Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KPPU Vonis Bersalah PT Aero Citra Kargo karena Monopoli Ekspor Benur Lobster

image-gnews
Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). TEMPO/Tony Hartawan
Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU vonis bersalah PT Aero Citra Kargo (ACK) karena melakukan monopoli jasa kargo ekspor benih bening lobster (benur) pada Kamis, 9 Juni 2022, dan meraup untung besar melalui praktik monopoli.

Majelis Komisi menyatakan terlapor atau PT Aero Citra Kargo terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 UU Nomor 5 Tahun 1999. Vonis dibacakan oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Harry Agustanto (Ketua Majelis), Dinni Melanie (Anggota Majelis), dan Chandra Setiawan (Anggota Majelis).

“Berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis, dan kesimpulan sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka mengingat Pasal 43 Ayat 3 UU Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi memutuskan menyatakan terlapor secara terbukti secara sah dan meyakinkan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 UU Nomor 5 Tahun 1999,” kata Ketua Majelis Komisi Harry Agustanto, di ruang sidang gedung Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Jakarta Pusat, Kamis, 9 Juni 2022.

Melalui putusan ini, Majelis Komisi juga menjatuhkan denda 10 persen dari nilai penjualan jasa pengurusan transportasi pengeluaran atau ekspor benih bening lobster (BBL) ke Vietnam, Hong Kong, dan Taiwan, sehingga meraup untung eksesif yang tidak wajar dengan margin 323,53 persen yang diperoleh melalui praktik monopoli.

“Majelis Komisi memperhitungkan pengenaan sanksi denda 10 persen dari nilai ekspor BBL ke Vietnam, Hong Kong, Taiwan dengan angkutan udara pada periode Juni-November 2020 sebesar Rp 7.658.111.880,” kata anggota Majelis Komisi Chandra Setiawan.

Namun Majelis Hakim menilai PT ACK tidak memiliki kemampuan membayar denda karena berdasarkan keterangan ahli Kepala Seksi Pengelolaan Data Warehouse, Direktorat Data dan Informasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak, Nopi Priyanto Kurniawan, menyatakan laporan keuangan wajib pajak PT ACK pada 2019 penjualan dan laba bersih sama dengan Rp 0.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Tindak Pidana Cukai Kini Bisa Dihentikan, DJBC: Aturan Ini Semacam Restorative Justice

18 jam lalu

Personel Bea dan Cukai memantau kapal yang dicurigai saat melintas di Perairan Selat Malaka di Perairan Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, Riau, 6 September 2020. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan yang merupakan instansi pemegang tugas kepabeanan memiliki peran yang cukup strategis menjaga wilayah perbatasan yang sebagian besar terdiri dari perairan ini. ANTARA FOTO/M N Kanwa
Tindak Pidana Cukai Kini Bisa Dihentikan, DJBC: Aturan Ini Semacam Restorative Justice

Untuk menghentikan penyidikan tindak pidana cukai, tersangka diwajibkan membayar sanksi administratif berupa denda empat kali nilai cukai yang seharusnya dibayarkan.


Ma'ruf Amin Minta KPK dan MK Jaga Integritas, Ini Kisah Berdiri 2 Lembaga Hukum Itu

2 hari lalu

Suasana di depan Gedung KPK/Tempo/Mirza Bagaskara
Ma'ruf Amin Minta KPK dan MK Jaga Integritas, Ini Kisah Berdiri 2 Lembaga Hukum Itu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin minta KPK dan MK jaga marwah dan integritasnya. Bagaimana kisah pendirian 2 lembaga hukum itu.


Terkini: PLN Group Kerja Sama dengan 4 Startup, Kereta Cepat Whoosh Jadi Tranportasi Liburan

2 hari lalu

Petugas PLN tengah melakukan perawatan Saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) di kawasan Desa Sumber Jaya, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin, 25 September 2023. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menargetkan pengembangannya akan mencapai  9,3 giga watt (GW) pada tahun 2030 mendatang. Tempo/Tony Hartawan
Terkini: PLN Group Kerja Sama dengan 4 Startup, Kereta Cepat Whoosh Jadi Tranportasi Liburan

PLN Group meneken perjanjian kerja sama dengan empat startup Indonesia, yaitu Kanggo, Rekosistem, Imajin, dan Fresh Factory.


