Tenaga Honorer Dihapus Tahun Depan, Apa Penggantinya?

Tjahjo Kumolo yang kini menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga merupakan anggota Pemuda Pancasila. Ia masuk dalam jajaran anggota Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Pemuda Pancasila masa bakti 2019-2024. Dok. Kemenpan RB

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah resmi mengumumkan bahwa tenaga honorer di lingkungan instansi pemerintah akan dihapus pada tahun 2023. Hal tersebut tercantum dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang ditandatangani oleh Menteri Tjahjo Kumolo per 31 Mei 2022 lalu.

Lewat Surat Menteri PAN RB Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 itu disebutkan soal penghapusan tenaga kerja selain pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di instansi pemerintah.

Pada poin 6 huruf b surat itu disebutkan, “Menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan PPPK di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN," seperti dikutip, Kamis, 2 Juni 2022.

Lalu, dengan dihapuskannya tenaga honorer, apakah ada gantinya?

Melalui surat itu juga disebutkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan dapat direkrut melalui tenaga alih daya atau outsourcing oleh pihak ketiga. Status tenaga itu tidak termasuk sebagai tenaga honorer pada instansi yang bersangkutan.

Adapun keputusan penghapusan tenaga kerja honorer didasarkan kepada komitmen pemerintah untuk menyelesaikan dan penanganan tenaga honorer yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 48/2005 pasal 8 yang menyebutkan larangan rekrutmen tenaga honorer.

Menteri Tjahjo pada awal 2022 pernah menyampaikan bahwa adanya rekrutmen tenaga honorer telah mengacaukan hitungan kebutuhan formasi ASN di instansi pemerintah.

“Adanya rekrutmen tenaga honorer yang terus dilakukan tentu mengacaukan hitungan kebutuhan formasi ASN di instansi pemerintah. Hal ini juga membuat permasalahan tenaga honorer menjadi tidak berkesudahan hingga saat ini," katanya pada pertengahan Januari 2022 lalu.

Oleh sebab itu, menurut dia, diperlukan kesepahaman ataupun sanksi bagi instansi yang masih merekrut tenaga honorer.

Seiring waktu hingga penghapusan tenaga honorer berlaku efektif per 28 November 2023, Kemenpan RB turut meminta masing-masing instansi untuk melakukan pemetaan pegawai non-ASN .

BISNIS

Baca: Cerita Patrick Walujo tentang Awal Mula Gojek Harus Bakar Uang

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Belarus Siapkan Aturan Vonis Hukuman Mati untuk PNS dan Militer yang Berkhianat

7 jam lalu

Belarus Siapkan Aturan Vonis Hukuman Mati untuk PNS dan Militer yang Berkhianat

Parlemen Belarus mengajukan sebuah RUU yang akan memberlakukan hukuman mati pada PNS dan anggota militer Belarus, yang melakukan pengkhianatan


Tiga Rencana Nadiem Makarim untuk Pengangkatan Guru PPPK Tahun Depan

5 hari lalu

Tiga Rencana Nadiem Makarim untuk Pengangkatan Guru PPPK Tahun Depan

Nadiem Makarim menyampaikan tiga rencana kebijakan untuk pengangkatan guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)


Ganjar Pranowo Sampaikan Keluhan Guru soal PPPK ke Jokowi dan Nadiem

5 hari lalu

Ganjar Pranowo Sampaikan Keluhan Guru soal PPPK ke Jokowi dan Nadiem

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meyampaikan keluhan para guru honorer di daerahnya soal seleksi PPPK di depan Presiden Jokowi dan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim.


BKN Jadwalkan Seleksi CAT PPPK Tenaga Kesehatan Mulai Selasa 6 Desember 2022

6 hari lalu

BKN Jadwalkan Seleksi CAT PPPK Tenaga Kesehatan Mulai Selasa 6 Desember 2022

Seleksi PPPK untuk Tenaga Kesehatan akan dimulai pada Selasa, 6 Desember 2022 dengan menggunakan seleksi berbasis Computer Assisted Test (CAT).


Waspada Penguras Saldo Rekening dengan Modus Soceng Mobile Banking, Apa Itu?

8 hari lalu

Waspada Penguras Saldo Rekening dengan Modus Soceng Mobile Banking, Apa Itu?

Pakar keamanan siber dan forensik digital dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, mengungkap salah satu modus pembobolan rekening bank.


LPDP Gandeng Kemenkes Luncurkan Program Beasiswa Dokter Spesialis dan Subspesialis di 14 PTN

9 hari lalu

LPDP Gandeng Kemenkes Luncurkan Program Beasiswa Dokter Spesialis dan Subspesialis di 14 PTN

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menghadirkan program beasiswa dokter spesialis dan dokter subspesialis.


Galang Dana untuk Korban Gempa Cianjur, Wakil Wali Kota Depok Harap Melampaui Donasi buat Palestina

10 hari lalu

Galang Dana untuk Korban Gempa Cianjur, Wakil Wali Kota Depok Harap Melampaui Donasi buat Palestina

Dana bantuan bagi korban gempa itu langsung disalurkan kepada Posko Depok Peduli Gempa Cianjur.


Teten Masduki Pecat 2 Anak Buahya dalam Kasus Kekerasan Seksual di Kemenkop UKM

10 hari lalu

Teten Masduki Pecat 2 Anak Buahya dalam Kasus Kekerasan Seksual di Kemenkop UKM

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki memecat dua PNS pelaku dugaan kekerasan seksual di Kemenkop UKM. 2 orang yang dipecat adalah ZPA dan WA.


Ingin Menjadi Anggota Tim SAR? Penuhi 18 Syarat Berikut Ini

10 hari lalu

Ingin Menjadi Anggota Tim SAR? Penuhi 18 Syarat Berikut Ini

Tim SAR bertugas melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan. Begini syarat CPNS Basarnas.


Prediksi Penduduk IKN 2045 1,9 Juta Jiwa, Bappenas: Kawasan Perkotaan 100 Jiwa per Hektare

13 hari lalu

Prediksi Penduduk IKN 2045 1,9 Juta Jiwa, Bappenas: Kawasan Perkotaan 100 Jiwa per Hektare

Bappenas mengungkapkan populasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diperkirakan 1,9 juta jiwa pada 2045.