Sofyan Djalil: 8 Juta Sertifikat Tanah Disekolahkan

Selasa, 7 Juni 2022 15:00 WIB

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN), Sofyan Djalil menyampaikan pemaparan dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 22 Maret 2021. Rapat tersebut membahas sertifikat elektronik, evaluasi pelaksanaan program kerja, dan membahas masalah aktual lainnya. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil mengatakan terdapat 8 juta sertifikat tanah yang disekolahkan atau dijadikan jaminan untuk pinjaman di bank.

"Hari ini dari catatan kami, barang kali yang baru menggunakan atau menyekolahkan sertifikat itu sekitar 8 juta sertifikat," kata Sofyan dalam konferensi pers pada Selasa, 7 Juni 2022.

Dia mengatakan jumlah itu baru 10 persen dari total sertifikat tanah yang terdaftar di Kementerian ATR/BPN sebanyak 80 juta. Dia berharap nantinya semua sertifikat tanah bisa dimanfaatkan pemiliknya untuk mengembangkan perekonomian.

"Jadi kalau 80 juta semua bisa di-leverages untuk kepentingan ini, luar biasa dampak ekonominya," ujarnya.

Dia saat ini tengah berupaya agar semua pemilik lahan mendaftarkan tanah yang dimiliki di seluruh Indonesia. Menurutnya, kalau semua tanah sudah terdaftar dan bersertifikat, maka kita membuka pandora box.

"Di mana masyarakat yang selama ini tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal, menjadi punya akses," kata dia.

Sertifikat Tanah untuk Inklusi Keuangan






Kepala BPN Hadi Tjahjanto: PTSL Mampu Selesaikan Sengketa Lahan hingga Mafia Tanah

1 hari lalu

Kepala BPN Hadi Tjahjanto: PTSL Mampu Selesaikan Sengketa Lahan hingga Mafia Tanah

Kepala BPN Hadi Tjahjanto meminta agar program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan digitalisasi layanan pertanahan dipercepat.


Puluhan Warga Caringin Korban Mafia Tanah Redistribusi dari Jokowi Mengadu ke Ketua DPRD Kabupaten Bogor

1 hari lalu

Puluhan Warga Caringin Korban Mafia Tanah Redistribusi dari Jokowi Mengadu ke Ketua DPRD Kabupaten Bogor

Ketua DPRD Kabupaten Bogor menduga warga Desa Pancawati ditipu dan dibodohi oleh pemerintah desanya yang berkongkalingkong dengan mafia tanah.


Eksklusif, BPN Kab Bogor: Bukan Cuma Jokowi yang Kecolongan soal Tanah

2 hari lalu

Eksklusif, BPN Kab Bogor: Bukan Cuma Jokowi yang Kecolongan soal Tanah

Warga Jasinga, Kabupaten Bogor resah tanah yang dibagikan Jokowi masuk dalam objek sitaan tim satgas BLBI. Ini penjelasan Kepala BPN Kabupaten Bogor


Soal SHM Lahan Redistribusi Jokowi di Jasinga Dibatalkan Satgas BLBI, Ini Kata BPN Bogor

2 hari lalu

Soal SHM Lahan Redistribusi Jokowi di Jasinga Dibatalkan Satgas BLBI, Ini Kata BPN Bogor

BPN Kabupaten Bogor menjelaskan duduk perkara SHM lahan redistribusi di Jasinga yang dibagikan Jokowi lalu dibatalkan oleh Satgas BLBI.


300 Sertifikat Tanah Redistribusi dari Jokowi Disita Satgas BLBI, Kementerian ATR/Kepala BPN Angkat Bicara

3 hari lalu

300 Sertifikat Tanah Redistribusi dari Jokowi Disita Satgas BLBI, Kementerian ATR/Kepala BPN Angkat Bicara

Kementerian ATR/BPN berjanji masyarakat tidak akan dirugikan dan solusi atas 300 sertifikat tanah di Jasinga, Kabupaten Bogo itu tengah disusun.


Penjelasan Mahfud MD soal Tanah Warga Bogor Hasil Redistribusi yang Disita

4 hari lalu

Penjelasan Mahfud MD soal Tanah Warga Bogor Hasil Redistribusi yang Disita

Presiden Jokowi meredistribusikan tanah pada warga Kabupaten Bogor. Belakangan SHM milik warga disebut palsu


Hingga Juni, LMAN Catat Pendanaan Lahan Proyek Strategis 2022 Capai Rp 6,2 T

5 hari lalu

Hingga Juni, LMAN Catat Pendanaan Lahan Proyek Strategis 2022 Capai Rp 6,2 T

Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) mencatatkan nilai pendanaan pengadaan lahan Proyek Strategis Nasional (PSN) dari Januari hingga 17 Juni 2022 sebesar Rp 6,2 triliun.


Warga Jasinga Diberi Tanah oleh Jokowi Lalu Disita Satgas BLBI

5 hari lalu

Warga Jasinga Diberi Tanah oleh Jokowi Lalu Disita Satgas BLBI

Warga Jasinga, Kabupaten Bogor, kecewa tanah mereka yang didapat dari redistribusi lahan eks HGU diambil oleh Satgas BLBI


Kejati Sumut Periksa 3 Pejabat BPN Dalam Dugaan Korupsi Alih Fungsi Kawasan Suaka Margasatwa Karang Gading

6 hari lalu

Kejati Sumut Periksa 3 Pejabat BPN Dalam Dugaan Korupsi Alih Fungsi Kawasan Suaka Margasatwa Karang Gading

Kejati Sumut memeriksa 3 pejabat BPN terkait kasus dugaan korupsi alih fungsi Kawasan Suaka Margasatwa Karang Gading, Langkat.


Lahan Fasos Fasumnya Diduga Dikuasi Mafia Tanah, Warga GAS Gugat Bupati Bogor

8 hari lalu

Lahan Fasos Fasumnya Diduga Dikuasi Mafia Tanah, Warga GAS Gugat Bupati Bogor

Bupati Bogor, pengembang perumahan, hingga BPN dan notaris juga turut digugat dalam kasus dugaan mafia tanah di Clieungsi itu.