2022-2027 terpilih Isma Yatun (kiri) dan Haerul Saleh saat menghadiri rapat paripurna ke-18 masa persidangan IV tahun 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 29 Maret 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menyerahkan secara resmi Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021 kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Kamis pagi, 23 Juni 2022.

Kepada Jokowi, BPK melaporkan empat kementerian dan lembaga yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Mulai dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

"Kami harap pemerintah dapat terus melakukan upaya efektif agar seluruh kementerian lembaga dapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)," kata Ketua BPK Isma Yatun dalam acara di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 23 Juni 2022.

Sebelumnya dalam sidang paripurna DPR 14 Juni lalu, BPK juga telah menyerahkan LHP atas LKPP tahun 2021 yang diganjar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini adalah opini WTP keenam berturut-turut sejak 2016.

Menurut Isma, BPK memberikan opini WTP atas LKPP 2021 dalam semua hal material yang sesuai standar akuntansi pemerintah. Opini WDP yang diterima 4 kementerian lembaga ini pun tidak berdampak material terhadap LKPP yang mendapat opini WTP.

Selain itu, Isma juga melaporkan kepada Jokowi bahwa LHP atas LKPP 2021 ini mengungkap sejumlah kelemhana sistem pengendalian intern di pemerintahan. Lalu, ada juga ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Meski demikian, Isma menyebut temuan ini tidak berdampak material terhadap kewajaran penyajian LKPP 2021. "Namun tetap perlu ditindaklanjuti pemerintah, guna perbaikan pengelolaan APBN," ujarnya.

Menanggapi laporan BPK tersebut, Jokowi menyebut opini WTP bukanlah tujuan akhir. "Tujuannya adalah bagaimana kita mampu menggunakan uang rakyat sebaik-baiknya," kata dia.

Atas temuan BPK, eks Gubernur DKI Jakarta ini pun meminta para menteri dan kepala lembaga untuk segra menindaklanjutinya. "Serta menyelesaikan semua rekomendasi pemeriksaan BPK," kata Jokowi.

Baca Juga: JakPro Sebut Tidak Ada Lagi Tambahan Commitment Fee untuk Formula E Jakarta

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Prabowo Subianto Disebut Cocok Berpasangan dengan 4 Nama Ini sebagai Cawapresnya

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono (kanan) dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (kiri) menanam mangrove dalam Puncak Penanaman Mangrove Nasional oleh TNI di Seluruh Indonesia 2023 di Taman Wisata Alam Angke Kapuk, Jakarta Utara, Senin, 15 Mei 2023. Penanaman mangrove yang diikuti oleh personil TNI, Polri, Forkopimda, komunitas pecinta lingkungan, mahasiswa, pelajar, dan masyarakat tersebut dalam rangka penanaman mangrove nasional secara serentak jajaran TNI di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Prabowo Subianto Disebut Cocok Berpasangan dengan 4 Nama Ini sebagai Cawapresnya

Prabowo Subianto dinilai perlu mempertimbangan sosok cawapres yang tepat sebagai pendampingnya. Pengamat menyebut ada 4 nama. Siapa saja?


Terpopuler: Tanggapan BSI Mengenai Kabar Negosiasi Lockbit, Sejarah Bisnis Bos Maspion yang Diperiksa KPK

1 jam lalu

BPKN memastikan layanan digital Bank Syariah Indonesia (BSI) sudah aman untuk digunakan para nasabah.
Terpopuler: Tanggapan BSI Mengenai Kabar Negosiasi Lockbit, Sejarah Bisnis Bos Maspion yang Diperiksa KPK

Terpopuler: Tanggapan BSI tentang adanya kabar negosiasi dengan Lockbit, sejarah bisnis bos Maspion Group yang diperiksa KPK.


Alasan Tim Reformasi Hukum Dibentuk Menurut Mahfid Md

3 jam lalu

Menko Polhukam/Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU), Mahfud Md menunjukkan dokumen saat menghadiri rapat dengar pendapat umum dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 29 Maret 2023. Mahfud sempat malah menantang balik Arteria Dahlan untuk melontarkan hal serupa kepada Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan. Dia menjelaskan, Budi merupakan anak buah langsung Presiden yang bertanggung jawab kepada Jokowi. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan Tim Reformasi Hukum Dibentuk Menurut Mahfid Md

Mahfud Md mengungkapkan bahwa Tim Reformasi Hukum tidak berpretensi untuk menyelesaikan kasus konkret saat ini.


