BPK Lapor Jokowi: 4 Kementerian Lembaga Dapat Opini WDP

Kamis, 23 Juni 2022 11:27 WIB

Calon anggota BPK RI 2022-2027 terpilih Isma Yatun (kiri) dan Haerul Saleh saat menghadiri rapat paripurna ke-18 masa persidangan IV tahun 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 29 Maret 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta -Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menyerahkan secara resmi Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021 kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Kamis pagi, 23 Juni 2022.

Kepada Jokowi, BPK melaporkan empat kementerian dan lembaga yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Mulai dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

"Kami harap pemerintah dapat terus melakukan upaya efektif agar seluruh kementerian lembaga dapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)," kata Ketua BPK Isma Yatun dalam acara di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 23 Juni 2022.

Sebelumnya dalam sidang paripurna DPR 14 Juni lalu, BPK juga telah menyerahkan LHP atas LKPP tahun 2021 yang diganjar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini adalah opini WTP keenam berturut-turut sejak 2016.

Menurut Isma, BPK memberikan opini WTP atas LKPP 2021 dalam semua hal material yang sesuai standar akuntansi pemerintah. Opini WDP yang diterima 4 kementerian lembaga ini pun tidak berdampak material terhadap LKPP yang mendapat opini WTP.

Selain itu, Isma juga melaporkan kepada Jokowi bahwa LHP atas LKPP 2021 ini mengungkap sejumlah kelemhana sistem pengendalian intern di pemerintahan. Lalu, ada juga ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Meski demikian, Isma menyebut temuan ini tidak berdampak material terhadap kewajaran penyajian LKPP 2021. "Namun tetap perlu ditindaklanjuti pemerintah, guna perbaikan pengelolaan APBN," ujarnya.

Menanggapi laporan BPK tersebut, Jokowi menyebut opini WTP bukanlah tujuan akhir. "Tujuannya adalah bagaimana kita mampu menggunakan uang rakyat sebaik-baiknya," kata dia.

Atas temuan BPK, eks Gubernur DKI Jakarta ini pun meminta para menteri dan kepala lembaga untuk segra menindaklanjutinya. "Serta menyelesaikan semua rekomendasi pemeriksaan BPK," kata Jokowi.

Baca Juga: JakPro Sebut Tidak Ada Lagi Tambahan Commitment Fee untuk Formula E Jakarta






Memacu Jumlah Mobil Listrik di DKI Jakarta, dan Langkah Jokowi Jawab Mahalnya Kendaraan Listrik

8 jam lalu

Memacu Jumlah Mobil Listrik di DKI Jakarta, dan Langkah Jokowi Jawab Mahalnya Kendaraan Listrik

Salah satu keunggulan menggunakan mobil listrik adalah kenyamanan dan tentunya ramah terhadap lingkungan.


2 Faktor Pengaruhi Peluang Gibran sebagai Calon Gubernur Jakarta 2024: Jokowi dan Megawati

10 jam lalu

2 Faktor Pengaruhi Peluang Gibran sebagai Calon Gubernur Jakarta 2024: Jokowi dan Megawati

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka memiliki 2 faktor yang bisa mempengaruhi peluangnya sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada pilgub 2024.


Jokowi Bakal Bahas Upaya Perdamaian Ukraina - Rusia di Pertemuan Negara G7

14 jam lalu

Jokowi Bakal Bahas Upaya Perdamaian Ukraina - Rusia di Pertemuan Negara G7

Jokowi mengakui upaya mendamaikan Ukraina dan Rusia bukan hal yang mudah. Namun, ia menyatakan Indonesia tetap bakal mencoba hal tersebut.


Pagi Ini Jokowi Bertolak dari Jakarta untuk Temui Putin dan Zelensky

15 jam lalu

Pagi Ini Jokowi Bertolak dari Jakarta untuk Temui Putin dan Zelensky

Pagi ini Jokowi dijadwalkan menuju Munich, Jerman, sebelum berangkat ke Rusia dan Ukraina.


Bahlil: Foxconn Ingin Investasi di Pengembangan Smart City IKN Nusantara

22 jam lalu

Bahlil: Foxconn Ingin Investasi di Pengembangan Smart City IKN Nusantara

Bahlil Lahadalia mengatakan Foxconn berminat untuk investasi di ibu kota negara (IKN) Nusantara, khususnya pengembangan smart city.


Subsidi BBM Kian Membebani APBN, Pengamat Energi Sarankan 3 Hal ini

1 hari lalu

Subsidi BBM Kian Membebani APBN, Pengamat Energi Sarankan 3 Hal ini

Sedikitnya ada tiga langkah yang bisa diambil pemerintah untuk menekan beban subsidi BBM dan elpiji agar menghemat APBN.


Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 34 Dibuka Hari Ini, Simak Syaratnya

1 hari lalu

Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 34 Dibuka Hari Ini, Simak Syaratnya

Peserta yang lolos program pendaftaran Kartu Prakerja akan memperoleh bantuan Rp 3,55 juta.


Warga Bogor Kecewa Lahan yang Dibagikan Jokowi Disita Satgas BLBI

2 hari lalu

Warga Bogor Kecewa Lahan yang Dibagikan Jokowi Disita Satgas BLBI

178 SHM yang dahulu dibagikan Presiden Jokowi di Istana Bogor dibatalkan karena masuk dalam objek sitaan Tim Satgas BLBI. Tengah diusut Bareskrim.


Warga Jasinga Diberi Tanah oleh Jokowi Lalu Disita Satgas BLBI

2 hari lalu

Warga Jasinga Diberi Tanah oleh Jokowi Lalu Disita Satgas BLBI

Warga Jasinga, Kabupaten Bogor, kecewa tanah mereka yang didapat dari redistribusi lahan eks HGU diambil oleh Satgas BLBI


Surya Paloh Sodorkan Nama Capres ke Jokowi untuk Akhiri Era Cebong Kadrun

2 hari lalu

Surya Paloh Sodorkan Nama Capres ke Jokowi untuk Akhiri Era Cebong Kadrun

Surya Paloh mengaku menyodorkan beberapa nama capres kepada Presiden Jokowi untuk cegah polarisasi