TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang), Rachmat Gobel, mengatakan APBN 2023 harus dimanfaatkan untuk memperkuat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), industri dalam negeri, dan meningkatkan kualitas SDM agar pemerintah tidak berpangku pada impor dan pembangunan fisik semata.
“Jangan untuk impor dan sifatnya fisik saja. APBN 2023 harus mendorong ekonomi berkualitas. Ini momentum yang baik pasca-Covid-19 dan sesuai arahan Presiden Joko Widodo,” kata Rachmat Gobel dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 31 Mei 2022.
Pernyataan Gobel ini adalah tanggapan fraksi-fraksi terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PKF) Tahun 2023, yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Rapat Paripurna DPR RI, Selasa, 31 Mei 2022.
Pada saat itu, Sri Mulyani menyampaikan sejumlah asumsi dasar penyusunan RAPBN 2023, yakni pertumbuhan ekonomi 5,3-5,9 persen, inflasi 2-4 persen, nilai tukar rupiah Rp 14.300-14.800 per dolar AS, tingkat suku bunga SBN 10 tahun 7,34-9,16 persen, harga minyak mentah 80-100 dolar AS per barel, lifting minyak bumi 619-680 ribu barel per hari, dan lifting gas 1,02-1,11 juta barel setara minyak per hari.
Gobel mengatakan ekonomi yang berkualitas adalah yang memakmurkan seluruh lapisan masyarakat melalui pemerataan ekonomi dan kekuatan industri nasional, dan dengan mengandalkan SDM berkualitas.
Menurutnya, kemakmuran lebih mudah dicapai jika fokus pada pembangunan pertanian, peternakan, perikanan-kelautan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM. Semua sektor ini, ucap Gobel, melibatkan tenaga kerja yang besar dan bertumpu di pedesaan serta masyarakat lapis bawah.
“Utamanya pertanian. Selain menjaga nilai tukar petani, juga menaikan produktivitas pertanian. Ini juga akan memperkuat pangan nasional, apalagi krisis pangan dunia mulai mengancam akibat climate change, pandemi, dan konflik Rusia-Ukraina,” kata dia.
Bidang-bidang yang mesti difokuskan itu, kata Gobel, sesuai dengan visi Presiden Jokowi untuk membangun dari masyarakat lapis bawah.
Ia mengatakan sudah saatnya pemerintah meninggalkan pertanian dengan pupuk subsidi dan beralih ke pupuk nonsubsidi. Dengan peralihan ini, produktivitas dan kemakmuran petani akan meningkat.
“Ini akan meningkatkan produktivitas sekaligus menaikan kemakmuran petani. Untuk modalnya sudah ada KUR dan juga menguatkan koperasi petani,” kata Rachmat Gobel.
Baca Juga: Belanja Negara 2023 Rp 2.993,4 T, Sri Mulyani Perkirakan Defisit APBN 2,9 Persen
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