Sidang Keberatan Putusan KPPU Perkara Minyak Goreng Digelar Besok

2 hari lalu

Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). TEMPO/Tony Hartawan
Sidang Keberatan Putusan KPPU Perkara Minyak Goreng Digelar Besok

Sidang upaya keberatan atas Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) soal perkara minyak goreng akan dimulai besok.


Top 3 Metro: Konflik PLN Vs Pelanggan Didenda Rp 33 Juta Berakhir, Arya Sinulingga Salahkan Drainase JIS

2 hari lalu

Petugas PLN melakukan pencatatan meteran listrik secara langsung di rumah warga di kawasan Cipulir, Jakarta, Selasa, 30 Juni 2020. PLN memastikan seluruh petugas akan melakukan pencatatan meter secara langsung ke rumah pelanggan pascabayar. TEMPO/Tony Hartawan
Top 3 Metro: Konflik PLN Vs Pelanggan Didenda Rp 33 Juta Berakhir, Arya Sinulingga Salahkan Drainase JIS

Tiga berita Top 3 Metro tentang denda Rp 33 juta yang dialami pelanggan PLN, lalu Arya Sinulingga salahkan drainase JIS bikin lapangan tergenang.


PLN: Denda Pelanggaran Pemakaian Listrik Tak Bisa Dikurangi Namun Bisa Dicicil

5 hari lalu

Petugas PLN melakukan pencatatan meteran listrik secara langsung di rumah warga di kawasan Cipulir, Jakarta, Selasa, 30 Juni 2020. PLN memastikan seluruh petugas akan melakukan pencatatan meter secara langsung ke rumah pelanggan pascabayar. TEMPO/Tony Hartawan
PLN: Denda Pelanggaran Pemakaian Listrik Tak Bisa Dikurangi Namun Bisa Dicicil

PLN UID Jakarta Raya menyebut bahwa denda pelanggan pemakaian listrik tak bisa dikurangi, tetapi pelanggan bisa mencicil.


18 Calon Anggota KPPU Jalani Uji Kelayakan dan Kepatutan dengan Komisi VI DPR Hari Ini dan Besok

15 hari lalu

Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). TEMPO/Tony Hartawan
18 Calon Anggota KPPU Jalani Uji Kelayakan dan Kepatutan dengan Komisi VI DPR Hari Ini dan Besok

Uji Kelayakan dan kepatutan atas calon anggota KPPU periode 2023-2028 digelar Komisi VI DPR RI pada Selasa-Rabu, 14-15 November 2023.


Google Bayar Multi-Miliar Dollar ke Apple, Saksi: Ini Normal, Bukan Monopoli

15 hari lalu

Gaji kerja di Google yang paling tinggi bisa mencapai Rp7,6 miliar per tahun. Berikut ini informasi lengkap gaji di Google sesuai tingkatannya. Foto: Canva
Google Bayar Multi-Miliar Dollar ke Apple, Saksi: Ini Normal, Bukan Monopoli

Pakar Google dalam sidang antimonopoli AS membela miliaran dolar yang dibayarkan kepada pembuat perangkat.


Mengenal Apa Itu Struktur Pasar, Jenis, dan Contohnya

16 hari lalu

Struktur pasar adalah konsep kunci dalam ilmu ekonomi yang menggambarkan interaksi dalam sektor ekonomi. Ini penjelasannya. Foto: Canva
Mengenal Apa Itu Struktur Pasar, Jenis, dan Contohnya

Struktur pasar adalah konsep kunci dalam ilmu ekonomi yang menggambarkan interaksi dalam sektor ekonomi. Ini penjelasannya.


Harga Gula Naik, KPPU Minta ke Pelaku Usaha Tidak Kartel, Tahan Pasokan dan Tying

18 hari lalu

Kepala KPPU Kanwil 1 Medan, Ridho Pamungkas saat menggelar FGD terkait stok dan alur distribusi gula menjelang HBKN Nataru 2024 di Sumut di kantor KPPU Kanwil 1 Medan, Jumat, 10 November 2023. Dok: KPPU Kanwil 1 Medan
Harga Gula Naik, KPPU Minta ke Pelaku Usaha Tidak Kartel, Tahan Pasokan dan Tying

KPPU menyebutkan kenaikan harga gula karena rantai distribusi gula belum efisien dan terdapat indikasi distorsi pasar.