TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menyiapkan skema insentif, baik fiskal maupun nonfiskal, untuk menarik pendanaan bagi pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.
"Insentif yang disiapkan itu harus menarik para investor, tapi tentu saja itu tidak boleh melanggar ketentuannya yang berlaku," kata Koordinator Komunikasi dan Informasi Tim Transisi IKN Nusantara Sidik Pramono saat dihubungi di Jakarta, Jumat 17 Juni 2022.
Sidik masih enggan membeberkan skema insentif tersebut. Ia menuturkan pemerintah dalam waktu dekat akan menyelesaikan rancangan peraturan mengenai insentif tersebut dan mengumumkannya ke publik.
"Insentifnya ada banyak, belum bisa saya sebutkan. Semoga dalam waktu dekat akan keluar," katanya.
Selain merampungkan beleid peraturan mengenai insentif, kata Sidik, saat ini Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe intensif bertemu para calon investor untuk pembangunan Nusantara.
Bambang pada Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) di Davos, Swiss, pada Mei 2022 lalu juga gencar mempromosikan IKN Nusantara kepada para pimpinan perusahaan global.
"Sejumlah calon investor dari berbagai negara, dari berbagai bidang usaha, sudah menyampaikan ketertarikannya untuk turut berkontribusi dalam pembangunan IKN," ujarnya.
Sidik mengatakan Tim Transisi IKN optimistis akan banyak investor atau swasta asing yang akan tertarik mendanai pembangunan IKN karena konsep smart city, sustainable dan green city yang akan dibangun di IKN.
Aturan Insentif dan Disinsentif IKN Disusun
