Baru 22,4 Persen Pemda Punya E-katalog, LKPP Jemput Bola ke Daerah

Logo LKPP.

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mencatat baru 123 pemerintah daerah (pemda) telah mengembangkan etalase barang/jasa di e-Katalog Lokal, atau hanya 22,4 persen dari seluruh 425 pemda.

Oleh karena itu, Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas terus mendorong pemerintah daerah agar segera membentuk e-Katalog Lokal.

"Katalog Lokal akan menjadi instrumen untuk menggerakkan ekonomi daerah karena di situlah UMK dan pelaku usaha lokal bisa mudah dalam mengakses belanja pemerintah," katanya lewat keterangan resmi di Jakarta, Selasa 14 Juni 2022.

Menurut Anas, kunci pertumbuhan ekonomi adalah dengan melakukan pemerataan ekonomi ke daerah-daerah.

Katalog Lokal akan jadi etalase bagi UMK-Koperasi untuk dapat memajang produk terbaik mereka sehingga bisa dibeli pemerintah daerah setempat.

Untuk mengakselerasi pembuatan e-Katalog Lokal, LKPP akan melakukan jemput bola dengan melakukan konsultasi secara intensif agar pemda bisa bergerak lebih cepat.

LKPP sendiri telah melakukan sejumlah penyesuaian regulasi untuk mendukung arahan Presiden Jokowi terkait peningkatan produk dalam negeri.

Anas menyebut Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah mengamanatkan agar kementerian/lembaga/pemerintah daerah (K/L/PD) meningkatkan belanja produk dalam negeri, memperbesar porsi belanja untuk usaha kecil, mikro dan koperasi (UMK-Koperasi) serta percepatan belanja APBN/APBD melalui Katalog Elektronik (e-Katalog).

"Dari kebijakan Presiden tersebut, diamanatkan bahwa 40 persen belanja dialokasikan untuk UMK-Koperasi," pungkas mantan Bupati Banyuwangi itu.

Pesan Jokowi Soal E-Katalog






Alokasi Anggaran KUR Tahun Depan Naik jadi Rp 450 Triliun, Airlangga: Ekonomi Domestik Perlu Dijaga

1 hari lalu

Alokasi Anggaran KUR Tahun Depan Naik jadi Rp 450 Triliun, Airlangga: Ekonomi Domestik Perlu Dijaga

Pemerintah akan menetapkan anggaran untuk KUR sebesar Rp 450 triliun pada tahun 2023 atau naik dari tahun ini yang sebesar Rp 373 triliun.


Target Pertumbuhan Ekonomi RI 2023 5,3 Persen, Sri Mulyani: Sangat Ambisius

1 hari lalu

Target Pertumbuhan Ekonomi RI 2023 5,3 Persen, Sri Mulyani: Sangat Ambisius

Sri Mulyani optimistis perekonomian Indonesia bebas resesi.


OJK Catat 18 Pegadaian Ilegal Beroperasi di Nusa Tenggara Barat

1 hari lalu

OJK Catat 18 Pegadaian Ilegal Beroperasi di Nusa Tenggara Barat

Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat (OJK NTB) Rico Rinaldy menyatakan adanya 18 pegadaian illegal di daerahnya. Kesemuanya akan diminta datang ke kantor OJK NTB, Kamis 8 Desember 2022.


Menteri PUPR Minta Anggaran Pembangunan Infrastruktur Tak Hanya Bersumber dari APBN

2 hari lalu

Menteri PUPR Minta Anggaran Pembangunan Infrastruktur Tak Hanya Bersumber dari APBN

Selain dari APBN, pendanaan untuk pembangunan infrastruktur bisa digali dari pembiayaan kreatif.


Harga Telur Meroket Menjelang Natal dan Tahun Baru, Peternak Wajib Jual Maksimal Rp 27.500

2 hari lalu

Harga Telur Meroket Menjelang Natal dan Tahun Baru, Peternak Wajib Jual Maksimal Rp 27.500

Pinsar Petelur Nasional mencatat kenaikan harga telur terjadi sejak 20 November 2022.


Sri Mulyani: APBN 2023 Dirancang Defisit 2,84 Persen dari PDB, Demi Kesehatan Keuangan RI

2 hari lalu

Sri Mulyani: APBN 2023 Dirancang Defisit 2,84 Persen dari PDB, Demi Kesehatan Keuangan RI

Sri Mulyani mengatakan pada tahun 2022, belanja APBN sebesar Rp 3.106,4 triliun dan defisit diperkirakan turun lagi menjadi Rp 598 triliun.


Belanja Infrastruktur 2023 Rp 392,1 Triliun, Sri Mulyani: Untuk Selesaikan PSN, IKN dan...

3 hari lalu

Belanja Infrastruktur 2023 Rp 392,1 Triliun, Sri Mulyani: Untuk Selesaikan PSN, IKN dan...

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan anggaran belanja negara tahun 2023 untuk infrastruktur di Indonesia sebesar Rp 392,1 triliun.


Ekonomi Mulai Bangkit, Sri Mulyani Sebut Defisit APBN Tahun Ini Turun jadi Rp 598 T

3 hari lalu

Ekonomi Mulai Bangkit, Sri Mulyani Sebut Defisit APBN Tahun Ini Turun jadi Rp 598 T

Sri Mulyani menyatakan Indonesia dapat menangani pandemi sekaligus mengelola dampak sangat baik dibandingkan banyak negara-negara lain di dunia.


6 Fokus Jokowi untuk APBN 2023, dari Penguatan SDM hingga Infrastruktur

3 hari lalu

6 Fokus Jokowi untuk APBN 2023, dari Penguatan SDM hingga Infrastruktur

Besaran APBN 2023 sebesar Rp3.061,2 triliun; dengan defisit Rp598,2 triliun atau 2,84 persen.


Hadapi Gejolak Ekonomi Global, Jokowi: APBN 2023 Fokus pada 6 Kebijakan

3 hari lalu

Hadapi Gejolak Ekonomi Global, Jokowi: APBN 2023 Fokus pada 6 Kebijakan

Presiden Jokowi membeberkan strategi Indonesia merespons tantangan ekonomi global yang bergejolak. APBN 2023 dipastikan berfokus pada 6 kebijakan.