TEMPO.CO, Jakarta -Sawit Watch bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil menggugat Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi pada Kamis, 2 Juni 2022. Gugatan dilaporkan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
"Gugatan ditujukan pada Presiden Jokowi dan Mendag karena dalam kapasitasnya sebagai eksekutif. Mereka gagal dalam menanggulangi terjadinya kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng," kata Andi Muttaqien, Deputi Direktur ELSAM sekaligus Tim Advokasi Kebutuhan Pokok Rakyat.
Andi menyebutkan tiga gugatan yang dilayangkan. Gugatan pertama adalah Jokowi dan Muhammad Lutfi harus bertanggung jawab atas kegagalan mereka dalam menjamin pasokan minyak goreng agar tidak terjadi kelangkaan.
Gugatan kedua, Jokowi dan Mendag diminta untuk melakukan stabilisasi harga minyak goreng. Andi mengatakan pelarangan ekspor yang diberlakukan sejak 22 April 2022 tidak memberikan hasil yang signifikan dalam menjaga harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
Andi mencatat, harga minyak goreng kemasan saat larangan ekspor dicabut masih tinggi, berkisar Rp 25 ribu per liter. Menurutnya, pelarangan ekspor juga menyebabkan banyak petani merugi.
Gugatan lainnya, organisasi masyarakat sipil ini meminta agar data HGU dapat dipublikasikan secara transparan pada publik. Pasalnya polemik minyak goreng tidak bisa selesaikan di hilir saja namun perlu ada koreksi di bagian hulu.
Andi mengatakan gugatan ini adalah tindak lanjut dari somasi yang pernah dilayangkan ke Kemendag. Pada April 2022, organisasi masyarakat sipil yang sama telah memberikan somasi kepada Presiden Jokowi Dodo, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto.
"Namun tidak ada respons, jadi kami mengambil kesimpulan pemerintah tidak serius," ujarnya.
Baca Juga: Jokowi Akan Perluas Lahan Sorgum di NTT untuk Kurangi Impor Gandum
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