Zulkifli Hasan: Kebijakan Ekonomi APEC Harus Rangkul Semua Anggota

16 jam lalu

Ekonomi APEC memperkuat kemitraan kawasan Asia Pasifik.
Zulkifli Hasan: Kebijakan Ekonomi APEC Harus Rangkul Semua Anggota

APEC perlu terus berkomitmen mendorong kebijakan perdagangan yang berkelanjutan dan inklusif.


Pesan ke Mahasiswa RI di Shenzhen Cina, Luhut: Jangan Cuma Pintar, Tapi Pakai Hati

16 jam lalu

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan diperiksa suhu tubuhnya sebelum rapat dengan Presiden Joko Widodo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa 3 Maret 2020. Pemeriksaan kondisi suhu tubuh bagi tamu maupun pejabat tersebut untuk mengantisipasi penyebaran virus corona atau Covid-19 di lingkungan Istana Kepresidenan. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Pesan ke Mahasiswa RI di Shenzhen Cina, Luhut: Jangan Cuma Pintar, Tapi Pakai Hati

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut membangun bangsa tidak hanya bermodalkan pengetahuan, tapi juga dengan hati.


Mendag Saksikan Penandatanganan MoU Perusahaan Dapur Elektrik Indonesia-AS

16 jam lalu

Menteri Perdagangan RI, Zulkifli Hasan menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara perusahaan peralatan dapur elektrik Indonesia dan Amerika Serikat di Detroit, Amerika Serikat, Kamis (25 Mei).
Mendag Saksikan Penandatanganan MoU Perusahaan Dapur Elektrik Indonesia-AS

Hamilton Beach sepakat membeli produk PT Borine mencapai 748,95 miliar rupiah.


Zulkifli Hasan Ajak Peru Percepat Perundingan Dagang melalui CEPA

16 jam lalu

Menteri Perdagangan RI, Zulkifli Hasan melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Pariwisata Peru, Juan Carlos Mathews Salazar di Detroit, Amerika Serikat, Kamis (25 Mei).
Zulkifli Hasan Ajak Peru Percepat Perundingan Dagang melalui CEPA

Indonesia dan Peru sepakat untuk segera mengumumkan peluncuran perundingan Indonesia-Peru CEPA.


Mendag Ajak Kanada Percepat Penyelesaian Perundingan ICA-CEPA

16 jam lalu

Menteri Perdagangan RI, Zulkifli Hasan melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Perdagangan Internasional, Promosi Ekspor, Usaha Kecil, dan Pembangunan Ekonomi Kanada, Mary Ng di Detroit, Amerika Serikat, Kamis (25 Mei).
Mendag Ajak Kanada Percepat Penyelesaian Perundingan ICA-CEPA

Indonesia dan Kanada bersiap menyelenggarakan putaran kelima perundingan ICA-CEPA pada akhir Mei 2023.


Zulkifli Hasan dan Mendag Australia Bahas Peningkatan Kerja Sama

17 jam lalu

Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan bertemu dengan Menteri Perdagangan dan Pariwisata Australia Don Farell, Kamis (25/5) di Detroit, Amerika Serikat (AS).
Zulkifli Hasan dan Mendag Australia Bahas Peningkatan Kerja Sama

Indonesia ingin fokus pada produk pertanian dan jasa untuk diekspor ke Australia.


Deretan Negara yang Dirayu Jokowi untuk Investasi ke IKN

17 jam lalu

Presiden Joko Widodo alias Jokowi didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimulyo meninjau pembangunan rumah jabatan Menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara (KIPP IKN), Kalimantan, Kamis 23 Februari 2023. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan memulai pembangunan rumah jabatan Menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara (KIPP IKN).  TEMPO/Subekti
Deretan Negara yang Dirayu Jokowi untuk Investasi ke IKN

Berikut daftar lengkap negara yang dirayu Jokowi untuk investasi ke IKN. Negara mana sajakah itu?