TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengemukakan, belanja negara pada tahun 2023 berkisar Rp2.795,9 triliun sampai Rp2.993,4 triliun atau setara dengan 13,80 hingga 14,60 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Postur belanja ini disusun dengan mempertimbangkan beragam hal, termasuk peningkatan subsidi energi karena kenaikan harga minyak mentah yang diasumsikan berkisar 80 sampai 100 dolar AS per barel di 2023.
"Di dalam postur ini,
shock yang besar dari sisi
subsidi yang sekarang ini terus kita hitung dan kita kelola tentu akan mempengaruhi postur di 2022 dan 2023," kata Sri Mulyani dalam rapat bersama Badan Anggaran di Gedung DPR RI, Selasa 31 Mei 2022.
Secara rinci, belanja negara pada 2023 terdiri dari belanja pemerintah pusat sekitar Rp1.995,7 triliun sampai Rp2.161,1 triliun atau 9,85 sampai 10,54 persen dari PDB dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp800,2 triliun sampai Rp832,4 triliun atau setara 3,95 sampai 4,06 persen dari PDB.
Menkeu menuturkan, belanja itu dianggarkan untuk beragam pos pengeluaran, seperti kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan, dan belanja infrastruktur.
Pemasukan Negara 2023 Naik