Partai Buruh Minta KPU Cabut Masa Kampanye Pemilu 75 Hari

Sejumlah massa buruh menggelar aksi di depan Gedung DPR, Rabu, 15 Juni 2022. Aksi itu diikuti ratusan buruh dari berbagai aliansi buruh seperti Partai Buruh, KSPI, dan FSPMI. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta -Partai Buruh dan organisasi serikat buruh lainnya membawa lima tuntutan dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan Gedung DPR/MPR RI, Rabu 15 Juni 2022. Salah satu tuntutan yang menjadi fokus peserta unjuk rasa adalah menolak masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) yang hanya berlangsung 75 hari.

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengungkapkan tindakan tersebut telah melanggar undang-undang. Sebab, masa kampanye jika merujuk pada undang-undang adalah 7 sampai 9 bulan sejak ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap (DPT).

"Kami meminta KPU mencabut masa kampanye 75 hari karena KPU berbahaya sekali melanggar Undang-undang. Bahwa disampaikan dalam Undang-undang, masa kampanye 7 sampai 9 bulan sejak ditetapkan DPT," kata Said saat di depan Gedung DPR/MPR Senayan, Rabu 15 Juni 2022.

Said berujar bahwa KPU telah bersepakat dengan pemerintah dan DPR dalam melanggar undang-undang. Menurutnya KPU bukan berada di bawah DPR dan pemerintah yang nantinya akan menjadi peserta Pemilu.

"Kok KPU bersepakat dengan peserta Pemilu, bagaimana dengan parpol baru termasuk Partai Buruh, bagaimana dengan parpol non parlemen. Berarti KPU sudah tidak berlaku, Pemilu tidak bersih, pemilu tidak jurdil," kata Said.

Adapun empat tuntutan lainnya yakni: Tolak Revisi Undang-Undang Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan (PPP); Tolak Omnibus Law - Undang-Undang Cipta Kerja; Sahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dan Tolak Liberalisasi Pertanian melalui sidang WTO.

Pada unjuk rasa kali ini Said mengatakan bahwa massa buruh berasal dari kawasan Jabodetabek, Karawang, Bandung, hingga Purwakarta. Aksi ini, menurutnya juga serempak digelar di sejumlah daerah.

"Hari ini hanya awalan dari aksi-aksi yang kami organisir oleh partai buruh dan organisasi serikat buruh dan serikat petani lainnya," ungkapnya.

Baca Juga: Polisi Belum Alihkan Arus Lalu Lintas Antisipasi Demonstrasi Buruh di DPR

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Tolak Perpu Cipta Kerja, Partai Buruh Akan Turunkan Ribuan Massa Senin Pekan Depan

5 jam lalu

Tolak Perpu Cipta Kerja, Partai Buruh Akan Turunkan Ribuan Massa Senin Pekan Depan

Partai buruh menyatakan akan menggelar aksi besar-besaran untuk menolak Perpu Cipta Kerja.


Walhi Ajak Pilih Pemimpin Peduli Lingkungan

2 hari lalu

Walhi Ajak Pilih Pemimpin Peduli Lingkungan

Ekonomi nusantara bisa menjadi solusi untuk menjawab dua krisis besar saat ini yaitu ketimpangan dalam kesejahteraan dan krisis lingkungan.


Pantarlih Pemilu 2024: Pembentukan, Masa Kerja, dan Gajinya

3 hari lalu

Pantarlih Pemilu 2024: Pembentukan, Masa Kerja, dan Gajinya

Pantarlih salah satu badan yang membantu KPU


Buzzer Mainkan Isu SARA Jelang Pemilu, Ini Sanksi Pidana untuk Mereka

3 hari lalu

Buzzer Mainkan Isu SARA Jelang Pemilu, Ini Sanksi Pidana untuk Mereka

Bawaslu akan menindak buzzer yang menggunakan isu identitas atau SARA di media sosial. Bila terbukti bersalah akan dikenakan pelanggaran UU ITE


Junta Myanmar Gelar Pemilu, Dinilai Hanya Akal-akalan

5 hari lalu

Junta Myanmar Gelar Pemilu, Dinilai Hanya Akal-akalan

Junta militer Myanmar mengumumkan persyaratan, yang dinilai tidak masuk akal, bagi partai politik untuk mengikuti pemilihan tahun ini.


Bawaslu Kota Depok Belum Punya Kantor Sendiri, Ngontrak Rp110 Juta per Tahun

6 hari lalu

Bawaslu Kota Depok Belum Punya Kantor Sendiri, Ngontrak Rp110 Juta per Tahun

Bawaslu Kota Depok berharap pemerintah memfasilitasi mereka menyediakan kantor permanen


Perpu Cipta Kerja Sampai di DPR, Puluhan Ribu Buruh Gelar Aksi 6 Februari 2023

6 hari lalu

Perpu Cipta Kerja Sampai di DPR, Puluhan Ribu Buruh Gelar Aksi 6 Februari 2023

Jelang penetapan Perpu Cipta Kerja disahkan oleh DPR RI, ribuan buruh kembali akan melakukan aksi masa besar besaran di gedung wakil rakyat pada Senin, 6 Februari 2023 mendatang.


Syarat Mendaftar Pantarlih Pemilu 2024, Apa Saja?

6 hari lalu

Syarat Mendaftar Pantarlih Pemilu 2024, Apa Saja?

Panitia Pemutakhiran Data Pemilih atau pantarlih salah satu badan yang membantu KPU


Pantarlih dalam Tahapan Pemilu, Apa Tugas dan Tanggung Jawabnya?

6 hari lalu

Pantarlih dalam Tahapan Pemilu, Apa Tugas dan Tanggung Jawabnya?

KPU selama penyelenggaraan pemilu juga dibantu panitia pemutakhiran data pemilih atau pantarlih.


Ketua Partai Ummat Lumajang Optimistis Raup Pemilih Lintas Agama

8 hari lalu

Ketua Partai Ummat Lumajang Optimistis Raup Pemilih Lintas Agama

Ketua DPD Partai Ummat Kabupaten Lumajang, Suharyo AP merasa bisa bergerak di semua lini sosial kemasyarakatan ketika bersilaturahmi.