BPKP: Pertama Kalinya Produk Lokal Dominasi E-katalog Nasional

Muhammad Yusuf Ateh melambaikan tangan saat dilantik Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 5 Februari 2020. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta -Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan memasuki minggu ketiga Juni ini, pertama kalinya e-katalog nasional didominasi produk dalam negeri (PDN). 

"Alhamdulillah sampai 13 Juni kemarin PDN (produk dalam negeri) yang tayang di e-katalog dan transaksinya untuk pertama kalinya telah berhasil menyaingi produk impor," ujarnya dalam Rakornas Pengawasan Intern pada Selasa, 14 Juni 2021.

Ia mengatakan sampai dengan triwulan satu, e katalog masih didominasi oleh produk impor, baik dari sisi produk tayang maupun transaksi. Namun setelah terbitnya Inpres Nomor 2 tahun 2022, kondisi tersebut berangsur membaik. Lalu pada minggu ketiga Mei 2022 barulah produk lokal telah mendominasi produk tayang di e-katalog nasional, meskipun secara transaksi produk impor masih lebih tinggi.

Adapun walaupun produk lokal sudah mendominasi e-katalog nasional, Ateh mengatakan pemerintah masih banyak melakukan belanja produk impor. Berdasarkan pengawasan BPKP, setidaknya terdapat 842 produk impor yang dibeli melalui e katalog yang sudah ada produk lokalnya.

Ateh menuturkan realisasi belanja produk dalam negeri oleh pemerintah baru mencapai Rp 180,72 triliun atau 45,18 persen dari target yaitu, Rp 400 triliun.

Ia mengatakan, keengganan untuk membeli produk lokal tersebut dipicu oleh harga produk lokal yang relatif lebih tinggi dibandingkan produk impor. Dari sampel pengujian BKPB, dari 853 produk impor yang dibeli, sebanyak 560 produk atau sekitar 66 persen harganya lebih murah dibandingkan produk lokal. 

Selain itu, ia mengidentifikasi adanya permasalahan pada tahap perencanaan belanja. Menurutnya, pemerintah kesulitan mengidentifikasi belanja yang dapat dioptimalkan untuk menyerap produk dalam negeri. 

"Ketiadaan daftar rujukan yang komprehensif mengenai produk dalam negeri dengan TKDN yang baik menjadi salah satu penyebab sulitnya merencanakan belanja produk lokal," kata dia. 

Menurut Ateh, pemanfaatan belanja pemerintah harus dimaksimalkan untuk menyerap produk dalam negeri sehingga dapat mengalirkan manfaat secara maksimal kepada aktifitas ekonomi dalam negeri. 

"Hal ini memerlukan penguatan tata kelola pengendalian dan pengawasan interen yang efektif," kata Ateh.

Baca Juga: BPKP: Pemerintah Masih Banyak Belanja Produk Impor






Moeldoko Nyatakan Tak Setuju Impor Beras, tapi...

12 jam lalu

Moeldoko Nyatakan Tak Setuju Impor Beras, tapi...

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menilai impor beras adalah alternatif terakhir apabila memang diperlukan.


Di Depan Zulhas, Hotman Paris Singgung Jagoan yang Monopoli Izin Impor

1 hari lalu

Di Depan Zulhas, Hotman Paris Singgung Jagoan yang Monopoli Izin Impor

Menjawab pertanyaan Hotman Paris, Zulkifli alias Zulhas menjelaskan, izin impor sejatinya dibagi secara rata dan telah diatur dalam neraca komoditas.


Klaim Produksi Beras Surplus, Jabar dan Jatim Minta Bulog Tak Impor

3 hari lalu

Klaim Produksi Beras Surplus, Jabar dan Jatim Minta Bulog Tak Impor

Sebagai produsen beras nasional tertinggi, Jawa Barat dan Jawa Timur mengaku siap memasok beras ke gudang Bulog dan meminta agar tak dilakukan impor.


DKI Jakarta Jadi Provinsi dengan Tingkat Realisasi Produk Dalam Negeri Tertinggi

4 hari lalu

DKI Jakarta Jadi Provinsi dengan Tingkat Realisasi Produk Dalam Negeri Tertinggi

Tingkat realisasi Produk Dalam Negeri (PDN) DKI Jakarta tertinggi di Indonesia, yaitu Rp 8,5 triliun.


Wamenkeu Sebut Produk Dalam Negeri Bisa Topang Ekonomi RI di Tengah Ancaman Krisis

5 hari lalu

Wamenkeu Sebut Produk Dalam Negeri Bisa Topang Ekonomi RI di Tengah Ancaman Krisis

Wamenkeu mengatakan penggunaan produk dalam negeri bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru.


Luhut: Tahun Depan, Belanja Produk Impor Maksimal 5 Persen

5 hari lalu

Luhut: Tahun Depan, Belanja Produk Impor Maksimal 5 Persen

Luhut yakin pengurangan porsi impor ini dapat meningkatkan belanja produk dalam negeri sehingga memberikan dampak ekonomi yang signifikan.


Presiden Jokowi: Berikan Insentif bagi Investor dan Industri Produk Substitusi Impor

5 hari lalu

Presiden Jokowi: Berikan Insentif bagi Investor dan Industri Produk Substitusi Impor

Jokowi memerintahkan jajarannya untuk memberikan insentif bagi investor dan industri yang berhasil memproduksi barang substitusi impor.


NFA Gandeng Ombudsman dan BPKP Kawal Program Strategis Pangan

5 hari lalu

NFA Gandeng Ombudsman dan BPKP Kawal Program Strategis Pangan

Perencanaan pangan nasional apabila tidak dikelola dengan baik akan memunculkan instabilitas pasokan yang berdampak pada inflasi.


Bapanas Minta Ombudsman dan BPKP Bantu Awasi Program Strategis Pangan

5 hari lalu

Bapanas Minta Ombudsman dan BPKP Bantu Awasi Program Strategis Pangan

Badan Pangan Nasional (Bapanas) meminta Ombudsman RI dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawasi program strategis pangan.


Basuki Hadimuljono Pastikan TKDN Proyek Kementerian PUPR Minimal 80 Persen

7 hari lalu

Basuki Hadimuljono Pastikan TKDN Proyek Kementerian PUPR Minimal 80 Persen

Kementerian PUPR meningkatkan penggunaan bahan bangunan ramah lingkungan.