Sanksi CPNS Mengundurkan Diri Berbeda-beda Tiap Instansi, Simak Rinciannya

Sejumlah peserta mengikuti tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di UPT Badan Kepagawaian Negara (BKN), Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat 3 September 2021. Tes SKD CPNS yang digelar hingga 23 September 2021 tersebut diikuti sebanyak 7.887 peserta dari wilayah Kalsel yang dibagi menjadi empat sesi dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat. ANTARA FOTO/Makna Zaezar

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Satya Pratama mengatakan CPNS yang mengundurkan diri akan dikenakan sanksi yang berbeda-beda tiap instansi. CPNS wajib mengganti biaya seleksi yang telah dikeluarkan panitia dan disetorkan kepada kas negara.

"Jumlah denda yang dibayarkan dapat berbeda-beda sesuai dengan peraturan masing-masing instansi para peserta," ujarnya kepada Tempo, Ahad, 29 Mei 2022.

Satya menjelaskan sanksi bagi CPNS yang mengundurkan diri diatur dalam Pasal 54 ayat 2 Peraturan Menteri (Permen) Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021. Dalam beleid itu termaktub pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan telah mendapat persetujuan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan kemudian mengundurkan diri akan dikenakan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk satu periode berikutnya. 

Sanksi itu juga berlaku pada CPNS yang mengundurkan diri dari Kementerian Luar Negeri. Sedangkan untuk CPNS dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), sanksi yang dikenakan berupa penggantian biaya seleksi yang telah dikeluarkan Panitia sebesar Rp 35 juta untuk disetorkan kepada Kas Negara.

Di samping itu, peserta yang mengundurkan diri juga tidak dapat mendaftar pada seleksi penerimaan calon aparatur sipil negara (CASN) untuk periode berikutnya. Untuk CPNS dari Badan Intelijen Negara (BIN) yang mengundurkan diri, sanksi diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021.

Dalam beleid itu disebutkan bahwa peserta tidak boleh melamar pada penerimaan CASN untuk satu periode berikutnya. Lalu berdasarkan Peraturan Kepala BIN Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perekrutan Pegawai Badan Intelijen Negara, denda sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) akan diberlakukan bagi pelamar dengan rincian sebagai berikut.

a. Dinyatakan lulus kemudian mengundurkan diri, denda sebesar Rp 25 juta. 

b. Telah diangkat menjadi CPNS kemudian mengundurkan diri, denda sebesar Rp 50 juta.

c. Telah diangkat menjadi CPNS dan telah mengikuti Diklat Intelijen Tingkat Dasar dan Diklat lainnya kemudian mengundurkan diri, denda sebesar Rp 100 juta.

Adapun CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sanksinya adalah tidak dibolehkan mendaftar pada penerimaan CPNS periode berikutnya. Lalu dikenakan sanksi ganti rugi sesuai dengan biaya yang telah negara keluarkan, diakumulasikan dari tahap awal seleksi sampai dengan waktu pelamar mengundurkan diri. 

Sebelumnya, beberapa CPNS 2021 mengundurkan diri karena berbagai faktor, seperti gaji. Sebanyak 100 orang yang lolos seleksi CPNS tercatat mundur hingga pekan lalu menurut data BKN.

Baca: CPNS yang Mengundurkan Diri pada 2021 Ada 105 Orang, Terbanyak dari Kemenhub

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini






BKN Jadwalkan Seleksi CAT PPPK Tenaga Kesehatan Mulai Selasa 6 Desember 2022

4 hari lalu

BKN Jadwalkan Seleksi CAT PPPK Tenaga Kesehatan Mulai Selasa 6 Desember 2022

Seleksi PPPK untuk Tenaga Kesehatan akan dimulai pada Selasa, 6 Desember 2022 dengan menggunakan seleksi berbasis Computer Assisted Test (CAT).


LPDP Gandeng Kemenkes Luncurkan Program Beasiswa Dokter Spesialis dan Subspesialis di 14 PTN

8 hari lalu

LPDP Gandeng Kemenkes Luncurkan Program Beasiswa Dokter Spesialis dan Subspesialis di 14 PTN

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menghadirkan program beasiswa dokter spesialis dan dokter subspesialis.


Teten Masduki Pecat 2 Anak Buahya dalam Kasus Kekerasan Seksual di Kemenkop UKM

8 hari lalu

Teten Masduki Pecat 2 Anak Buahya dalam Kasus Kekerasan Seksual di Kemenkop UKM

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki memecat dua PNS pelaku dugaan kekerasan seksual di Kemenkop UKM. 2 orang yang dipecat adalah ZPA dan WA.


Ingin Menjadi Anggota Tim SAR? Penuhi 18 Syarat Berikut Ini

8 hari lalu

Ingin Menjadi Anggota Tim SAR? Penuhi 18 Syarat Berikut Ini

Tim SAR bertugas melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan. Begini syarat CPNS Basarnas.


Seleksi bagi PNS yang Ingin Jadi Pejabat di IKN Diperpanjang hingga Akhir November

11 hari lalu

Seleksi bagi PNS yang Ingin Jadi Pejabat di IKN Diperpanjang hingga Akhir November

Otorita IKN telah membuka 27 posisi yang terdiri atas empat kepala biro dan 23 direktur.


Cara Cek Pengumuman Seleksi Administrasi PPPK Guru 2022, Simak Jadwal dan Tahapannya

19 hari lalu

Cara Cek Pengumuman Seleksi Administrasi PPPK Guru 2022, Simak Jadwal dan Tahapannya

Pengumuman hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru 2022 sudah dapat dilihat hari ini. Bagaimana cara mengeceknya?


Pelamar Lowongan Kerja Otorita IKN Silakan Lengkapi Dokumen Ini

22 hari lalu

Pelamar Lowongan Kerja Otorita IKN Silakan Lengkapi Dokumen Ini

Otorita IKN membuka 27 posisi kepala biro dan direktur di Ibu Kota Nusantara hingga 16 November 2022, simak persyaratan dokumen yang harus dilengkapi


Masih Ada Waktu, Otorita IKN Buka Lowongan Kerja Posisi Biro dan Direktur, Ini Syaratnya Bagi PNS dan Non-PNS

22 hari lalu

Masih Ada Waktu, Otorita IKN Buka Lowongan Kerja Posisi Biro dan Direktur, Ini Syaratnya Bagi PNS dan Non-PNS

Otorita IKN masih membuka lowongan kerja posisi biro dan direktur sampai 16 November 2022. Perhatikan persayaratannya bagi PNS dan Non-PNS.


Seleksi 27 Jabatan Kepala Biro dan Direktur di Otorita IKN Dibuka, PNS dan Non-PNS Bisa Daftar

24 hari lalu

Seleksi 27 Jabatan Kepala Biro dan Direktur di Otorita IKN Dibuka, PNS dan Non-PNS Bisa Daftar

Otorita IKN membuka seleksi untuk 27 jabatan kepala biro dan direktur. Berikut sejumlah persyaratan yang dibutuhkan


Kata Anthony Sinisuka Ginting Seusai Diangkat Jadi PNS

25 hari lalu

Kata Anthony Sinisuka Ginting Seusai Diangkat Jadi PNS

Anthony Sinisuka Ginting lolos menjadi PNS melalui jalur atlet berprestasi.