TEMPO.CO, Jakarta -Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan memasuki minggu ketiga Juni ini, pertama kalinya e-katalog nasional didominasi produk dalam negeri (PDN).
"Alhamdulillah sampai 13 Juni kemarin PDN (produk dalam negeri) yang tayang di e-katalog dan transaksinya untuk pertama kalinya telah berhasil menyaingi produk impor," ujarnya dalam Rakornas Pengawasan Intern pada Selasa, 14 Juni 2021.
Ia mengatakan sampai dengan triwulan satu, e katalog masih didominasi oleh produk impor, baik dari sisi produk tayang maupun transaksi. Namun setelah terbitnya Inpres Nomor 2 tahun 2022, kondisi tersebut berangsur membaik. Lalu pada minggu ketiga Mei 2022 barulah produk lokal telah mendominasi produk tayang di e-katalog nasional, meskipun secara transaksi produk impor masih lebih tinggi.
Adapun walaupun produk lokal sudah mendominasi e-katalog nasional, Ateh mengatakan pemerintah masih banyak melakukan belanja produk impor. Berdasarkan pengawasan BPKP, setidaknya terdapat 842 produk impor yang dibeli melalui e katalog yang sudah ada produk lokalnya.
Ateh menuturkan realisasi belanja produk dalam negeri oleh pemerintah baru mencapai Rp 180,72 triliun atau 45,18 persen dari target yaitu, Rp 400 triliun.
Ia mengatakan, keengganan untuk membeli produk lokal tersebut dipicu oleh harga produk lokal yang relatif lebih tinggi dibandingkan produk impor. Dari sampel pengujian BKPB, dari 853 produk impor yang dibeli, sebanyak 560 produk atau sekitar 66 persen harganya lebih murah dibandingkan produk lokal.
Selain itu, ia mengidentifikasi adanya permasalahan pada tahap perencanaan belanja. Menurutnya, pemerintah kesulitan mengidentifikasi belanja yang dapat dioptimalkan untuk menyerap produk dalam negeri.
"Ketiadaan daftar rujukan yang komprehensif mengenai produk dalam negeri dengan TKDN yang baik menjadi salah satu penyebab sulitnya merencanakan belanja produk lokal," kata dia.
Menurut Ateh, pemanfaatan belanja pemerintah harus dimaksimalkan untuk menyerap produk dalam negeri sehingga dapat mengalirkan manfaat secara maksimal kepada aktifitas ekonomi dalam negeri.
"Hal ini memerlukan penguatan tata kelola pengendalian dan pengawasan interen yang efektif," kata Ateh.
Baca Juga: BPKP: Pemerintah Masih Banyak Belanja Produk Impor
